Praxis, agensi hubungan masyarakat di Indonesia, menggelar survei independen untuk memotret persepsi masyarakat terhadap pelayanan publik, kualitas pemimpin eksekutif dan legislatif, serta pola konsumsi media. Kegiatan ini didukung Public Affairs Forum Indonesia (PAFI) dan dilaksanakan pada 13–18 Maret 2023.
Survei melibatkan 1.102 responden berusia 16–45 tahun di 12 kota besar di Indonesia. Hasilnya menunjukkan tingkat ketidakpuasan yang masih tinggi terhadap sejumlah layanan publik, baik di tingkat pusat maupun daerah.
Untuk pemerintah eksekutif pusat, 65,61 persen responden menyatakan belum puas terhadap layanan pembangunan ekonomi. Sementara pada pemerintah eksekutif daerah, 65,06 persen responden menyebut belum puas terhadap layanan infrastruktur dan layanan publik.
Berdasarkan kelompok usia, Gen Z menilai penegakan hukum oleh eksekutif pusat masih belum memuaskan (90,80 persen). Adapun Gen Y (67,15 persen) dan Gen X (49,30 persen) menilai pembangunan ekonomi sebagai aspek yang paling belum memuaskan.
Di sisi legislatif, 47,01 persen responden menyatakan belum puas terhadap layanan pembangunan ekonomi dari legislatif pusat. Untuk legislatif daerah, 60,62 persen responden menyatakan belum puas terhadap layanan penanganan korupsi dan tata kelola pemerintahan.
Survei juga memotret kualitas yang dinilai penting dari tokoh pemerintah. Kejujuran dan integritas menjadi kualitas yang paling dianggap penting untuk dimiliki tokoh eksekutif (62,62 persen) dan legislatif (76,40 persen).
Jika dilihat dari gender, laki-laki menilai visi dan misi sebagai kualitas penting bagi tokoh eksekutif (42,36 persen), sedangkan perempuan menempatkan etos kerja dan dedikasi sebagai yang terpenting (44,68 persen). Untuk tokoh legislatif, laki-laki juga menilai visi dan misi sebagai aspek utama (28,11 persen), sementara perempuan menilai etos kerja dan dedikasi (33,88 persen) serta empati (33,22 persen) sebagai kualitas penting.
Dari sisi pola konsumsi media, survei mencatat hanya 36,12 persen responden yang mengonsumsi konten politik secara reguler.
Director of Public Affairs Praxis PR sekaligus Wakil Ketua Umum PAFI, Sofyan Herbowo, mengatakan survei dilakukan untuk mempelajari tingkat kepuasan masyarakat terhadap layanan publik. Ia berharap temuan survei dapat menjadi masukan bagi tokoh pemerintah Indonesia guna mendorong terciptanya ekosistem demokrasi yang lebih sehat.
Ketua Umum PAFI Agung Laksamana menyampaikan apresiasi atas data yang dihimpun. Menurutnya, hasil survei dapat membantu praktisi public affairs membaca lanskap politik ke depan, serta diharapkan tidak hanya dimanfaatkan untuk kebutuhan public affairs, tetapi juga menjadi bahan pertimbangan dalam kontestasi politik tahun mendatang.
Temuan lain menunjukkan layanan yang dinilai belum memuaskan justru termasuk layanan yang dianggap paling penting oleh masyarakat. Responden menilai pelayanan publik paling penting dari pemerintah eksekutif pusat adalah pembangunan ekonomi (57,53 persen), sementara untuk legislatif pusat juga pembangunan ekonomi (47,01 persen). Di tingkat daerah, 42,18 persen responden menganggap layanan infrastruktur dan layanan publik dari pemerintah eksekutif daerah penting, sedangkan 37,75 persen menilai layanan penanganan korupsi dari legislatif daerah penting.
Direktur Eksekutif Komite Pemantauan Pelaksanaan Otonomi Daerah (KPPOD) Armand Suparman mengatakan survei Praxis menggarisbawahi temuan survei KPPOD sebelumnya. Ia menyebut pada 2022, dari lebih dari 400 kabupaten yang diukur, daya saing terutama di bidang ekonomi tangguh berada pada level sedang. Karena itu, ia berharap para pengambil kebijakan, khususnya di daerah, tetap memberi perhatian pada isu kebijakan sepanjang 2023 dan menjelang Pemilu 2024.
Secara keseluruhan, survei ini menegaskan masih adanya layanan publik yang perlu diperbaiki. Pemerintah, media, dan masyarakat dinilai perlu menjalankan peran masing-masing agar kualitas layanan publik meningkat, terutama menjelang tahun politik 2024.
