Dalam sistem pemilu langsung yang menganut prinsip one man one vote, setiap pemilih memiliki satu suara dengan bobot yang sama, terlepas dari latar belakang sosial maupun ekonomi. Namun, memahami karakter dan kecenderungan pemilih tetap penting, terutama bagi partai politik dalam menyusun strategi untuk meraih dukungan.

Survei Litbang Kompas pada Juni 2022 memberikan gambaran tentang alasan publik menjatuhkan pilihan kepada partai politik. Hasilnya menunjukkan, faktor tokoh berpengaruh menjadi alasan paling dominan, sekaligus memperlihatkan adanya perbedaan pertimbangan berdasarkan tingkat pendidikan responden.

Tokoh masih menjadi alasan utama memilih partai

Berdasarkan survei tersebut, keberadaan tokoh berpengaruh tercatat sebagai alasan paling banyak disebut publik saat memilih partai politik, yakni 27,6 persen. Setelah itu, alasan yang berkaitan dengan pertimbangan programatik muncul dalam porsi lebih kecil.

• Tokoh berpengaruh: 27,6%
• Program kerja partai: 13,5%
• Visi dan misi partai: 13%
• Popularitas partai: 12,6%
• Ideologi partai: 9%

Gambaran ini dapat dibaca dari dua sisi. Di satu sisi, pilihan publik masih banyak dipengaruhi faktor yang dinilai kurang rasional, karena bertumpu pada sosok atau popularitas. Di sisi lain, dominannya faktor ketokohan juga membuka ruang strategi elektoral: partai dapat membangun ikatan psikologis pemilih melalui identifikasi partai dengan figur tertentu.

Fenomena ketokohan ini terlihat pada sejumlah partai besar yang kerap diasosiasikan dengan tokoh tertentu, seperti PDI-P, Gerindra, Nasdem, dan Demokrat. Sementara itu, partai papan menengah dinilai relatif kurang kuat dalam identifikasi tokoh, tetapi masih memiliki sandaran popularitas dari corak partai, termasuk kecenderungan agamis di PKB, PAN, PPP, hingga PKS.

Alasan memilih partai berubah seiring tingkat pendidikan

Survei Litbang Kompas juga menunjukkan perbedaan titik berat alasan memilih partai jika data dibedah berdasarkan tingkat pendidikan. Responden berpendidikan dasar dan menengah lebih banyak mengandalkan faktor tokoh, sedangkan responden berpendidikan tinggi lebih menekankan visi dan misi.

Untuk alasan memilih karena tokoh berpengaruh, survei mencatat:

• Pendidikan dasar: 30,1%
• Pendidikan menengah: 25,4%
• Pendidikan tinggi: 18%

Sementara untuk alasan memilih berdasarkan visi dan misi partai:

• Pendidikan tinggi: 22%
• Pendidikan menengah: 16,7%
• Pendidikan dasar: 9,4%

Perbedaan ini memperkuat kesimpulan bahwa komunikasi politik perlu disesuaikan dengan profil pendidikan pemilih. Mengedepankan figur dinilai lebih relevan bagi kelompok dengan tingkat pendidikan lebih rendah, sedangkan penjelasan visi dan misi lebih efektif untuk pemilih dengan pendidikan lebih tinggi.

Kecenderungan konservatif pada pemilih berpendidikan lebih rendah

Survei juga menangkap indikasi bahwa semakin rendah tingkat pendidikan, semakin kuat kecenderungan mempertahankan pilihan lama. Hal ini terlihat pada alasan memilih karena “sudah suka dengan partai tertentu dari dulu”.

• Pendidikan dasar: 4,8%
• Pendidikan menengah: 1,7%
• Pendidikan tinggi: 1%

Temuan ini mengisyaratkan bahwa upaya mengubah preferensi partai pada pemilih berpendidikan dasar cenderung lebih menantang dibandingkan pada kelompok berpendidikan menengah dan tinggi.

Komposisi pendidikan penduduk dan dampaknya pada politik elektoral

Tantangan ini menjadi semakin besar karena komposisi pendidikan penduduk Indonesia masih didominasi kelompok berpendidikan dasar. Data Survei Angkatan Kerja Nasional (Sakernas) BPS Februari 2022 menunjukkan penduduk usia 15 tahun ke atas dengan pendidikan dasar mencapai 58,5 persen (tidak bersekolah, tamat SD, dan tamat SLTP). Adapun lulusan pendidikan menengah (SMA/SMK) sebesar 30,7 persen, sementara lulusan perguruan tinggi sekitar 10,8 persen.

Komposisi tersebut membantu menjelaskan mengapa preferensi publik secara umum masih banyak dipengaruhi alasan seperti ketokohan, popularitas, maupun faktor suka dan tidak suka. Dengan kondisi demikian, corak politik Indonesia dalam beberapa tahun ke depan masih berpeluang bergerak pada area yang dipengaruhi emosi dibandingkan rasionalitas.

Dua cara pandang peserta pemilu terhadap pemilih

Dalam perebutan suara, peserta pemilu dapat memandang pemilih melalui dua paradigma. Pertama, publik dipandang sebagai komoditas dalam relasi transaksional jangka pendek: fokus utamanya memenangkan kontestasi dan relasi merenggang setelah pemilu. Kedua, publik dipandang sebagai partner politik, dengan relasi jangka panjang yang bertumpu pada keselarasan kepentingan dan idealisme bernegara.

Meski preferensi politik publik masih kuat dipengaruhi emosi, temuan bahwa pendidikan yang lebih tinggi cenderung mendorong pertimbangan lebih rasional memberi sinyal adanya proses menuju politik yang lebih dewasa. Namun, dinamika antara idealisme dan pragmatisme dalam persaingan elektoral tetap akan mewarnai perjalanan demokrasi.