Hasil survei nasional yang dirilis Indikator Politik Indonesia mencatat tingkat kepuasan publik terhadap kinerja Presiden Prabowo Subianto mencapai 79,9 persen. Angka tersebut merupakan gabungan dari responden yang menyatakan “sangat puas” dan “cukup puas”.
Peneliti Utama Indikator Politik Indonesia, Burhanuddin Muhtadi, mengatakan tingkat kepuasan itu tergolong tinggi untuk ukuran tingkat persetujuan (approval rating) seorang presiden. Pernyataan itu disampaikan dalam konferensi pers daring pada Minggu (8/2/2026).
Survei dilakukan pada periode 15–21 Januari 2026. Dari hasil pengukuran, sebanyak 13,0 persen responden menyatakan sangat puas dan 66,9 persen cukup puas terhadap kinerja Presiden Prabowo.
Sementara itu, 17,1 persen responden mengaku kurang puas, 2,2 persen menyatakan tidak puas sama sekali, dan 0,8 persen menjawab tidak tahu atau tidak menjawab.
Burhanuddin menjelaskan, tingkat kepuasan tersebut dinilai relatif tidak jauh berbeda dibandingkan Januari 2025. Ia juga menyebut angka kepuasan Presiden Prabowo lebih tinggi bila dibandingkan dengan awal pemerintahan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono pada 2004 maupun Presiden Joko Widodo pada 2014.
Menurut Burhanuddin, salah satu faktor yang memengaruhi tingginya tingkat kepuasan adalah basis dukungan elektoral yang tidak hanya bertumpu pada dukungan Prabowo, tetapi juga dukungan dari Presiden Joko Widodo.
Meski demikian, Burhanuddin menilai tingkat kepuasan yang benar-benar kuat masih perlu diperkuat karena responden yang menyatakan sangat puas baru berada di angka 13 persen. Ia menilai, secara keseluruhan angka 79,9 persen masih tergolong baik, namun basis pemilih yang menyatakan sangat puas dinilai belum cukup besar.
Indikator Politik Indonesia juga menelusuri alasan utama di balik kepuasan publik terhadap kinerja Presiden Prabowo. Berdasarkan hasil survei, alasan yang paling dominan adalah upaya pemberantasan korupsi.
Burhanuddin menyebut alasan ini relatif baru muncul sebagai faktor utama, mengingat sebelumnya Presiden Prabowo lebih sering dipersepsikan positif karena dinilai tegas. Dalam survei tersebut, 17,5 persen responden yang puas menyebut pemberantasan korupsi sebagai alasan utama.
Alasan berikutnya adalah penilaian bahwa Presiden Prabowo sering memberikan bantuan, dengan persentase 15,6 persen.
