Lembaga riset Indikator Politik Indonesia merilis hasil survei pada awal 2026 yang memotret respons publik terhadap Program Makan Bergizi Gratis (MBG), salah satu program unggulan pemerintahan Presiden Prabowo Subianto. Hasilnya, mayoritas responden menyatakan puas terhadap pelaksanaan program tersebut.
Survei dilakukan pada 15–21 Januari 2026 dengan melibatkan 1.220 responden yang tersebar di seluruh Indonesia. Pengumpulan data dilakukan melalui wawancara langsung. Indikator menyebut survei ini memiliki tingkat kepercayaan 95 persen dengan margin of error sekitar 2,9 persen.
Founder dan Peneliti Utama Indikator Politik Indonesia, Burhanuddin Muhtadi, memaparkan temuan survei itu dalam konferensi pers di Jakarta. Ia menilai tingkat kepuasan terhadap MBG berpotensi berimplikasi pada penilaian publik terhadap kinerja Presiden Prabowo secara keseluruhan.
Dalam temuan survei, 72,8 persen responden menyatakan puas terhadap Program Makan Bergizi Gratis. Rinciannya, 12,2 persen mengaku “sangat puas” dan 60,6 persen menyebut “cukup puas”.
Di sisi lain, survei juga mencatat adanya kelompok yang belum puas. Sebanyak 19,9 persen responden menyatakan “kurang puas” dan 4,5 persen menyebut “tidak puas sama sekali”. Burhanuddin menyimpulkan bahwa porsi responden yang tidak puas per Januari 2026 mencapai kurang lebih seperempat.
Burhanuddin menambahkan, tingkat kepuasan yang didominasi kategori “cukup puas” berpeluang berubah, bergantung pada kondisi serta kemampuan Badan Gizi Nasional (BGN) dalam mengelola program. BGN merupakan lembaga yang dibentuk berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 83 Tahun 2024 untuk melaksanakan tugas pemenuhan gizi nasional.
Survei ini juga menyoroti keterkaitan antara kepuasan terhadap MBG dengan penilaian atas kinerja Presiden Prabowo. Burhanuddin menyebut kepuasan terhadap program tersebut dapat berimplikasi pada tingkat kepuasan terhadap presiden. Namun, survei juga menemukan adanya responden yang tidak puas terhadap MBG tetapi tetap puas dengan kinerja Presiden Prabowo, menunjukkan bahwa penilaian publik terhadap program dan pemimpin tidak selalu berjalan seiring.
Burhanuddin menekankan pentingnya BGN memperbaiki kualitas pelaksanaan MBG dan meminimalkan kasus-kasus negatif yang dapat muncul, termasuk insiden keracunan. Menurutnya, jika ketidakpuasan terhadap MBG meningkat, hal itu dapat berdampak pada penilaian publik terhadap kinerja Presiden Prabowo.
