Lembaga Survei Indikator Politik Indonesia melaporkan tingkat ketidakpercayaan publik terhadap Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) mencapai 41 persen. Angka ini menjadi persentase ketidakpercayaan tertinggi dibanding 10 lembaga lain yang diuji dalam survei tersebut.
Rinciannya, 33 persen responden menyatakan tidak percaya dan 8 persen menyatakan tidak percaya sama sekali terhadap DPR. Sementara itu, 53 persen responden menyatakan percaya, dengan 6 persen sangat percaya dan 47 persen cukup percaya. Adapun 6 persen responden tidak memberikan jawaban.
Survei dilakukan pada 20–27 Oktober 2025 untuk melihat evaluasi satu tahun pemerintahan Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka. Pengambilan sampel menggunakan metode multistage random sampling dengan total 1.220 responden dari berbagai provinsi. Wawancara dilakukan secara tatap muka, dengan margin of error sekitar ±2,9 persen pada tingkat kepercayaan 95 persen.
Dengan tingkat ketidakpercayaan 41 persen, DPR berada di posisi terbawah di antara lembaga yang dinilai. Satu tingkat di atas DPR, partai politik mencatat ketidakpercayaan sebesar 30 persen. Dibanding lembaga legislatif lain, DPR juga memperoleh skor terendah. Dalam survei yang sama, 29 persen responden menyatakan tidak percaya terhadap Majelis Permusyawaratan Rakyat, sedangkan 28 persen menyatakan tidak percaya kepada Dewan Perwakilan Daerah.
Untuk lembaga lain, Polri tidak dipercaya oleh 31 persen responden. Komisi Pemberantasan Korupsi tidak dipercaya 29 persen responden, pengadilan 21 persen, dan Mahkamah Konstitusi 18 persen.
Di sisi lain, TNI menjadi lembaga dengan tingkat kepercayaan tertinggi, yakni 94 persen. Peringkat berikutnya ditempati Presiden dengan 93 persen, disusul Kejaksaan Agung dengan 76 persen.
Indikator juga membandingkan temuan ini dengan survei pada masa pemerintahan Presiden ke-7 Joko Widodo. Dalam survei evaluasi 10 tahun kepemimpinan Jokowi yang digelar pada 22–29 September 2024 dengan 1.200 responden, DPR menempati urutan kedua terbawah lembaga yang tidak dipercaya publik dengan angka 40 persen. Pada saat itu, partai politik menjadi lembaga paling tidak dipercaya dengan 44 persen.
Selain itu, pada survei lain yang dilakukan Indikator pada 17–20 Mei 2025 terkait tingkat kepercayaan publik atas kinerja lembaga negara dan pemberantasan korupsi, mayoritas responden juga memilih TNI sebagai lembaga yang paling dipercaya. Dalam survei tersebut, DPR mencatat tingkat kepercayaan 71 persen dan ketidakpercayaan 23,7 persen, menempatkannya di posisi kedua terbawah setelah partai politik. Partai politik memperoleh tingkat kepercayaan 65,6 persen dengan ketidakpercayaan 26 persen.
Founder dan Peneliti Utama Indikator Politik Indonesia Burhanuddin Muhtadi dalam laporan yang dirilis pada Selasa, 27 Mei 2025, menyatakan hasil survei diharapkan dapat menjadi rujukan untuk memahami persepsi publik mengenai kepercayaan pada lembaga negara.
