Konvoi truk tangki bermuatan diesel asal Irak yang mengular di jalan tol Tartus–Baniyas pada 15 April 2026 menggambarkan posisi baru Suriah di kawasan. Negara yang selama bertahun-tahun identik dengan garis depan militer kini berupaya menampilkan diri sebagai koridor energi dan jalur alternatif bagi pasokan Irak, setelah blokade Iran atas Selat Hormuz pada Maret 2026 mengganggu arus ekspor. Namun di balik upaya itu, Suriah pasca-Bashar al-Assad menghadapi tekanan berlapis: ketegangan dengan Israel di selatan, pengaruh Turki di utara, kerentanan institusi di dalam negeri, serta dampak perang Amerika Serikat–Israel–Iran yang sejak akhir Februari 2026 mengguncang kawasan dan menjalar hingga perbatasan Lebanon–Suriah.

Sejak Hayat Tahrir al-Sham (HTS) pimpinan Ahmed al-Sharaa menumbangkan rezim Assad pada Desember 2024, pemerintahan transisi di Damaskus mencoba menggeser citra Suriah dari arena proksi menjadi negara yang mencari legitimasi lewat diplomasi ekonomi. Langkah ini ditandai oleh kunjungan tingkat tinggi ke negara-negara Teluk, Turki, dan Irak sejak awal 2025, dengan penekanan pada investasi rekonstruksi, energi, dan logistik. Di sisi lain, sejumlah penilaian menyebut strategi keluar dari isolasi itu membuat Suriah kian rentan terhadap dinamika keamanan yang berada di luar kendalinya.

Dalam membaca situasi, penting membedakan antara fakta dan interpretasi. Serangan Israel ke wilayah Suriah, tekanan Turki terhadap faksi Kurdi, serta meluasnya dampak perang 2026 ke front Lebanon adalah rangkaian peristiwa yang banyak didokumentasikan. Sementara itu, kesimpulan bahwa Damaskus “disandera” oleh konflik-konflik tersebut merupakan pembacaan analitis yang tidak selalu disepakati; sebagian pengamat justru menilai pemerintah transisi menunjukkan daya tahan lebih tinggi daripada perkiraan awal.

Suriah menjual geografi lewat “diplomasi pipa”

Hubungan Suriah dengan Irak menjadi contoh paling menonjol dari pendekatan ekonomi ini. Pejabat Irak termasuk yang pertama mengunjungi Damaskus setelah HTS menguasai ibu kota. Ketika blokade Iran atas Hormuz mengganggu ekspor minyak Irak pada Maret 2026, Damaskus menawarkan pelabuhan-pelabuhan Mediterania sebagai jalur alternatif pengapalan minyak mentah.

Namun, prospek jangka panjang koridor energi tersebut dinilai belum pasti. Sejumlah analisis menyebut investor energi asing masih enggan masuk cepat selama otoritas pemerintahan transisi dipandang belum sepenuhnya mapan dan hubungan dengan tetangga bersenjata kuat belum stabil. Dengan kata lain, nilai Suriah sebagai koridor logistik bergantung pada kondisi keamanan perbatasannya—terutama di selatan—yang justru masih rapuh.

Relasi Suriah–Israel: krisis kepercayaan yang belum pulih

Titik paling rawan berada di selatan, terutama setelah kerusuhan sektarian di provinsi Suwayda pada 13 Juli 2025. Peristiwa itu dipicu penculikan seorang pedagang Druze di jalan menuju Damaskus dan berkembang menjadi bentrokan antara milisi Druze, suku Badui, dan pasukan pemerintah. Menurut pemantauan Syrian Observatory for Human Rights (SOHR), lebih dari 800 orang tewas dalam sepekan. Angka ini berasal dari lembaga pemantau independen dan perlu dibaca sebagai estimasi, bukan hitungan resmi yang disepakati semua pihak.

Israel kemudian turun tangan dengan dalih melindungi minoritas Druze, dan pada 16 Juli 2025 menyerang markas Kementerian Pertahanan Suriah serta lokasi di dekat istana kepresidenan di Damaskus. Gencatan senjata yang ditengahi Amerika Serikat tercapai pada 18–19 Juli, disusul deklarasi dari al-Sharaa. Damaskus menuduh Israel secara konsisten menyasar stabilitas Suriah sejak jatuhnya Assad, sementara Israel menyatakan intervensinya bertujuan melindungi warga Druze. Setahun berselang, kepercayaan masih belum terbangun; serangan udara dan operasi darat Israel dilaporkan berlanjut, sementara upaya mendorong kesepakatan keamanan disebut masih mandek.

Turki di utara: patron sekaligus penentu

Di utara, Turki menjadi pendukung regional utama pemerintahan al-Sharaa, tetapi juga mendorong agenda keamanan yang tegas terkait faksi Kurdi. Sejak awal 2026, Ankara menekan agar Pasukan Demokratik Suriah (SDF) yang dipimpin faksi Kurdi dibubarkan sepenuhnya karena dipandang terkait dengan PKK.

Pada pertengahan Januari 2026, pasukan pemerintah Suriah merebut sekitar 80% wilayah yang sebelumnya dikuasai SDF. Pada 30 Januari 2026, kedua pihak menandatangani kesepakatan integrasi komprehensif di Damaskus: SDF menarik diri dari Raqqa dan Deir ez-Zor, personelnya diintegrasikan ke Angkatan Bersenjata Suriah secara individual, dan wilayah mayoritas Kurdi seperti Kobani serta Hasakah memperoleh “status khusus”. Utusan AS untuk Suriah, Tom Barrack, menyebutnya sebagai tonggak bersejarah bagi inklusi komunitas Suriah.

Konsolidasi ini menguntungkan Ankara karena melemahnya SDF mengurangi kekhawatiran keamanan di perbatasan selatan Turki. Namun, laporan lain menyebut masih ada pelanggaran di lapangan, dan Turki tetap mewaspadai entitas yang melibatkan unsur YPG. Karena itu, tekanan Ankara tidak berhenti pada integrasi administratif, melainkan tetap mengarah pada pembubaran total kekuatan Kurdi bersenjata.

Perang 2026 dan rambatan ke perbatasan Lebanon–Suriah

Sejak 28 Februari 2026, situasi regional berubah drastis setelah Amerika Serikat dan Israel melancarkan gelombang serangan besar terhadap Iran menyusul kebuntuan perundingan nuklir. Konflik yang dikenal sebagai perang Iran 2026 ini disebut sebagai kelanjutan dari “Perang Dua Belas Hari” Israel–Iran pada Juni 2025. Perang kemudian melebar ke Lebanon, ketika Hizbullah kembali terlibat baku hantam dengan Israel, dan negara-negara Teluk juga terdampak karena wilayah udaranya menjadi sasaran rudal balistik Iran.

Angka korban masih berubah dan sumbernya saling bertentangan. Berdasarkan kompilasi data yang dihimpun Wikipedia dari berbagai otoritas kesehatan dan lembaga pemantau independen hingga gencatan senjata April 2026, total korban tewas di seluruh front diperkirakan berada pada rentang 7.144 hingga lebih dari 9.676 jiwa, dengan sekitar 46.965 orang terluka. Iran mencatat sedikitnya 3.468 tewas menurut Kementerian Kesehatan dan 3.636 menurut HRANA, sementara perkiraan Israel dan AS menyebut angka di atas 6.000. Di Lebanon, Kementerian Kesehatan mencatat sekitar 3.433 hingga lebih dari 4.000 korban tewas tanpa pemisahan sipil dan kombatan. Israel mencatat 57 korban tewas, sementara AS mencatat 13 hingga 15 tentara tewas berdasarkan perbandingan data Pentagon dan penghitungan independen. Untuk Suriah, data yang sama mencatat dua orang tewas dan satu terluka, meski catatan itu disebut kemungkinan tidak mencakup eskalasi terpisah Israel–Suriah di Suwayda.

Gencatan senjata juga berlangsung rapuh dan berulang kali retak. Gencatan pertama AS–Iran yang ditengahi Pakistan mulai berlaku 8 April 2026 untuk dua pekan, tetapi Israel menegaskan jeda itu tidak berlaku untuk front Lebanon. Sehari kemudian Israel melancarkan serangan udara besar ke Beirut yang dilaporkan menewaskan sedikitnya 357 orang. Gencatan senjata Israel–Lebanon yang terpisah baru menyusul pada 16 April 2026. Selat Hormuz sempat dibuka kembali pada 17 April sebelum ditutup lagi sehari kemudian, di tengah penolakan AS untuk mencabut blokade angkatan lautnya. Laporan Dewan Keamanan PBB pada Juli 2026 mencatat pola retak-sambung ini berlanjut: nota kesepahaman yang mengukuhkan gencatan senjata Iran–AS diumumkan lagi pada 14 Juni 2026, namun serangan Hizbullah dan Israel di Lebanon tetap berlanjut.

Bagi Suriah, situasi tersebut berarti perbatasan dengan Lebanon dapat kembali memanas sewaktu-waktu. Pada 16 Juni 2026, Presiden AS Donald Trump mengusulkan agar Suriah mengambil alih tanggung jawab menghadapi Hizbullah di Lebanon, gagasan yang menurut laporan Dewan Keamanan PBB telah didorong Washington sejak Maret. Sejumlah analis memperingatkan bahwa ukuran keberhasilan kerja sama AS–Suriah sebaiknya tidak diukur dari kesediaan Damaskus memerangi proksi Iran di luar wilayahnya, melainkan dari konsistensi mengamankan perbatasan serta membatasi arus senjata dan pejuang.

Kerentanan internal: institusi transisi yang belum mapan

Tekanan eksternal menjadi lebih berbahaya ketika institusi negara masih rapuh. Kajian risiko geopolitik SpecialEurasia untuk 2026 mencatat munculnya “kabinet bayangan” faksi garis keras di dalam HTS serta bentrokan etnis lokal yang menggerus kewenangan birokrasi transisi. Kondisi ini disebut turut memberi ruang bagi ISIS membangun basis operasi bergerak di kawasan gurun Badia dan sepanjang Sungai Efrat timur.

Dari sisi kemanusiaan, OCHA melaporkan banjir Sungai Efrat pada akhir Mei berdampak pada lebih dari 17.600 orang. Sementara itu, seruan kemanusiaan PBB untuk Suriah tahun 2026 senilai 2,92 miliar dolar AS dilaporkan baru terdanai sekitar 20%.

Meski begitu, ada catatan lain yang menekankan agar Suriah tidak semata dilihat dari rangkaian krisis. Sejumlah analisis mengingatkan bahwa dibandingkan beberapa negara kawasan yang terfragmentasi atau terkunci dalam sektarianisme institusional, Suriah pasca-Assad sejauh ini belum sepenuhnya bergerak ke arah yang sama—sebuah penilaian yang menunjukkan adanya ruang bagi daya tahan, meski tidak menjamin keberhasilan.

Di antara tiga front

Gambaran yang muncul adalah negara transisi yang berupaya memanfaatkan letak geografisnya untuk pemulihan ekonomi, tetapi terus berada di bawah tarikan kepentingan keamanan pihak lain. Di selatan, agenda perlindungan minoritas versi Israel berujung pada serangan udara dan ketegangan berkepanjangan. Di utara, agenda anti-Kurdi Turki ikut membentuk ulang peta militer Suriah. Di tingkat regional, agenda kontraterorisme dan stabilisasi versi AS berlangsung dalam bayang-bayang perang dengan Iran, yang dampaknya membuat perbatasan Suriah—terutama dengan Lebanon—tetap rentan.

Pemerintahan transisi sendiri juga menghadapi kelemahan struktural yang disebut nyata dalam berbagai laporan: tuduhan pelanggaran terhadap warga Druze di Suwayda, tantangan mengendalikan faksi garis keras internal, serta ketergantungan pada Turki dan negara-negara Teluk untuk legitimasi eksternal. Semua itu membentuk ruang gerak yang sempit ketika Damaskus berusaha memproyeksikan stabilitas.

Apakah Suriah akan berhasil menjadi koridor ekonomi yang lebih stabil, atau kembali terseret menjadi arena pertarungan kepentingan asing, masih terlalu dini dipastikan. Yang tampak jelas, taruhannya tinggi dan waktu bagi pemerintahan transisi untuk membuktikan kapasitasnya kian terbatas—sementara geografi Suriah membuatnya sulit sepenuhnya mengambil jarak dari krisis yang terus bergerak di sekelilingnya.