Disinformasi digital kian dipandang sebagai ancaman serius bagi integritas proses demokrasi di Indonesia. Penyebaran hoaks politik yang berlangsung secara masif dan terstruktur dinilai berpotensi merusak kohesi sosial, sekaligus menurunkan tingkat kepercayaan masyarakat terhadap institusi negara.

Konten manipulatif dalam konteks politik kerap dirancang untuk memicu emosi dan memperkuat polarisasi yang sudah ada di tengah publik. Dalam situasi ini, laju penyebaran informasi melalui platform media sosial disebut jauh melampaui kemampuan verifikasi pengguna biasa, sehingga menciptakan lingkungan yang rentan terhadap praktik manipulasi.

Di sisi lain, tingginya penetrasi internet di Indonesia tidak selalu diikuti peningkatan literasi digital yang memadai. Kesenjangan ini membuka celah yang dapat dieksploitasi oleh aktor-aktor berkepentingan untuk tujuan politik tertentu.

Dengan kondisi tersebut, penguatan “imunitas” publik terhadap hoaks politik menjadi kebutuhan mendesak. Upaya ini menekankan pentingnya meningkatkan kemampuan masyarakat dalam menilai informasi, terutama di tengah arus konten yang cepat dan kerap memanfaatkan sentimen untuk memengaruhi opini.