Setahun setelah serangan Hamas ke Israel pada 7 Oktober, kawasan Timur Tengah berada di ambang eskalasi yang dinilai dapat menjadi perang yang lebih luas, lebih dalam, dan lebih merusak. Konflik yang bermula dari serangan Hamas dan respons militer Israel di Jalur Gaza tidak hanya menimbulkan korban besar, tetapi juga membentuk ulang kalkulasi politik dan keamanan di kawasan.
Serangan Hamas menembus perbatasan yang dijaga ketat dan memicu hari terburuk bagi Israel, dengan sekitar 1.200 orang—sebagian besar warga sipil Israel—tewas. Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu menyebut serangan itu sebagai kebiadaban yang belum pernah disaksikan dalam sejarah negara Israel, bahkan dibandingkan dengan peristiwa sejak Holocaust. Israel memandang serangan Hamas sebagai ancaman terhadap keberadaan negara mereka.
Sejak itu, operasi militer Israel di Gaza menimbulkan kehancuran besar. Menurut Kementerian Kesehatan yang dikelola Hamas, hampir 42.000 warga Palestina tewas, sebagian besar warga sipil. Sebagian besar wilayah Gaza hancur, dan warga Palestina menuding Israel melakukan genosida.
Konflik selama setahun terakhir juga meluruhkan sejumlah asumsi yang sebelumnya dianggap dapat menjaga stabilitas. Salah satunya adalah keyakinan Netanyahu bahwa masalah Palestina dapat “dikelola” tanpa konsesi terhadap tuntutan penentuan nasib sendiri. Sejumlah pemimpin Barat disebut berharap Netanyahu dapat dibujuk untuk menerima langkah-langkah menuju akhir perang, meski selama karier politiknya ia menentang berdirinya negara Palestina berdampingan dengan Israel.
Rencana yang disebut sebagai “tawaran besar” Presiden AS Joe Biden—yakni pengakuan diplomatik Arab Saudi terhadap Israel sebagai imbalan kemerdekaan Palestina, disertai perjanjian keamanan Saudi-AS—tidak berjalan. Pada Februari, Netanyahu menyatakan status kenegaraan Palestina akan menjadi “hadiah besar” bagi Hamas. Menteri kabinet Israel Bezalel Smotrich menyebutnya sebagai “ancaman nyata” bagi Israel.
Di pihak Hamas, pemimpinnya Yahya Sinwar juga disebut memiliki perhitungan sendiri. Ia diduga berharap “poros perlawanan” yang didukung Iran akan bergabung penuh untuk melumpuhkan Israel, namun hal itu tidak terjadi. Sumber-sumber diplomatik menyebut Sinwar kemungkinan merahasiakan rencana serangan 7 Oktober bahkan dari sebagian pimpinan politik Hamas di Qatar.
Ketika Israel menginvasi Gaza, Iran menegaskan tidak menginginkan perang yang lebih luas, sementara AS mengerahkan kelompok kapal induk lebih dekat untuk melindungi Israel. Di perbatasan utara Israel, Hizbullah dan Iran membatasi diri pada serangan roket yang mereka katakan akan berlanjut hingga gencatan senjata di Gaza. Israel mengevakuasi lebih dari 60.000 orang dari wilayah perbatasan, sementara di Lebanon jumlah pengungsi diperkirakan dua kali lipatnya akibat serangan balasan Israel selama beberapa bulan.
Pada September, Israel melancarkan serangan yang menimbulkan kerusakan besar terhadap Hizbullah. Israel meledakkan pager dan radio yang dilengkapi pengendali jarak jauh, merusak komunikasi Hizbullah dan menewaskan para pemimpinnya. Israel juga menjalankan salah satu operasi pengeboman paling intens dalam sejarah perang modern; pada hari pertama serangan, sekitar 600 orang Lebanon tewas, termasuk banyak warga sipil.
Titik penting terjadi pada 27 September, ketika serangan udara besar di pinggiran selatan Beirut menewaskan pemimpin Hizbullah Hassan Nasrallah beserta sejumlah letnan tinggi. Nasrallah merupakan figur penting dalam “poros perlawanan” Iran. Namun, perkembangan itu tidak serta-merta memaksa Hizbullah berhenti, dan Iran tidak menunjukkan tanda gentar. Iran kemudian menembakkan rudal balistik ke Israel pada Selasa, 1 Oktober.
Di Israel, trauma serangan 7 Oktober masih terasa kuat, salah satunya di Kibbutz Kfar Aza yang berada dekat perbatasan Gaza. Hamas menyerang lokasi itu dan membunuh 62 warga. Dari 19 sandera yang dibawa ke Gaza, dua orang kemudian tewas ditembak pasukan Israel setelah melarikan diri. Lima sandera dari Kfar Aza disebut masih berada di Gaza hingga kini. Setahun setelah peristiwa itu, banyak penyintas belum kembali ke rumah; bangunan-bangunan yang hancur dipertahankan sebagai pengingat, dengan poster dan tugu peringatan berisi nama serta foto korban.
Zohar Shpak, salah satu penyintas, mengatakan terlalu dini memikirkan cara membangun kembali kehidupan. Ia menyebut dirinya masih berada dalam perang dan menginginkan perang berakhir “dengan kemenangan”, namun bukan kemenangan militer. Baginya, kemenangan adalah bisa tinggal damai bersama keluarga. Ia menyatakan percaya pada perdamaian, tetapi sekaligus mengaku tidak mempercayai warga Palestina di Gaza.
Di Gaza, krisis kemanusiaan memburuk seiring perang berkepanjangan. Dua hari setelah perang dimulai, Menteri Pertahanan Israel Yoav Gallant mengatakan telah memerintahkan “pengepungan total” terhadap Jalur Gaza—tanpa listrik, makanan, dan bahan bakar. Israel kemudian melonggarkan blokade di bawah tekanan internasional. Pada akhir September, Netanyahu menyatakan warga Gaza memiliki semua makanan yang mereka butuhkan, namun badan-badan kemanusiaan PBB menyatakan sebaliknya dan menyerukan diakhirinya “penderitaan manusia yang mengerikan dan bencana kemanusiaan di Gaza”. Mereka menyebut lebih dari 2 juta warga Palestina kekurangan kebutuhan dasar, serta mengalami pemindahan paksa berulang tanpa jalan keluar.
Analisis BBC Verify mengutip data Kementerian Kesehatan yang dikelola Hamas mengenai hampir 42.000 korban tewas. Analisis citra satelit oleh akademisi AS Corey Scher dan Jamon Van Den Hoek menyebut 58,7% bangunan di Gaza rusak atau hancur. BBC Verify juga mengidentifikasi lebih dari 130 unggahan media sosial yang dibagikan IDF terkait area zona tempur, rute evakuasi, dan jeda sementara pertempuran—yang secara keseluruhan setara sekitar 60 perintah evakuasi mencakup lebih dari 80% wilayah Gaza. Dalam sejumlah pemberitahuan, detail penting disebut tidak terbaca dan batas peta tidak sesuai dengan teks.
IDF menetapkan wilayah pesisir al-Mawasi di Gaza selatan sebagai zona kemanusiaan, namun area itu tetap dibom. BBC Verify menganalisis rekaman 18 serangan udara di dalam perbatasan zona tersebut.
Kisah pengungsian berulang dialami Insaf Hassan Ali dan keluarganya. Ia menceritakan ketakutan ketika berjalan di Jalan Salah al-Din menuju selatan bersama gelombang besar warga yang berpindah atas perintah militer Israel. Insaf mengatakan keluarganya telah mengungsi 15 kali. Mereka kini tinggal di tenda di al-Mawasi dan menghadapi risiko serangan udara, kelaparan, penyakit, serta buruknya sanitasi. Ia menyebut anak-anaknya mengalami malnutrisi dan terinfeksi penyakit, termasuk disentri amuba dan hepatitis.
Anak Insaf yang berusia 11 tahun, Anas Awad, mengatakan banyak teman bermainnya telah tewas, sementara masjid, sekolah, dan taman bermainnya dibom. Ia menyatakan menginginkan perdamaian dan berharap bisa kembali memiliki rumah, bukan tenda.
Di tengah besarnya penderitaan sipil, persoalan hukum internasional turut mengemuka. Badan-badan kemanusiaan PBB mengecam tindakan Israel dan Hamas, menyebut perilaku kedua belah pihak selama setahun terakhir sebagai “olok-olok” terhadap klaim kepatuhan pada hukum humaniter internasional. Israel dan Hamas membantah melanggar hukum perang. Hamas mengklaim memerintahkan anggotanya untuk tidak membunuh warga sipil Israel, sementara Israel menyatakan telah memperingatkan warga sipil Palestina untuk menjauh dari bahaya dan menuduh Hamas menggunakan mereka sebagai tameng manusia.
Afrika Selatan mengajukan Israel ke Mahkamah Internasional dengan tuduhan genosida. Sementara itu, Kepala Jaksa Mahkamah Pidana Internasional mengajukan permintaan surat perintah penangkapan atas dugaan kejahatan perang untuk Yahya Sinwar, Benjamin Netanyahu, dan Yoav Gallant.
Di tingkat psikologis dan politik, serangan 7 Oktober menghidupkan kembali trauma historis warga Israel terkait pembantaian terhadap orang Yahudi di Eropa dan puncaknya Holocaust. Penulis dan mantan politisi Israel Avraham Burg menyebut keyakinan bahwa negara Israel menjadi “sistem kekebalan” bagi orang Yahudi terguncang oleh peristiwa itu. Di sisi lain, penulis dan aktivis Palestina Raja Shehadeh menulis bahwa seiring perang berlangsung, ia melihat Israel “tidak peduli terhadap warga sipil, termasuk anak-anak”, dan menilai bahwa dalam pandangan Israel—serta sebagian besar warga Israel—semua warga Gaza dianggap bersalah.
Perang juga menunjukkan, menurut laporan ini, bahwa tidak ada lagi ruang untuk berasumsi warga Palestina akan menerima hidup tanpa batas di bawah pendudukan militer Israel tanpa hak-hak sipil, kebebasan bergerak, dan kemerdekaan yang layak. Namun peluang diplomasi disebut masih bergantung pada langkah paling mendesak: gencatan senjata di Gaza.
Sementara itu, risiko eskalasi tetap tinggi. Hingga laporan ini ditulis, Israel belum membalas serangan rudal balistik Iran pada 1 Oktober, yang dinilai mengindikasikan rencana hukuman berat. Pemerintahan Biden, yang memasok senjata dan dukungan diplomatik kepada Israel, disebut berupaya mengkalibrasi respons agar memberi Iran jalan menghentikan percepatan eskalasi. Namun dengan pemilihan umum AS yang kian dekat dan dukungan Biden terhadap Israel meski khawatir pada cara perang dijalankan, optimisme menuju jalan keluar dinilai terbatas.
Di Israel, serangan terhadap Hizbullah di Lebanon disebut memperbaiki posisi politik Netanyahu, meski ia tetap kontroversial dan menghadapi tuduhan dari lawan politik—termasuk keluarga sandera—yang menilai ia menghambat gencatan senjata dan kesepakatan penyanderaan demi menjaga dukungan ultra-nasionalis. Netanyahu tetap berkeras bahwa “kemenangan total” memungkinkan dan akan membawa pulang para sandera.
Di sisi lain, kekhawatiran muncul bahwa keberhasilan taktis Israel terhadap Hizbullah dan kerusakan pada jaringan sekutu Iran dapat memunculkan ilusi baru: gagasan bahwa Timur Tengah bisa dibentuk ulang dengan kekerasan. Laporan ini mengingatkan bahwa upaya restrukturisasi kawasan melalui perang pernah menguat pasca-serangan 9/11 dan berujung pada invasi Irak 2003, yang tidak menghapus ekstremisme kekerasan dan justru memperburuk keadaan.
Dalam situasi yang disebut penuh ketidakpastian dan bahaya hingga memasuki 2025, satu kesimpulan mengemuka: tanpa gencatan senjata di Gaza, peluang meredakan ketegangan dan membuka ruang diplomasi akan semakin sempit. Perang tahun ini dimulai di Gaza—dan, menurut laporan ini, mungkin hanya bisa diakhiri dari sana.
