Satu tahun pemerintahan Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka dinilai menjadi periode penting untuk membaca arah kebijakan publik yang akan menentukan karakter pembangunan Indonesia ke depan. Pada fase awal ini, pemerintah idealnya melakukan konsolidasi, menata prioritas, sekaligus membuktikan sejauh mana janji politik diterjemahkan menjadi kebijakan yang berdampak bagi masyarakat.
Dalam pembahasan terbaru program SuarAkademia, Direktur Eksekutif The Indonesian Institute, Adinda Tenriangke Muchtar, menilai masih ada sejumlah persoalan mendasar dalam kebijakan publik selama setahun pertama pemerintahan. Ia menyoroti ketidakjelasan prioritas pembangunan, lemahnya tata kelola, serta minimnya evaluasi kebijakan yang komprehensif.
Adinda juga menilai kebijakan baru kerap belum menyentuh masalah utama karena pemerintah dinilai lebih sibuk membentuk lembaga baru dibanding memperkuat proses yang sudah ada. Menurutnya, efektivitas kebijakan semestinya tidak hanya diukur dari hasil akhir, tetapi juga dari kualitas proses perumusan kebijakan itu sendiri.
Dari berbagai kebijakan yang telah diluncurkan, ia melihat masih terdapat kekurangan dalam penerapan pendekatan berbasis bukti (evidence-based policy). Menurut Adinda, kurangnya riset dan perencanaan yang matang membuat hasil kebijakan kerap tidak efektif.
Selain itu, ia mengkritik wacana kebijakan nasional yang dinilai cenderung didominasi kepentingan politik dan narasi populis, alih-alih bertumpu pada analisis ilmiah dan pemikiran kritis. Dalam konteks politik yang kompleks, Adinda menekankan pentingnya peningkatan tata kelola dan transparansi dalam proses pembuatan kebijakan publik.
Ia juga menyoroti perlunya memperkuat inklusivitas dan akuntabilitas pemerintahan. Menurutnya, kebijakan publik perlu mencerminkan keragaman suara masyarakat, termasuk pandangan kalangan akademik dan masyarakat sipil.
Adinda menambahkan bahwa kemauan politik dan transparansi menjadi faktor penting untuk meningkatkan efektivitas kebijakan. Ia mengingatkan, kebijakan yang baik bukan hanya terlihat solutif di permukaan, melainkan mampu menjawab akar persoalan sosial.
Dalam pandangannya, pemerintah dan DPR perlu lebih terbuka terhadap aspirasi publik serta berkomitmen memperbaiki proses pembuatan kebijakan. Ia menilai langkah tersebut diperlukan agar tata kelola pemerintahan berjalan efektif sekaligus melindungi hak asasi manusia di tengah dinamika politik yang terus berkembang.
