Transformasi digital dinilai mengubah secara mendalam cara Majelis Nasional dan para anggotanya bekerja. Dalam konteks pembangunan Majelis Nasional digital, Wakil Ketua Komite Ilmu Pengetahuan, Teknologi dan Lingkungan Hidup Tran Van Khai menegaskan bahwa kompetensi digital perlu dipandang sebagai kompetensi profesional inti bagi anggota Majelis Nasional ke-16.
Tran Van Khai memaparkan sejumlah kemampuan yang dianggap penting agar para delegasi dapat menjalankan tugas secara efektif di era baru. Ia juga menekankan bahwa penggunaan kecerdasan buatan (AI) hanya bersifat membantu, bukan menggantikan tanggung jawab delegasi. “Para delegasi tidak diperbolehkan untuk ‘mendelegasikan pemikiran mereka’ kepada AI, tetapi harus memikul tanggung jawab penuh,” demikian penekanannya.
Pertama, ia menyoroti keterampilan berbasis data dan bukti. Menurutnya, delegasi perlu mengetahui cara menemukan sumber data yang andal, memahami indikator, mempertanyakan metodologi, serta melakukan rujukan silang dari berbagai sumber untuk menghindari “ilusi informasi”. Data yang terkumpul kemudian perlu diolah menjadi argumen yang jelas dan beralasan, termasuk menguraikan isu, dampak, dan pilihan kebijakan.
Kedua, delegasi perlu menguasai keterampilan operasional pada platform digital Majelis Nasional. Kemampuan yang dimaksud mencakup penggunaan sistem manajemen dokumen atau berkas, tanda tangan digital, pencarian rancangan undang-undang, pemantauan petisi pemilih, hingga pemantauan implementasi resolusi setelah pengawasan dan tanya jawab.
Ia merujuk arah kebijakan dalam Resolusi No. 1343/NQ-UBTVQH15 dari Komite Tetap Majelis Nasional tentang pembangunan dan pengembangan Majelis Nasional digital periode 2024–2026, dengan orientasi hingga 2030. Dalam kerangka itu, keterampilan operasional digital disebut bukan lagi sekadar anjuran, melainkan syarat agar pekerjaan dapat berjalan.
Ketiga, Tran Van Khai menekankan keterampilan keamanan informasi dan kepatuhan hukum. Di tengah meningkatnya penggunaan perangkat dan layanan digital, delegasi diminta mempraktikkan “kebersihan digital”, seperti pengelolaan kata sandi, otentikasi multi-faktor, manajemen perangkat, dan klasifikasi dokumen. Ia juga menekankan pentingnya pemahaman kuat mengenai perlindungan data pribadi, rahasia negara, serta keamanan siber ketika menangani dokumen, berinteraksi dengan konstituen, atau menggunakan alat digital dan AI. Ia menambahkan, pengalaman internasional menunjukkan keamanan siber menjadi prioritas utama dalam transformasi digital parlemen.
Keempat, ia menggarisbawahi keterampilan interaksi dan komunikasi dengan pemilih di lingkungan digital. Delegasi dinilai perlu memiliki kemampuan “mendengarkan digital” secara sistematis, memberikan tanggapan yang disiplin, serta menerapkan prosedur yang transparan dalam menerima dan menangani petisi. Bahasa yang digunakan juga harus mudah dipahami dan tetap menghormati rakyat.
Kelima, ia menyebut keterampilan AI dan pemikiran inovatif sebagai kebutuhan yang semakin penting. Menurutnya, AI dapat membantu menyintesis informasi dan menyusun draf, namun delegasi tetap wajib melakukan verifikasi, mencantumkan rujukan, dan pada akhirnya bertanggung jawab atas setiap keputusan maupun pernyataan.
Dalam paparannya, Tran Van Khai juga menilai pembangunan citra perwakilan “digital” merupakan isu baru, bahkan ia menyebut saat ini belum ada anggota parlemen “digital” di dunia. Ia menegaskan, perwakilan digital bukanlah mereka yang banyak berbicara di dunia maya, melainkan mereka yang membuat pemilih dapat melihat proses dan hasil kerja di lingkungan digital, dengan rakyat sebagai pusat perhatian, serta tindakan yang berbasis data dan hukum.
Ia menguraikan sejumlah prinsip untuk membangun citra tersebut. Pertama, transparansi melalui prosedur: anggota Majelis Nasional perlu secara terbuka mengungkapkan jadwal pertemuan dengan konstituen, metode penerimaan dan pemrosesan petisi, serta jangka waktu tanggapan. Saat menyampaikan informasi, dasar yang digunakan—seperti data, laporan, atau peraturan—perlu dinyatakan jelas agar dapat diverifikasi. Menurutnya, transparansi membangun kepercayaan dan mengurangi kesalahpahaman. Ia menekankan semangat “transparansi – akuntabilitas – terlibat dalam dialog dengan rakyat” sebagai hal penting bagi anggota parlemen digital.
Kedua, kedekatan dengan rakyat dibangun melalui interaksi dua arah. Ia menyarankan agar anggota Majelis Nasional menjaga saluran tanya jawab secara reguler, merangkum pendapat berdasarkan topik, serta memberikan respons yang ringkas dan penuh hormat.
Ketiga, efektivitas perlu ditunjukkan melalui tindak lanjut. Menurutnya, setiap proposal harus dipantau hingga respons tertulis diterima dan terdapat kemajuan dalam implementasi. Ia juga mengusulkan agar perwakilan dapat menampilkan secara publik “lembar pelacakan komitmen” setelah tanya jawab atau supervisi, yang memuat tanggung jawab, tenggat waktu, dan perkembangan.
Keempat, standar dan keamanan harus berjalan seiring dengan transparansi. Ia mengingatkan agar delegasi mematuhi hukum terkait akses informasi dengan tidak mengungkapkan informasi yang tergolong rahasia negara atau berakses terbatas, melindungi data pribadi, serta hanya memublikasikan informasi yang sudah terverifikasi dan menghindari serangan personal.
Di akhir pemaparannya, Tran Van Khai menegaskan citra wakil rakyat di era digital bertumpu pada tiga hal: transparansi, kemampuan mendengarkan, dan ketekunan dalam menindaklanjuti. Ia menilai ketika pemilih melihat ketiga hal itu, kedekatan dengan rakyat akan tumbuh secara alami dan daya persuasif akan berkelanjutan.
