Proses seleksi peserta Jambore Daerah yang digelar Kwartir Cabang (Kwarcab) Gerakan Pramuka Kabupaten Bungo menuai sorotan. Sejumlah pembina pramuka mempertanyakan transparansi tahapan seleksi setelah muncul dugaan perubahan daftar peserta yang dinilai tidak sesuai hasil penilaian awal.
Polemik ini mencuat menjelang pelaksanaan Jambore Daerah yang dijadwalkan berlangsung pada 20 Juni 2026. Sejumlah pihak menilai proses penetapan peserta perlu dievaluasi agar tidak menimbulkan keresahan di kalangan sekolah dan peserta didik yang telah mengikuti tahapan seleksi.
Sorotan datang dari pembina yang menilai ada kejanggalan dalam pengumuman akhir peserta. Mereka menilai proses seleksi semestinya dijalankan secara terbuka dengan parameter penilaian yang dapat diakses seluruh pihak.
Salah seorang pembina pramuka di Kabupaten Bungo berinisial SR mengungkapkan kekecewaannya atas perubahan daftar peserta yang sebelumnya telah dinyatakan lolos pada tahapan awal. Menurut dia, perubahan tersebut menimbulkan tanda tanya karena sejumlah nama yang semula tercantum justru tidak masuk dalam daftar final.
Ia menilai kondisi ini berpotensi mencederai semangat kompetisi sehat yang seharusnya dijunjung dalam setiap proses seleksi kegiatan kepanduan. “Kalau memang ada perubahan, harus dijelaskan dasar penilaiannya secara terbuka. Anak-anak sudah berjuang melalui tahapan seleksi, sehingga keputusan akhir harus bisa dipertanggungjawabkan,” ujarnya, Selasa (2/6/2026).
Keresahan disebut semakin berkembang setelah beredar informasi mengenai ketimpangan kuota peserta antarsekolah. Sejumlah pembina mempertanyakan adanya sekolah yang disebut meloloskan lebih dari satu peserta, sementara sekolah lain tidak mendapatkan kesempatan yang sama.
Situasi ini memunculkan desakan agar Kwarcab Bungo memberikan penjelasan resmi terkait mekanisme seleksi, termasuk indikator penilaian yang digunakan tim seleksi dalam menentukan peserta akhir. Para pembina berharap polemik tidak dibiarkan berlarut-larut karena dikhawatirkan dapat menurunkan kepercayaan terhadap proses kaderisasi Pramuka di daerah.
Mereka juga meminta Ketua Kwarcab turun tangan melakukan evaluasi menyeluruh terhadap tahapan seleksi agar prinsip objektivitas dan keadilan tetap terjaga. Hingga polemik ini mencuat ke publik, pihak panitia seleksi belum memberikan keterangan resmi.
Sejumlah pembina menilai seleksi yang transparan menjadi fondasi penting agar kegiatan tersebut benar-benar melahirkan wakil terbaik melalui mekanisme yang objektif dan akuntabel.
