Memori bencana hidrometeorologi pada akhir November 2025 masih membekas bagi Ishak, petani penggarap sawah di Desa Pinto Makmur, Kecamatan Muara Batu, Kabupaten Aceh Utara. Setelah air surut, ia berjalan kaki menuju sawah melewati lumpur sisa banjir bandang. Namun, hamparan padi yang hampir dipanen tak lagi terlihat.
Di lokasi itu, jalan aspal, saluran irigasi, dan sawah yang sebelumnya menguning siap panen berubah menjadi dataran lumpur. “Menangis saya. Lima hari lagi sawah mau saya panen, banjir datang,” kata Ishak saat ditemui pada 24 Januari 2026.
Bencana hidrometeorologi yang melanda Provinsi Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat merusak berbagai aspek kehidupan warga terdampak. Meski banjir telah surut, dampaknya masih berat, termasuk ancaman hilangnya mata pencaharian bagi para petani.
Data Kementerian Pertanian mencatat total kerusakan areal sawah akibat bencana di Sumatera mencapai 98.002 hektare. Aceh menjadi wilayah dengan kerusakan terluas, yakni 54.233 hektare yang tersebar di 21 kabupaten/kota. Sumatera Utara mencatat kerusakan 37.318 hektare di 15 kabupaten/kota, sementara Sumatera Barat 6.451 hektare di 14 kabupaten/kota.
Bagi Ishak, bertani adalah penopang hidup keluarga. Ia telah puluhan tahun menggarap lahan seluas 23 rante atau sekitar 9.200 meter persegi. Dalam sekali panen, ia biasa menghasilkan hingga 2,5 ton gabah kering giling. Harapan memperoleh keuntungan saat harga gabah mencapai Rp6.000 per kilogram pun pupus setelah bencana datang menjelang panen.
Namun, pada pertengahan Januari, pemerintah pusat melalui Kementerian Pertanian meluncurkan Program Rehabilitasi Lahan Sawah Pascabencana Hidrometeorologi Sumatera. Presiden Prabowo Subianto memerintahkan agar program itu dilaksanakan secara padat karya dengan melibatkan petani, sehingga mereka tetap memperoleh pendapatan selama proses pemulihan berlangsung.
Dalam pelaksanaannya, pemerintah mengerahkan alat berat untuk memperbaiki irigasi yang tertimbun lumpur. Sementara itu, perbaikan sawah dilakukan oleh pemilik atau petani penggarap, dengan biaya ditanggung pemerintah pusat. Rehabilitasi dilakukan bertahap, dimulai dari sawah dengan kriteria kerusakan ringan dan sedang.
Rencana rehabilitasi mencakup Aceh seluas 6.530 hektare, Sumatera Utara 6.593 hektare, dan Sumatera Barat 3.624 hektare. Totalnya 13.708 hektare di tiga provinsi, dengan target pengerjaan mulai Januari hingga Februari 2026.
Dampak program itu mulai terlihat di Desa Pinto Makmur. Air jernih kembali mengalir di irigasi besar, membuka jalan bagi petani untuk menghidupkan lagi sawah dan mata pencaharian mereka.
Ishak bersama anak lelakinya kembali menggarap sawah menggunakan pacul kayu. Pekerjaan awal mereka adalah membentuk kembali pematang. Namun, kondisi lahan jauh lebih berat dibanding sebelum bencana. Lumpur sisa banjir menimbun sawah hingga kedalaman sekitar satu meter, membuat pekerjaan harus dilakukan secara manual karena traktor berisiko “ditelan” lumpur.
“Dulu sebelum banjir, lumpur di sawah hanya sebetis kaki. Tapi sekarang setinggi perut saya,” ujar Ishak. Ia mengaku lega karena pemerintah menjanjikan menanggung biaya rehabilitasi, sehingga ia bisa mengajak lebih banyak warga sebagai buruh tani.
Kesulitan kerja di lahan berlumpur turut memengaruhi upah. Ishak menyebut upah buruh tani naik menjadi Rp60 ribu dari sebelumnya Rp50 ribu per orang untuk pekerjaan setengah hari. Ia menilai, jika harus menanggung biaya sendiri, ia tidak akan sanggup membayar. “Pemerintah menjanjikan pekerja akan dibayar. Kalau sudah selesai kerja harus difoto sebagai buktinya,” katanya.
Di sawah lain di desa yang sama, petani Khairu Rahmi mengawasi penanaman padi perdana pascabencana. Ia memegang seutas tali yang dibentangkan sebagai panduan agar barisan tanam tetap lurus dan rapi. Sembilan ibu-ibu buruh tani menanam sejak pukul 07.30 WIB, membuat hamparan lumpur cokelat perlahan berubah hijau.
Meski dari kejauhan tampak ringan, mereka bekerja dengan setengah badan terbenam di lumpur. Untuk bergerak mundur saat menanam padi saja membutuhkan tenaga besar. Beberapa terlihat meringis ketika berusaha mencapai pematang, menyeret badan karena kaki sulit melangkah. “Orang sangka kita kerja sambil duduk, padahal ini sudah berdiri dalam lumpur,” kata Khairu.
Khairu mengatakan ia bisa kembali bercocok tanam karena pemerintah menyalurkan bantuan bibit padi sesuai luas lahan yang digarap. Ia menerima 10 kilogram bibit untuk sawah 10 rante atau sekitar 4.000 meter persegi. Program rehabilitasi itu, menurutnya, menjadi pijakan untuk kembali melanjutkan hidup dari bertani setelah sempat mengira tak ada lagi harapan usai gagal panen. “Tentu kita senang dengan bantuan ini karena gak tahu lagi mau buat apa,” ujarnya.
Menjelang siang, para buruh tani menuntaskan pekerjaan dan berkumpul membersihkan lumpur menggunakan air irigasi. Khairu membagikan teh dalam gelas plastik yang dibawanya dari rumah. Di tengah lelah, tawa pun pecah saat salah seorang ibu berkelakar tentang beratnya bekerja di dalam lumpur. Di sawah yang mulai menghijau, senyum para petani perlahan kembali.
