Anggota DPD RI/MPR RI dari Daerah Pemilihan DKI Jakarta, Achmad Azran atau Bang Azran, kembali menyoroti banjir yang berulang di Jakarta Timur, terutama di Cawang, Kampung Melayu, serta sepanjang bantaran Kali Ciliwung setiap kali hujan deras mengguyur wilayah Jabodetabek.
Bang Azran menilai persoalan banjir di Jakarta Timur perlu dibaca secara komprehensif dan berbasis data. Ia menyebut Jakarta Timur memiliki luas sekitar 188 kilometer persegi dengan populasi lebih dari 3 juta jiwa, sehingga menjadi wilayah administratif terluas sekaligus salah satu yang terpadat di DKI Jakarta.
Di beberapa kecamatan, seperti Jatinegara dan Kramat Jati, kepadatan penduduk disebut telah melampaui 15 ribu jiwa per kilometer persegi. Menurutnya, kepadatan ini berdampak pada meningkatnya koefisien limpasan air hujan karena banyak area yang tertutup beton dan aspal sehingga daya serap tanah menurun. Kondisi tersebut membuat air hujan dengan intensitas tinggi lebih cepat masuk ke saluran drainase yang kapasitasnya kerap tidak lagi memadai.
“Kita tidak bisa terus menyederhanakan masalah banjir hanya sebagai akibat hujan deras. Jakarta Timur berada di hilir Daerah Aliran Sungai Ciliwung. Ketika hujan tinggi terjadi di wilayah hulu seperti Bogor, debit air meningkat signifikan dan menekan kawasan rendah seperti Kampung Melayu dan Cawang. Jika pada saat bersamaan terjadi hujan lokal, maka risiko luapan meningkat,” ujar Bang Azran, Jumat (20/2/2026).
Ia juga menjelaskan fenomena backwater effect, yakni air tertahan akibat pertemuan debit tinggi dengan kapasitas sungai yang terbatas, yang menurutnya kerap membuat genangan bertahan lebih lama.
Meski program normalisasi sungai telah dilakukan di sejumlah segmen, Bang Azran menilai upaya tersebut belum sepenuhnya menyentuh perbaikan sistem drainase mikro di tingkat lingkungan. Menurutnya, persoalan utama adalah integrasi antara sungai utama dan jaringan drainase di permukiman.
“Masalah utama kita adalah integrasi. Sungai utama mungkin sudah diperlebar, tetapi saluran lingkungan tidak ikut ditingkatkan kapasitasnya. Banyak drainase sekunder dan tersier yang dimensinya masih seperti puluhan tahun lalu, padahal kepadatan bangunan sudah berlipat,” tegasnya.
Selain itu, Bang Azran menyoroti pembangunan sumur resapan yang dinilai perlu diawasi dari sisi kualitas teknis dan efektivitas penempatan. Ia mengatakan sumur resapan dapat menjadi solusi signifikan apabila ditempatkan pada zona dengan limpasan tinggi serta memenuhi standar kedalaman dan material penyaring yang tepat.
“Sumur resapan bukan sekadar proyek kuantitas. Ia harus menjadi bagian dari sistem hidrologi kota yang dirancang dengan perhitungan teknis. Jika dilakukan dengan benar, ia bisa menurunkan beban saluran hingga puluhan persen saat puncak hujan,” jelasnya.
Bang Azran juga mendorong penguatan ruang terbuka hijau sebagai infrastruktur hijau kota. Ia menilai taman-taman kota di Jakarta Timur seharusnya tidak hanya berfungsi untuk rekreasi, tetapi juga dapat dirancang sebagai area retensi dan resapan air.
“Taman kota harus menjadi bagian dari solusi banjir. Desain lanskap bisa dibuat cekung pada titik tertentu untuk menampung air sementara saat hujan ekstrem. Ini adalah praktik yang sudah diterapkan di banyak kota maju sebagai solusi berbasis alam,” ungkapnya.
Ia mengingatkan penanganan banjir perlu dilakukan dengan pendekatan hulu hingga hilir. Menurutnya, koordinasi antara pemerintah pusat, Pemerintah Provinsi DKI Jakarta, dan pemerintah daerah di kawasan hulu menjadi kunci agar pengendalian debit air dapat berjalan sistematis.
Sebagai Anggota DPD RI/MPR RI, Bang Azran menyatakan komitmennya mendorong penguatan kebijakan pengelolaan daerah aliran sungai serta pembenahan sistem drainase perkotaan secara nasional. Ia menilai Jakarta Timur perlu menjadi prioritas karena kompleksitas wilayahnya yang memadukan kepadatan penduduk, kawasan permukiman lama, dan jalur sungai utama.
“Banjir bukan takdir. Ia adalah konsekuensi dari pilihan tata ruang dan manajemen infrastruktur. Jika kita berani melakukan audit menyeluruh terhadap sistem drainase, memperbanyak ruang resapan, dan menegakkan disiplin tata ruang, maka Jakarta Timur bisa jauh lebih tangguh terhadap banjir,” pungkasnya.
Bang Azran menegaskan akan terus mengawal kebijakan penanganan banjir agar tidak berhenti pada respons darurat tahunan, melainkan menjadi transformasi permanen dalam tata kelola kota yang lebih berkelanjutan dan berpihak pada keselamatan warga.
