Menjelang ulang tahunnya yang ke-80, mantan Presiden Filipina Rodrigo Duterte ditahan aparat kepolisian setibanya di Bandara Manila usai perjalanan dari Hong Kong. Dari bandara, Duterte kemudian dipindahkan ke pangkalan angkatan udara di dekat lokasi dan diterbangkan dengan pesawat jet sewaan ke Den Haag, Belanda, tempat Mahkamah Pidana Internasional (ICC) berkedudukan.
Penahanan itu dilakukan berdasarkan surat perintah penangkapan ICC. Saat tiba di Manila, Duterte disebut tengah menggalang dukungan diaspora Filipina untuk kandidat yang didukungnya menjelang pemilihan paruh waktu. Pengacara dan keluarga Duterte memprotes penangkapan tersebut dengan menyatakan tidak memiliki dasar hukum serta menyampaikan keluhan mengenai kondisi kesehatan Duterte yang menurun. Namun, keberatan itu tidak menghentikan proses pemindahan Duterte ke Belanda.
Peristiwa ini menandai babak baru dalam dinamika politik Filipina yang dalam beberapa tahun terakhir diwarnai naik-turun hubungan dua dinasti besar: keluarga Duterte dan keluarga Marcos. Ketika masih berkuasa, Duterte membentuk aliansi dengan keluarga Marcos—anak-anak dari mantan diktator Ferdinand Marcos—yang lama berupaya kembali menguat di panggung politik. Aliansi itu menjadi penting karena Duterte tidak dapat mencalonkan diri lagi pada pemilihan presiden 2022.
Duterte kemudian mengusung putrinya, Sara Duterte—saat itu menjabat Wali Kota Davao—sebagai figur penerus. Di saat yang sama, putra Ferdinand Marcos, Ferdinand “Bongbong” Marcos Jr, juga memiliki peluang kuat untuk menang dan ditopang dana besar. Kedua keluarga akhirnya mencapai kesepakatan: Marcos Jr maju sebagai presiden dan Sara sebagai wakil presiden, dengan asumsi bahwa pada pemilu 2028 giliran Sara untuk maju dengan dukungan mesin politik Marcos. Strategi itu berhasil. Marcos Jr dan Sara Duterte menang dengan selisih suara besar.
Bagi Duterte, aliansi tersebut diharapkan menjadi perisai dari potensi serangan balik terhadap masa jabatannya yang kontroversial. Ancaman paling serius adalah penyelidikan ICC terkait ribuan pembunuhan di luar hukum dalam kampanye anti-narkoba, baik saat Duterte menjabat presiden sejak 2016 maupun ketika ia menjadi wali kota Davao sejak 2011. Duterte menarik Filipina dari yurisdiksi ICC pada 2019, tetapi jaksa ICC berpendapat mereka tetap berwenang menyelidiki dugaan kejahatan terhadap kemanusiaan yang terjadi sebelum penarikan itu. ICC kemudian memutuskan membuka penyelidikan formal pada 2021.
Pada awal pemerintahan Marcos Jr, pemerintah sempat menyatakan tidak akan bekerja sama dengan ICC. Namun, situasi berubah setelah aliansi Duterte–Marcos mengalami perpecahan tajam. Ketegangan disebut sudah terlihat sejak awal pemerintahan, ketika permintaan Sara Duterte untuk memegang kendali kementerian pertahanan ditolak dan ia justru diberikan kementerian pendidikan. Marcos Jr juga mengambil jarak dari sejumlah kebijakan Duterte, termasuk dengan memperbaiki hubungan dengan Amerika Serikat, bersikap lebih tegas terhadap China di perairan yang disengketakan, serta menghentikan ancaman pembalasan dari para pengedar narkoba.
Perseteruan kedua kubu memuncak pada tahun lalu ketika Sara Duterte mengumumkan telah menyewa seorang pembunuh untuk menghabisi Presiden Marcos jika sesuatu terjadi padanya. Menjelang akhir tahun, majelis rendah Kongres yang dikuasai loyalis Marcos mengajukan petisi untuk memakzulkan Sara Duterte. Proses persidangan kini berlangsung di Senat. Jika dimakzulkan, Sara akan dilarang memegang jabatan politik tertinggi berdasarkan konstitusi—sebuah skenario yang dapat memukul ambisi politiknya dan semakin melemahkan pengaruh keluarga Duterte.
Di tengah eskalasi itu, penahanan Rodrigo Duterte dipandang sebagai langkah yang berpotensi menguntungkan Presiden Marcos Jr dalam menghadapi pesaing politik utamanya. Namun, langkah tersebut juga mengandung risiko. Keluarga Duterte masih memiliki basis dukungan kuat, dan penahanan mantan presiden berpotensi memicu mobilisasi protes. Sara Duterte telah menuduh pemerintah menyerahkan ayahnya kepada “kekuatan asing” serta melanggar kedaulatan Filipina.
Ujian awal tentang dinasti mana yang lebih kuat secara politik diperkirakan terlihat pada pemilihan umum paruh waktu Mei mendatang. Setelah pesawat yang membawa Duterte lepas landas dari Manila, Presiden Marcos Jr mengatakan kepada wartawan bahwa pemerintahnya memenuhi komitmen kepada Interpol yang meneruskan surat perintah ICC. Namun, Marcos Jr tidak memberikan komentar mengenai keabsahan surat perintah ICC dan kewenangan ICC, mengingat Filipina telah keluar dari keanggotaan ICC.
Di sisi lain, penahanan Duterte juga bukan tanpa konsekuensi bagi ICC. Lembaga itu tengah menghadapi penentangan dari berbagai pihak, termasuk ancaman dari pemerintahan Trump yang menyatakan akan menangkap pejabat tinggi ICC jika bepergian ke Amerika Serikat. Selain itu, hanya sedikit negara yang bersedia mengekstradisi pihak yang didakwa ICC. Dalam konteks tersebut, keberhasilan membawa Duterte ke Den Haag dapat dipandang sebagai pencapaian besar.
Namun, muncul pula peringatan dari China agar kasus-kasus ICC tidak dipolitisasi. Pernyataan itu dipahami sebagian pihak sebagai sinyal bahwa perkara yang semestinya berfokus pada pertanggungjawaban atas dugaan kejahatan internasional dapat ikut terseret dalam pertarungan politik domestik Filipina antara dua dinasti yang kini bersaing terbuka.
