Direktur Eksekutif Lingkar Madani, Ray Rangkuti, mengkritik wacana pengembalian pemilihan kepala daerah (Pilkada) dari pemilihan langsung oleh rakyat menjadi pemilihan melalui DPRD. Menurut Ray, gagasan tersebut bukan sekadar perubahan mekanisme, melainkan kemunduran dalam arah demokrasi pascareformasi.
Pernyataan itu disampaikan Ray dalam siniar di kanal SPEAK UP. Dalam tayangan berjudul “Polemik Pilkada Tidak Langsung. Ray Rangkuti: Anda Anggota DPR Sedang Tidak Dipercaya Publik” di kanal YouTube Abraham Samad SPEAK UP pada Ahad, 11 Januari 2026, Ray menilai masalah utama wacana tersebut berkaitan dengan rendahnya tingkat kepercayaan publik terhadap DPR.
“Masalah utamanya sederhana, Anda anggota DPR sedang tidak dipercaya publik. Lalu kenapa tiba-tiba kedaulatan memilih diserahkan kepada Anda?” kata Ray.
Ray menekankan, kepercayaan publik terhadap DPR dan DPRD berada pada titik rendah. Ia menyebut, dalam berbagai survei, DPR kerap berada di jajaran lembaga negara yang paling tidak dipercaya masyarakat. Dalam situasi seperti itu, Ray mempertanyakan logika menyerahkan hak memilih kepala daerah kepada DPRD.
Menurut Ray, desain ketatanegaraan Indonesia saat ini dibangun di atas asas desentralisasi, di mana daerah memiliki kewenangan luas dan kepala daerah seharusnya lahir dari kehendak langsung rakyat. Jika pemilihan dialihkan ke DPRD, ia menilai relasi antara kepala daerah dan warga akan terputus karena kepala daerah lebih bergantung pada elite partai.
“DPRD itu orang partai semua. Patuhnya ke ketua umum di pusat,” ujarnya. “Lalu di mana suara rakyat daerah?”
Ray juga menyinggung potensi risiko lain, yakni menguatnya sentralisasi kekuasaan dan oligarki partai. Ia menilai, jika kepala daerah dipilih DPRD, perbedaan ide dan visi antarpartai berpotensi mengecil dan digantikan oleh pragmatisme serta negosiasi politik di balik layar.
Dalam pandangannya, kondisi itu mengingatkan pada praktik politik masa lalu yang ingin ditinggalkan setelah reformasi. Ray menyebut kekhawatiran lain muncul pada jarak yang makin lebar antara elite politik dan generasi muda yang tumbuh di era digital. Ia menilai generasi seperti Gen Z dan generasi setelahnya terbiasa mengambil keputusan sendiri, sehingga sulit menerima gagasan pemimpin “dipilihkan” oleh pihak lain.
Ray mengilustrasikan penolakannya melalui perumpamaan memilih pasangan hidup. Ia menyebut, Pilkada lewat DPRD serupa dengan jodoh yang ditentukan orang lain.
Ray juga membantah alasan biaya politik yang kerap digunakan untuk mendukung Pilkada tidak langsung. Menurutnya, jika biaya Pilkada dihitung per pemilih dan per tahun, nilainya tidak besar. Ia menyebut demokrasi bukan semata soal pembangunan fisik, melainkan juga “membangun jiwa bangsa”.
Selain itu, Ray menilai pemilihan langsung memberi kepala daerah basis moral dan politik untuk mengambil sikap terhadap tekanan, termasuk dalam kebijakan yang berdampak pada publik. Sebaliknya, jika dipilih DPRD, kepala daerah dinilai lebih rentan tersandera oleh kepentingan politik.
Di akhir pernyataannya, Ray memperingatkan potensi konflik sosial jika wacana Pilkada tidak langsung dipaksakan. Ia menilai masyarakat saat ini lebih terbuka bersuara dan tidak mudah ditekan.
“Yang dibutuhkan politisi hari ini itu mengambil hati rakyat,” kata Ray. “Bukan mengambil hak rakyat.”
