Ronny Talapessy merupakan pengacara sekaligus politisi yang kini menjabat Ketua DPP PDI Perjuangan (PDIP) bidang Reformasi Sistem Hukum Nasional. Ia lahir di Maluku pada 10 Oktober 1984 dan memiliki nama lengkap Ronny Berty Talapessy.
Nama Ronny dikenal luas publik setelah menjadi kuasa hukum Richard Eliezer atau Bharada E dalam perkara pembunuhan Brigadir Nofriansyah Yosua Hutabarat. Kasus yang mencuat pada Agustus 2022 itu turut menyeret mantan Kepala Divisi Profesi dan Pengamanan (Kadiv Propam) Polri Ferdy Sambo dan menyita perhatian masyarakat.
Dalam riwayat pendidikannya, Ronny menempuh studi sarjana hukum di Universitas Atmajaya Jakarta, lalu melanjutkan magister di Universitas Gadjah Mada (UGM). Ia juga disebut tengah menyelesaikan program doktoral di Institut Pemerintahan Dalam Negeri (IPDN).
Di bidang profesi, Ronny menangani sejumlah perkara yang mendapat sorotan. Ia pernah terlibat dalam penanganan kasus tragedi kecelakaan maut di Tugu Tani pada 2012. Selain itu, ia menjadi bagian dari tim hukum yang mendampingi Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) dalam perkara penodaan agama pada 2016.
Ronny juga aktif di organisasi profesi hukum. Ia tercatat sebagai anggota Perhimpunan Advokat Indonesia (Peradi) serta Ikatan Advokat Indonesia (Ikadin). Dalam aktivitas advokasi, ia pernah memimpin Advokasi Indonesia Traffic Watch (ITW) dan terlibat dalam berbagai upaya hukum, termasuk menggugat kebijakan lalu lintas yang diterapkan Ahok saat menjabat Gubernur DKI Jakarta.
Selain berkiprah sebagai pengacara, Ronny meniti karier politik sebagai kader PDIP. Di tingkat daerah, ia pernah menjabat Wakil Ketua DPD PDIP DKI Jakarta bidang Hukum, Hak Asasi Manusia (HAM), dan Perundang-undangan hingga 2024.
Pada Pemilu 2019, Ronny maju sebagai calon anggota legislatif dari Daerah Pemilihan Banten II, namun belum berhasil meraih kursi parlemen. Kariernya di partai tetap berlanjut. Pada 5 Juli 2024, Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri mempercayakannya menjabat Ketua DPP PDIP bidang Reformasi Sistem Hukum Nasional.
Kepercayaan itu kembali ditegaskan ketika pada 24 Februari 2025 Ronny ditunjuk sebagai juru bicara resmi PDIP. Penunjukan tersebut menempatkannya sebagai salah satu figur yang bertugas menyampaikan sikap dan pesan partai kepada publik.
Dalam pernyataan mengenai arah kerja politiknya, Ronny disebut memiliki komitmen pada reformasi sistem hukum di Indonesia, dengan menekankan pentingnya keadilan dan transparansi dalam penegakan hukum sebagai bagian dari upaya mewujudkan kesejahteraan sosial. Dalam perannya di PDIP, ia berupaya mendorong kebijakan yang dinilai dapat membentuk sistem hukum yang lebih adil dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat.
