Lembaga riset Populi Center mengingatkan bahwa politikus yang terpilih menjadi penyelenggara negara pada dasarnya adalah pelayan publik. Peneliti Senior Populi Center Azriansyah menekankan bahwa logika demokrasi berkaitan erat dengan akuntabilitas.
"Jika ingin membangun demokrasi yang kuat, maka kita perlu mengingat bahwa politikus adalah pelayan dan kita sebagai pemilih dilayani oleh mereka," kata Azriansyah dalam diskusi outlook demokrasi di Indonesia dan Asia Tenggara yang diselenggarakan Populi Center di Jakarta, Kamis, 8 Januari 2026.
Azriansyah menegaskan pejabat negara tidak perlu disembah dan politikus tidak perlu diidolakan. Ia menilai mereka merupakan pelayan rakyat yang dibiayai melalui pajak yang dibayarkan masyarakat. "Mereka adalah pelayan rakyat dan kita membayar mereka melalui pajak kita, kecuali jika kita tidak membayar pajak," ujarnya.
Dalam kesempatan itu, Azriansyah juga menyinggung seruan pada masa Perang Kemerdekaan Amerika, "no taxation without representation" atau "tolak pajak tanpa perwakilan rakyat". Menurut dia, logika demokrasi semacam itu perlu diterapkan di Indonesia. "Anda (pemerintah) dapat memungut pajak dari kami, tetapi begitu Anda memungut pajak dari kami, maka Anda setuju untuk menjadi pelayan kami," kata Azriansyah.
Senada, Senior Fellow Populi Center Thomas Pepinsky menilai masyarakat Indonesia perlu menanamkan keyakinan bahwa pejabat publik bekerja untuk rakyat. "Politikus adalah pegawai dan rakyat dapat memecat mereka," ujar Thomas.
Thomas menambahkan, publik dapat mencopot pejabat negara dari jabatannya bila berperilaku tidak pantas. Menurutnya, hal tersebut merupakan kualitas inti demokrasi yang belum terlihat di Indonesia. "Menurut saya, itulah kualitas inti demokrasi yang tak ada di Indonesia," katanya.
