Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PMII) Cabang Kota Banda Aceh menyoroti pernyataan Menteri Pertanian RI terkait lambatnya realisasi sejumlah program pertanian di Aceh yang dinilai belum sepenuhnya dirasakan manfaatnya oleh masyarakat. PMII menilai hal tersebut perlu dijadikan momentum evaluasi bersama agar kebijakan dan program pemerintah berjalan efektif, akuntabel, dan tepat sasaran.
Ketua PC PMII Kota Banda Aceh, Muhammad Idris, mengatakan masyarakat Aceh—terutama petani dan warga terdampak banjir—membutuhkan langkah nyata dari pemerintah. Menurutnya, kepastian bahwa anggaran telah dialokasikan belum cukup jika program belum benar-benar diterima oleh masyarakat yang berhak.
“Apabila memang terdapat kendala administratif maupun teknis dalam proses penyaluran, maka Pemerintah Aceh perlu menyampaikannya secara terbuka kepada publik. Transparansi merupakan bentuk penghormatan terhadap hak masyarakat untuk memperoleh informasi yang benar sekaligus menjadi upaya menjaga kepercayaan publik terhadap penyelenggaraan pemerintahan,” ujar Idris.
PMII berpandangan, kondisi masyarakat yang masih berupaya bangkit dari dampak banjir memerlukan kehadiran pemerintah yang responsif, cepat, dan solutif. Berbagai bantuan serta program yang telah dialokasikan pemerintah pusat, menurut PMII, perlu segera direalisasikan untuk membantu pemulihan sektor pertanian, memperkuat ketahanan pangan, dan menggerakkan kembali perekonomian masyarakat.
Selain mendorong percepatan realisasi program, PMII juga meminta Pemerintah Aceh membangun komunikasi publik yang lebih terbuka. Keterbukaan informasi dinilai penting untuk mencegah munculnya spekulasi, prasangka, dan kesalahpahaman di tengah masyarakat. Sebaliknya, minimnya informasi berpotensi memicu keresahan serta membuat masyarakat merasa tidak memperoleh kepastian atas hak-haknya.
“Kami berharap masyarakat tidak terus berada dalam ruang ketidakpastian. Pemerintah memiliki tanggung jawab moral untuk menjelaskan perkembangan penyaluran setiap program secara jujur, terbuka, dan dapat dipertanggungjawabkan. Dengan demikian, masyarakat tidak lagi dibayangi berbagai dugaan yang dapat memperlemah kepercayaan terhadap pemerintah,” lanjut Idris.
PMII turut mengingatkan bahwa kepercayaan publik merupakan modal penting dalam pembangunan Aceh. Karena itu, PMII meminta jajaran Pemerintah Aceh menjaga amanah melalui tata kelola pemerintahan yang profesional, transparan, dan berorientasi pada kepentingan masyarakat.
Sebagai organisasi kepemudaan dan kemahasiswaan, PMII Kota Banda Aceh menyatakan akan terus mengawal kebijakan publik secara objektif, kritis, dan konstruktif. PMII juga menyampaikan harapan agar kepemimpinan Gubernur Aceh, Muzakir Manaf, dapat menjawab harapan masyarakat dengan kebijakan yang berpihak pada kepentingan publik dan memastikan program pemerintah dirasakan manfaatnya.
“Kepercayaan yang telah dibangun selama ini adalah amanah yang harus dijaga dengan kerja nyata, keterbukaan, dan keberpihakan kepada masyarakat,” tutup Idris.
