Perdana Menteri Irak Ali al-Zaidi melakukan kunjungan ke Teheran hanya beberapa hari setelah menyelesaikan kunjungan resmi pertamanya ke Amerika Serikat, termasuk pertemuan penting dengan Presiden AS Donald Trump. Rangkaian lawatan ke Washington, DC, dan Iran itu menempatkan Baghdad di antara dua pusat kekuatan yang telah membentuk arah politik, keamanan, dan ekonomi Irak sejak invasi pimpinan AS pada 2003.
Kedua kunjungan tersebut menegaskan tantangan utama Irak: menjaga hubungan dengan Washington dan Teheran—dua negara yang kini sedang berperang—tanpa terseret lebih jauh ke dalam rivalitas keduanya.
Al-Zaidi, yang baru diangkat pada Mei, digambarkan sebagai pengusaha multimiliuner dan kandidat kompromi dari blok Syiah yang berkuasa. Ia dilaporkan menjadi pilihan yang lebih disukai Amerika Serikat dibandingkan pesaingnya, mantan Perdana Menteri Nouri al-Maliki. Di dalam negeri, al-Zaidi meluncurkan kampanye antikorupsi berskala besar yang disebut telah berujung pada penahanan sejumlah tokoh penting elite politik Irak atas dugaan korupsi.
Kunjungan al-Zaidi ke Washington pada pertengahan Juli memperlihatkan hubungan yang dinilai baik dengan Trump. Dalam pertemuan itu, Trump menyebut al-Zaidi sebagai “seorang juara yang luar biasa” dan menyatakan kedua negara “akan melakukan banyak kesepakatan.” Pemerintah Irak juga mengumumkan telah menjalin puluhan kesepakatan dan kemitraan dengan perusahaan-perusahaan AS, termasuk rencana menghidupkan kembali jalur pipa minyak Irak-Suriah yang sebelumnya tidak beroperasi—langkah yang disebut disambut baik oleh Departemen Luar Negeri AS.
Dalam pernyataannya, al-Zaidi menekankan upaya mengubah hubungan Irak-AS dari fokus keamanan menjadi kerja sama ekonomi. Arah ini dipandang mencerminkan ambisi memperdalam kepercayaan serta hubungan antara Washington dan Baghdad.
Namun, di bawah pemerintahan al-Zaidi, Irak juga digambarkan berupaya memasuki babak politik baru dengan menampilkan diri sebagai aktor regional yang lebih independen, setelah bertahun-tahun berada di bawah pengaruh kuat Iran sejak jatuhnya Presiden Saddam Hussein pada 2003.
Di sisi lain, keterkaitan Irak dengan Iran tetap sangat besar. Irak masih bergantung pada pasokan gas alam dan listrik dari Iran, sementara nilai perdagangan bilateral kedua negara disebut mencapai lebih dari 12 miliar dolar AS per tahun, menjadikan Irak salah satu mitra dagang terbesar Iran. Hubungan keagamaan dan budaya juga kuat, tercermin dari jutaan peziarah Syiah asal Iran yang melintasi perbatasan setiap tahun untuk mengunjungi situs-situs suci di Irak.
Hubungan historis itu juga digambarkan melalui rute iring-iringan pemakaman Pemimpin Tertinggi Iran yang gugur, Ayatollah Ali Khamenei, yang disebut melewati kota-kota suci Syiah di Irak seperti Najaf dan Karbala. Selain itu, Iran membangun kedekatan dengan partai-partai Syiah berpengaruh dan kelompok-kelompok bersenjata di Irak yang menjadi bagian penting dari pasukan keamanan, sehingga memberikan Teheran pengaruh besar dalam struktur kekuasaan Baghdad.
Amerika Serikat, sementara itu, terus menekan Irak agar memperkuat kendali negara terhadap kelompok-kelompok bersenjata yang berafiliasi dengan Iran dan beroperasi di wilayah Irak. Kelompok-kelompok tersebut disebut memainkan peran militer penting di pihak Teheran dalam perang yang sedang berlangsung antara Amerika Serikat-Israel melawan Iran. Namun, karena mereka juga merupakan bagian penting dari pasukan keamanan Irak, upaya mengelola hubungan Baghdad dengan kelompok-kelompok terkait Teheran sambil menjaga stabilitas dalam negeri menjadi salah satu ujian politik tersulit bagi pemerintah Irak.
Perang itu juga disebut telah menimbulkan kerugian ekonomi dan militer yang besar bagi Iran, sekaligus memunculkan tantangan diplomatik baru bagi pemerintah di Teheran.
Sejak al-Zaidi terpilih, Irak juga berupaya memperkuat hubungan yang selama ini naik turun dengan negara-negara Arab Teluk dan Turkiye. Tujuannya adalah menempatkan Baghdad sebagai jembatan di antara kekuatan-kekuatan regional yang saling bersaing. Dalam kunjungan ke Teheran, fokus pembahasan diperkirakan mencakup upaya menjaga keseimbangan tersebut, termasuk isu sensitif tentang masa depan kelompok oposisi Kurdi Iran yang bermarkas di Irak utara—wilayah yang disebut berada di luar kendali langsung Baghdad.
Teheran memandang kelompok-kelompok itu sebagai ancaman keamanan dan dilaporkan berulang kali menargetkan mereka melalui serangan udara sejak perang dimulai pada 28 Februari. Iran menuntut Baghdad mencegah kelompok-kelompok tersebut menggunakan wilayah Irak sebagai basis operasi, dan menuduh mereka mendapat dukungan dari Amerika Serikat serta badan intelijen Israel, Mossad, untuk memicu kekacauan di Iran melalui serangan lintas batas.
Meski memiliki nilai simbolis, kunjungan al-Zaidi ke Teheran dinilai kecil kemungkinannya menghasilkan perubahan dramatis dalam kebijakan luar negeri Irak. Sebaliknya, lawatan itu diperkirakan menegaskan kenyataan yang telah lama menjadi dasar diplomasi Irak: Baghdad dinilai tidak mampu memilih antara Washington dan Teheran. Stabilitas Irak disebut bergantung pada kemampuannya mempertahankan hubungan yang konstruktif dengan kedua negara.
Pertanyaan yang mengemuka adalah apakah kepemimpinan baru Irak dapat secara bertahap mendefinisikan ulang keseimbangan tersebut—mempertegas kemandirian negara dari dua kekuatan itu—sembari tetap menjaga kemitraan strategis dengan Iran dan Amerika Serikat.
