Partai Keadilan Sejahtera (PKS) belakangan menjadi sasaran kritik tajam di media sosial menyusul sejumlah langkah politik yang diambil partai tersebut. Kritik mencuat antara lain setelah PKS menyatakan dukungan kepada Bobby Nasution di Sumatera Utara, serta membatalkan dukungan untuk Anies Baswedan sebagai calon gubernur DKI Jakarta.
Di ruang publik, PKS yang sebelumnya kerap dipandang sebagai “harapan terakhir” bagi kewarasan politik, kini dituding ikut menguatkan rezim dan dinasti kekuasaan. Namun, terdapat sejumlah cara pandang yang dinilai tidak tepat dalam menilai keputusan politik PKS. Setidaknya, ada delapan kesalahpahaman yang kerap muncul.
Pertama, anggapan bahwa rencana bergabungnya PKS dengan pemerintahan Prabowo Subianto otomatis menunjukkan inkonsistensi terhadap sikap oposisi yang selama ini ditunjukkan pada era pemerintahan Joko Widodo. Dalam pandangan ini, pemerintahan yang berbeda dapat memiliki gaya kepemimpinan, karakter, serta jaringan internasional yang tidak sama. Disebutkan pula bahwa relasi PKS dengan Prabowo telah terjalin sejak sekitar satu dekade lalu, sementara hubungan PKS dengan Jokowi disebut bermula pada 2005 saat Pilkada Solo.
Kedua, persepsi bahwa tidak mendukung Anies berarti PKS tidak konsisten sebagai oposisi pemerintahan Jokowi. Meski Anies kerap diposisikan sebagai antitesis Jokowi, PKS dinilai bukan identik dengan Anies, dan sebaliknya. Keputusan untuk tidak mendukung Anies disebut lebih terkait dinamika internal dan realpolitik ketimbang dukungan terhadap Jokowi.
Ketiga, dukungan kepada Bobby Nasution dipahami sebagian pihak sebagai dukungan terhadap politik dinasti. Dalam penjelasan yang beredar, dukungan itu tidak serta-merta dimaknai sebagai dukungan pada dinasti, melainkan disebut sebagai refleksi realitas politik lokal di Sumatera Utara. PKS juga diklaim memiliki rekam jejak tidak mendukung politik dinasti di sejumlah daerah, seperti Depok dan Jawa Barat.
Keempat, anggapan bahwa masuk kabinet berarti tunduk pada oligarki dinilai terlalu simplistis. Oligarki disebut ada di banyak negara, dan perdebatan utama seharusnya bukan pada keberadaannya, melainkan bagaimana pemerintah mengelola relasi dengan kelompok pengusaha besar. PKS disebut memiliki pengalaman tidak selalu sejalan dengan kepentingan oligarki, baik saat berada di pemerintahan pusat pada era Susilo Bambang Yudhoyono maupun di pemerintahan daerah yang dipimpin kader PKS.
Kelima, bergabung dalam koalisi pemerintahan—termasuk berkoalisi dengan KIM—kerap dianggap sebagai tanda tidak tahan menjadi oposisi. Namun, pandangan tersebut dibantah dengan argumen bahwa pilihan oposisi atau koalisi merupakan strategi politik. Disebutkan, pengalaman panjang sebagai oposisi tidak selalu menghasilkan capaian maksimal, sehingga koalisi dipandang dapat membuka akses lebih langsung untuk memperjuangkan kepentingan publik melalui jalur eksekutif.
Keenam, tuduhan bahwa PKS “jualan agama” lalu dianggap munafik juga menjadi sorotan. PKS disebut lahir dari gerakan dakwah dan membawa pesan-pesan agama dalam aktivitas politiknya. Namun, pelabelan munafik dinilai tidak berdasar hanya karena karakter tersebut.
Ketujuh, penerimaan jatah menteri sering dipahami sebagai tidak tahan godaan koalisi. Dalam penjelasan yang sama, pembagian kekuasaan dipandang sebagai bagian wajar dari praktik politik. Disebutkan pula bahwa PKS pernah menolak tawaran posisi menteri dari Jokowi pada masa lalu. Jika kini menerima tawaran dari Prabowo, hal itu diposisikan sebagai konsekuensi dari aliansi politik yang telah terjalin lama.
Kedelapan, pandangan bahwa kekuasaan merupakan kunci untuk berkontribusi dikaitkan dengan pengalaman menteri-menteri PKS pada pemerintahan sebelumnya. Disebutkan, kontribusi nyata dinilai lebih mungkin dilakukan ketika partai memiliki akses ke kekuasaan eksekutif, sehingga faktor kekuasaan dianggap penting dalam strategi perjuangan politik.
Secara keseluruhan, PKS digambarkan sebagai partai yang dinamis dan mengambil keputusan berdasarkan perhitungan politik. Kritik dan pengawasan publik dinilai tetap diperlukan, namun diharapkan berangkat dari pemahaman yang tepat, bukan asumsi atau misinformasi, agar dialog politik dapat berlangsung lebih sehat dan konstruktif.
