Nabire, Papua Tengah—Pemantau Keuangan Negara Republik Indonesia (PKN RI) Provinsi Papua Tengah menegaskan komitmennya mengawal penggunaan uang negara guna memastikan program kerja Pemerintah Provinsi Papua Tengah terealisasi sepenuhnya dan terhindar dari praktik korupsi.

Ketua PKN RI Papua Tengah, Yecky, menyampaikan bahwa sebagai langkah awal pihaknya telah mengantongi laporan keuangan Dana Bantuan Operasional Sekolah Daerah (BOSDA) dari SMA YPK Tabernakel Nabire.

PKN RI Papua Tengah juga menyampaikan apresiasi kepada Kepala SMA YPK Tabernakel atas sikap kooperatif dan transparan dalam pengelolaan anggaran publik. Menurut Yecky, keterbukaan tersebut sejalan dengan amanat Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (KIP), sehingga penggunaan anggaran sekolah dapat diketahui masyarakat.

Yecky menegaskan anggaran negara bersifat terbuka dan wajib diketahui publik. Karena itu, PKN RI Papua Tengah menyatakan tengah memperluas jangkauan pengawasan dengan membidik enam sekolah lain serta tiga dinas/organisasi perangkat daerah (OPD) strategis di tingkat provinsi dan delapan kabupaten dalam cakupan wilayahnya.

Ia menambahkan, pihaknya telah melayangkan surat resmi kepada beberapa dinas yang menjadi target pemantauan. PKN RI Papua Tengah, kata Yecky, berkomitmen melakukan upaya pemberantasan korupsi di Provinsi Papua Tengah dan delapan kabupaten di bawahnya agar program gubernur dapat terealisasi 100 persen demi kesejahteraan masyarakat.

PKN RI Papua Tengah juga mengingatkan pejabat publik dan kepala instansi agar tidak menyembunyikan dokumen penggunaan anggaran. Lembaga tersebut menyatakan akan terus mengawal transparansi informasi di berbagai lini pemerintahan daerah untuk mendorong tata kelola yang bersih dan bebas korupsi.