Ketua DPP Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Daniel Johan meminta publik dan partai politik menghormati kewenangan Presiden Prabowo Subianto terkait kemungkinan perombakan Kabinet Merah Putih. Daniel menegaskan reshuffle kabinet merupakan hak prerogatif presiden.
“Perombakan kabinet adalah kewenangan penuh Presiden. Presiden tentu memiliki pertimbangan yang sangat matang jika melakukan reshuffle kabinet,” ujar Daniel dalam keterangan tertulis, Kamis, 29 Januari 2026.
Menurut Daniel, dalam sistem pemerintahan presidensial, presiden memiliki hak konstitusional untuk mengangkat dan memberhentikan menteri sesuai kebutuhan pemerintahan. Karena itu, ia berharap seluruh elemen politik menghormati setiap keputusan yang diambil Prabowo, termasuk jika presiden memutuskan melakukan reshuffle kabinet.
Daniel juga menyampaikan harapannya agar seluruh anggota kabinet tetap bekerja optimal dan solid untuk membantu presiden menyukseskan program-program yang telah ditetapkan. Ia mengklaim para menteri dan wakil menteri dari PKB telah bekerja maksimal mendukung pemerintahan.
Saat ini, Ketua Umum PKB Abdul Muhaimin Iskandar menjabat sebagai Menteri Koordinator Bidang Pemberdayaan Masyarakat. Selain itu, Wakil Ketua Umum PKB Faisol Riza menjabat sebagai Wakil Menteri Perindustrian. Daniel menyebut Fraksi PKB juga mendukung kebijakan Presiden Prabowo Subianto.
Isu reshuffle kembali mengemuka setelah Ketua Komisi I DPR Utut Adianto dalam rapat kerja bersama Kementerian Pertahanan dan TNI pada Senin, 26 Januari 2026, menyebut Wakil Ketua Komisi I DPR Budisatrio Djiwandono disebut-sebut akan masuk ke eksekutif. Saat pernyataan itu disampaikan, Budisatrio yang merupakan politikus Partai Gerindra sekaligus keponakan Presiden Prabowo berada duduk berdampingan dengan Utut.
Namun, Budisatrio membantah pernyataan tersebut. “Tugas saya masih sama di Komisi I DPR,” ujarnya pada Selasa, 27 Januari 2026.
Sebelumnya, keponakan Prabowo lainnya, Thomas Djiwandono, dipilih menjadi Deputi Gubernur Bank Indonesia. Penunjukan itu membuat kursi Wakil Menteri Keuangan yang sebelumnya diduduki menjadi kosong.
Di sisi lain, Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi membantah kabar akan adanya reshuffle kabinet. Ia menyebut Istana hanya akan melakukan pelantikan anggota Dewan Energi Nasional. “(Pelantikan menteri dan wakil menteri?) Belum ada,” kata Prasetyo pada Rabu, 28 Januari 2026 di Istana Negara.
