Amerika Serikat dan Iran kembali terjebak dalam siklus serangan yang meningkat setelah memasuki hari kelima berturut-turut serangan AS dan serangan balasan Iran yang menyasar negara-negara Teluk serta Yordania. Di tengah eskalasi ini, kedua pihak menyatakan nota kesepahaman (Memorandum of Understanding/MoU) yang ditandatangani pada Juni untuk memperpanjang gencatan senjata dan melanjutkan perundingan tidak lagi berlaku, meski keduanya masih mengisyaratkan kesiapan kembali ke jalur diplomasi.

Pakistan, yang disebut sebagai mediator utama antara Washington dan Teheran, pada Kamis mendesak kedua negara menghentikan gelombang serangan terbaru dan kembali ke meja perundingan. Juru bicara Kementerian Luar Negeri Pakistan, Tahir Andrabi, menyatakan di Islamabad bahwa Pakistan “meyakini dengan teguh tidak ada alternatif selain keterlibatan berkelanjutan, dialog, dan diplomasi demi mencapai tujuan bersama berupa perdamaian, stabilitas, dan kemajuan yang berkelanjutan.”

Namun, pernyataan publik dari para pemimpin kedua negara menunjukkan belum ada tanda kompromi dalam waktu dekat. Presiden AS Donald Trump berulang kali mengatakan Iran “sangat ingin” mencapai kesepakatan damai dengan Washington, tetapi ia mengaku tidak percaya Teheran akan mematuhi perjanjian tersebut. Dari pihak Iran, kepala negosiator Mohammed Bagher Ghalibaf pada Rabu menyebut Iran sedang “berada dalam perang eksistensial melawan Amerika” dan menilai tidak ada alasan untuk terus mematuhi perjanjian damai.

Di tengah situasi ini, pertanyaan besar muncul: seberapa lama kedua negara mampu mempertahankan konflik yang telah berlangsung selama berbulan-bulan, mengingat biaya ekonomi, tekanan politik, dan risiko militer yang terus meningkat?

Tekanan terhadap Iran: sanksi ekonomi dan kerusakan militer

Iran menghadapi tekanan ekonomi yang berat, tidak hanya karena perang dengan AS dan Israel, tetapi juga akibat sanksi Amerika yang telah berlangsung puluhan tahun. Sanksi tersebut menekan ekspor minyak, menghambat akses ke sistem keuangan global, dan membekukan aset negara.

Dampaknya, produk domestik bruto (PDB) per kapita Iran turun dari sekitar US$8.000 pada 2012 menjadi sekitar US$5.000 pada 2024. Ekspor minyak juga merosot dari 2,2 juta barel per hari pada 2012 menjadi 1,5 juta barel per hari pada 2025.

Saat MoU ditandatangani pada Juni, AS menghentikan blokade laut, memberikan pengecualian sanksi selama 60 hari, serta berjanji mencairkan aset Iran yang dibekukan. Nilai tukar rial Iran yang sebelumnya terpuruk sempat menguat sekitar 15% pada hari kesepakatan diumumkan. Namun, pekan ini AS kembali memberlakukan sanksi terhadap Iran, sehingga kembali menghantam ekonomi yang sudah melemah.

Dari sisi militer, analisis Center for Strategic and International Studies (CSIS) menyebut kemampuan Iran menurun signifikan akibat serangan AS dan Israel pada fase pertama perang. Hingga 1 April, Iran disebut telah kehilangan sekitar 30% persediaan rudal sebelum perang dan 60% persediaan drone. Sejumlah pelabuhan, kapal perang, serta fasilitas produksi senjata juga menjadi sasaran serangan. AS juga mengklaim telah merusak secara signifikan fasilitas nuklir Iran selama perang 12 hari pada 2025.

Serangan terbaru AS sejak pekan lalu terus menambah tekanan, termasuk serangan ke lokasi militer seperti Pulau Greater Tunb yang strategis pada Kamis.

Di tingkat kawasan, hubungan Teheran dengan negara-negara Teluk yang sebelumnya memburuk akibat serangan Iran pada Maret dan April dilaporkan semakin memburuk setelah gelombang serangan terbaru. AS memiliki aset militer di sedikitnya 19 lokasi di Timur Tengah, termasuk di Bahrain, Yordania, Kuwait, Qatar, Arab Saudi, dan Uni Emirat Arab. Iran menyatakan sasarannya hanya aset militer AS, namun pada fase pertama perang beberapa serangan juga mengenai wilayah kedaulatan negara-negara tersebut dan menimbulkan korban sipil. Negara-negara Teluk kemudian mempererat kerja sama militer melalui pertukaran data dan koordinasi sistem peringatan dini.

Tekanan terhadap AS: harga minyak, pemilu, dan persediaan senjata

Amerika Serikat juga menghadapi tekanan besar dan belum berhasil memaksa Iran menyerah, meski Trump berulang kali mengklaim sebaliknya. Salah satu dampak paling terasa adalah lonjakan harga minyak mentah yang naik sekitar 12% setelah gelombang serangan terbaru AS ke Iran, dipicu kekhawatiran terhadap jalur pelayaran di Selat Hormuz.

Sebelum perang, sekitar 20% pasokan minyak dunia melewati Selat Hormuz. Blokade Iran disebut menyebabkan gangguan pasokan energi global. Di AS, harga bensin meningkat dari sekitar US$2,98 per galon sebelum perang menjadi puncaknya US$4,63 per galon pada Mei.

Kenaikan harga bahan bakar dan biaya hidup juga membuat perang melawan Iran semakin tidak populer di dalam negeri. Survei YouGov pekan ini menunjukkan 57% warga AS menilai keputusan pemerintahan Trump untuk berperang dengan Iran adalah langkah yang keliru. Isu perang turut menjadi beban politik bagi Partai Republik menjelang pemilu paruh waktu pada November, ketika mereka berisiko kehilangan mayoritas di Kongres. Sejumlah survei disebut mulai menunjukkan Partai Demokrat unggul tipis.

Selain itu, CSIS menilai persediaan senjata AS mulai menipis meski belum berada pada tingkat kritis. Dalam perang ini, AS banyak menggunakan tujuh jenis amunisi paling kuat—dan paling mahal—untuk menyerang Iran. Setidaknya empat di antaranya disebut telah menghabiskan sekitar setengah persediaannya pada fase pertama perang. Pengisian kembali stok diperkirakan memakan waktu dari beberapa bulan hingga beberapa tahun, meski Trump telah menggunakan Defense Production Act untuk meningkatkan produksi industri pertahanan.

Dari sisi korban, Center for American Progress mencatat AS telah kehilangan 14 personel militer dan 414 tentara lainnya mengalami luka-luka hingga 14 Juli. Biaya persenjataan juga disebut mencapai miliaran dolar.

Apakah konflik akan mengendur?

Profesor Alam Saleh dari Australian National University mengatakan kepada Al Jazeera bahwa meskipun tekanan ekonomi dan diplomasi regional menjadi tantangan bagi Iran, kepemimpinan negara itu memandang konflik ini sebagai perang untuk mempertahankan eksistensinya, sehingga kecil kemungkinan Teheran akan menyerah.

Menurut Saleh, Iran mengandalkan produksi dalam negeri dan dalam banyak hal cukup mandiri secara ekonomi, serta telah bertahan hampir 47 tahun di bawah sanksi. Ia menilai Iran juga tidak ingin dipandang lemah oleh AS sehingga tidak akan membuat konsesi hanya karena posisi militernya melemah.

Terkait produksi persenjataan, media AS melaporkan Iran disebut cepat kembali memproduksi drone setelah gencatan senjata pada April. Sejumlah analis memperkirakan persediaan drone Iran dapat pulih sepenuhnya dalam hitungan bulan.

Di sisi lain, para analis menilai kekhawatiran AS terhadap persediaan senjata juga berkaitan dengan kemungkinan konflik masa depan melawan kekuatan besar lain, bukan semata perang dengan Iran. Pakar keamanan Brian Finucane dari International Crisis Group mengatakan kepada Al Jazeera bahwa peningkatan penggunaan senjata penting seperti rudal pencegat Patriot dan rudal jelajah Tomahawk sangat besar, dan senjata itu mungkin dibutuhkan jika suatu saat terjadi konflik militer dengan China.

Pada akhirnya, kedua negara sama-sama menghadapi tekanan yang membuat perang berkepanjangan semakin mahal. Namun, menurut Saleh, Amerika Serikat berisiko menanggung kerugian reputasi yang lebih besar karena negara-negara seperti China dan Rusia melihat AS belum mampu mengatasi Iran meski telah menggunakan berbagai cara—yang, menurutnya, menunjukkan keterbatasan kekuatan militer AS ketika menghadapi negara berkekuatan menengah seperti Iran.