Jakarta — Wakil Ketua DPR RI sekaligus Ketua Harian Partai Gerindra, Sufmi Dasco Ahmad, disebut memainkan peran strategis dalam dinamika politik parlemen. Sebagai salah satu tokoh kepercayaan Presiden Prabowo Subianto, Dasco dinilai berperan mengamankan dan mengawal berbagai kebijakan pemerintah serta agenda partai di DPR.
Salah satu agenda yang menonjol adalah revisi Undang-Undang Mineral dan Batubara (UU Minerba). Revisi ini diarahkan untuk membuka kesempatan bagi perguruan tinggi dan koperasi mengelola wilayah pertambangan dengan luas di bawah 2.500 hektare. Pemerintah melalui Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi mendukung kebijakan tersebut dengan alasan penguatan kemandirian finansial kampus.
Dalam kapasitasnya sebagai pimpinan DPR, Dasco mengoordinasikan proses legislasi, termasuk pembahasan di Badan Legislasi (Baleg). Rapat paripurna kemudian menyepakati RUU Minerba sebagai usul inisiatif DPR setelah fraksi-fraksi menyampaikan pandangan mereka secara tertulis.
Meski demikian, rencana pemberian akses pengelolaan tambang kepada kampus memunculkan kritik. Sejumlah pengamat dan elemen masyarakat sipil mempertanyakan kesiapan perguruan tinggi, baik dari sisi kapasitas teknis pengelolaan pertambangan maupun potensi konflik kepentingan yang dapat memengaruhi dunia akademik.
Selain revisi UU Minerba, Dasco juga menjadi sorotan dalam upaya percepatan pembahasan revisi Undang-Undang Pemilihan Kepala Daerah (UU Pilkada). Ia mendorong agar pembahasan dapat selesai dalam waktu singkat, bahkan disebut hanya dalam 24 jam.
Langkah percepatan tersebut memicu ketegangan politik, terutama dengan PDI Perjuangan (PDIP). PDIP menilai proses legislasi dilakukan terlalu terburu-buru dan berisiko mengabaikan mekanisme demokratis. Fraksi PDIP di DPR, bersama kelompok masyarakat sipil, mengkritik minimnya ruang partisipasi publik dalam proses revisi.
Di internal parlemen, Dasco dikenal sebagai figur yang mampu mengelola dinamika politik di berbagai alat kelengkapan dewan. Ia disebut berperan dalam menentukan komposisi pimpinan komisi dan pengambilan keputusan strategis, termasuk terkait penyusunan kabinet pemerintahan Prabowo-Gibran.
Kemampuannya mengonsolidasikan kekuatan politik di DPR membuat namanya kian menonjol. Di lingkungan DPR, istilah “Don Dasko” mulai populer sebagai sebutan yang merujuk pada gaya kepemimpinan Dasco yang dinilai tegas dan efektif dalam mengelola fraksi-fraksi serta beragam kepentingan politik.
Dalam konteks yang lebih luas, peran Dasco juga dikaitkan dengan gagasan “partai negara” sebagaimana pernah dibahas Tan Malaka, yakni kondisi ketika partai politik tidak hanya mengontrol eksekutif, tetapi juga berpengaruh kuat di legislatif dan yudikatif. Dengan Gerindra menjadi kekuatan utama dalam pemerintahan, strategi politik yang dijalankan Dasco dipandang berpotensi memperkuat peran partai dalam menentukan arah kebijakan negara.
Namun, gagasan tersebut memunculkan kritik terkait prinsip pemisahan kekuasaan dalam demokrasi. Sejumlah kalangan menilai dominasi partai di berbagai lembaga negara dapat mengurangi mekanisme check and balance.
Dengan posisi dan peran yang menonjol dalam sejumlah agenda legislasi, Dasco terus menjadi perhatian. Di satu sisi, ia dianggap efektif mengawal kebijakan pemerintahan; di sisi lain, sejumlah langkahnya memunculkan perdebatan, terutama terkait transparansi serta partisipasi publik dalam proses pembentukan undang-undang.
