Program Makan Bergizi Gratis (MBG) disebut sebagai salah satu inisiatif strategis untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia sejak usia dini sekaligus memperkuat ketahanan sosial. Namun, perluasan jangkauan penerima manfaat program ini dinilai harus diiringi tata kelola yang akuntabel dan terbuka, mengingat besarnya anggaran serta tingginya ekspektasi publik.
Pengawasan ketat dipandang penting untuk memastikan setiap tahap pelaksanaan berjalan sesuai perencanaan dan regulasi, mulai dari pengadaan bahan pangan, distribusi, hingga penyaluran kepada penerima manfaat. Tanpa kontrol yang terintegrasi, berbagai risiko dapat muncul, seperti penurunan kualitas bahan, ketidaktepatan sasaran, hingga potensi praktik koruptif. Karena itu, pengawasan tidak hanya bersifat administratif, tetapi juga mencakup aspek teknis di lapangan.
Dalam pernyataannya, Presiden RI Prabowo Subianto menegaskan bahwa ribuan Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) yang tidak memenuhi standar telah ditutup. Kebijakan tersebut disebut sebagai bentuk pengawasan yang tidak berhenti pada evaluasi, melainkan disertai penindakan terhadap pelaksana yang tidak memenuhi ketentuan demi menjaga kualitas layanan.
Selain pengawasan, transparansi menjadi perhatian lain dalam pelaksanaan MBG. Keterbukaan informasi ditekankan sebagai respons terhadap praktik pelaporan yang dinilai tidak selalu mencerminkan kondisi sebenarnya. Pelaporan yang hanya menonjolkan sisi positif berisiko mengaburkan fakta di lapangan dan menghambat evaluasi yang objektif.
Penguatan pengawasan juga didorong melalui kolaborasi lintas lembaga. Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) Dadan Hindayana mendorong sinergi antara BGN dan Kejaksaan untuk memperkuat pengawasan terhadap SPPG. Pelibatan aparat hingga tingkat daerah dinilai dapat membuat pengawasan lebih menyeluruh, sekaligus mengedepankan pencegahan melalui pendampingan agar pelaksanaan program sesuai aturan.
Sinergi lintas sektor tersebut menegaskan bahwa pengawasan tidak dapat dilakukan secara parsial. Pemerintah pusat dan daerah, lembaga pengawas, serta aparat penegak hukum dipandang memiliki peran yang saling melengkapi agar potensi penyimpangan dapat dideteksi lebih dini dan ditangani lebih cepat.
Di sisi lain, transparansi diposisikan sebagai elemen penting untuk membangun kepercayaan publik. Keterbukaan informasi terkait perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi program memungkinkan masyarakat mengetahui penggunaan anggaran dan siapa saja penerima manfaatnya. Transparansi juga membuka ruang partisipasi publik sebagai pengawas sosial yang dapat menyampaikan masukan dan kritik.
Untuk mendukung partisipasi tersebut, pemerintah dinilai perlu menyediakan kanal komunikasi yang responsif agar aspirasi masyarakat dapat ditampung dan ditindaklanjuti. Transparansi juga berkaitan dengan akuntabilitas kinerja, di mana pelaksana program dituntut menunjukkan hasil yang terukur melalui indikator yang jelas dan dievaluasi secara berkala.
Meski demikian, penerapan pengawasan dan transparansi menghadapi tantangan. Perbedaan kondisi geografis, keterbatasan infrastruktur, serta variasi kapasitas antar daerah dapat memengaruhi efektivitas pelaksanaan. Di wilayah terpencil, keterbatasan akses teknologi menjadi kendala tersendiri sehingga diperlukan pendekatan yang lebih adaptif.
Faktor lain yang disebut menentukan adalah kualitas sumber daya manusia pelaksana program. Petugas di lapangan perlu memiliki kompetensi memadai agar dapat menjalankan tugas secara profesional. Pelatihan dan pendampingan dinilai penting untuk memastikan seluruh pihak memahami tanggung jawabnya.
Pengawasan dan transparansi juga dipandang berpengaruh terhadap keberlanjutan program. Tata kelola yang baik dinilai memudahkan program memperoleh dukungan dari berbagai pihak, sementara kurangnya keterbukaan dapat menurunkan kepercayaan publik. Selain itu, sistem yang transparan dan terkontrol disebut dapat meminimalkan pemborosan sehingga anggaran digunakan lebih efisien.
Secara keseluruhan, pengawasan ketat dan komitmen transparansi disebut sebagai fondasi utama agar program MBG berjalan efektif, efisien, dan berkelanjutan. Dengan pengawasan yang kuat serta keterbukaan yang konsisten, program ini diharapkan memberi dampak nyata bagi peningkatan gizi masyarakat dan mendukung pembangunan sumber daya manusia yang unggul.
