Dualisme kepengurusan Partai Persatuan Pembangunan (PPP) setelah Muktamar X di Jakarta dinilai sebagai tanda melemahnya partai tersebut. Pengamat Psikologi Politik Universitas Sebelas Maret (UNS) Solo, Moh. Abdul Hakim, menilai perpecahan kepengurusan yang kembali terjadi di PPP menunjukkan kondisi “senja kala” partai tua yang telah berdiri sejak era awal kemerdekaan.
“Ini sudah kesekian kali ya PPP pecah kepengurusannya. Dan kita sedang menyaksikan senja kala partai tua, partai yang usia sejarahnya sejak zaman kemerdekaan,” kata Abdul Hakim saat diwawancarai pada Kamis (2/10/2025).
Menurut Abdul Hakim, PPP pernah dikenal sebagai partai yang tampil tegas mengkritik pemerintahan. Namun, ia menilai kondisi itu kini meredup seiring perpecahan internal yang berulang.
Ia juga menilai peluang islah atau rekonsiliasi saat ini tidak mudah karena PPP disebut tidak lagi memiliki sosok kharismatik yang dapat menjadi rujukan semua pihak. Abdul Hakim menyebut almarhum Maimoen Zubair sebagai figur terakhir yang dinilai memiliki pengaruh luas di internal partai.
“Yang sekarang ini agak susah untuk islah, karena PPP sudah tidak ada lagi sosok kharismatik yang didengarkan oleh semua pihak. Kemarin yang terakhir ada Mbah Maimoen,” ujarnya.
Dengan situasi tersebut, Abdul Hakim memprediksi arah PPP ke depan akan sangat dipengaruhi faktor eksternal, termasuk intervensi pemerintah. Ia menilai dampaknya dapat berimbas pada elektabilitas dan martabat politik partai.
“Jadi sekarang paling-paling PPP akan bergantung kepada intervensi pemerintah. Dan secara elektoral muruahnya jelas akan turun,” kata dia.
Meski demikian, Abdul Hakim tetap melihat peluang islah di antara pihak-pihak yang berseteru. Ia menilai PPP memiliki sejarah panjang dan nama besar, sehingga ada kepentingan agar partai tersebut tetap dapat mengikuti Pemilu 2029. Namun, ia menilai daya tarik PPP terhadap pemilih serta ikatan emosional kader telah mengalami penurunan.
“Apakah akan terjadi islah, bisa jadi. Karena bagaimanapun PPP partai yang punya nama, sehingga banyak orang yang berkepentingan PPP tetap ikut Pemilu 2029. Tapi daya tarik terhadap pemilih dan ikatan emosional kepada kader sudah sangat menurun,” ujarnya.
PPP didirikan pada 5 Januari 1973, hasil fusi empat partai berbasis Islam: Partai Nahdhatul Ulama, Partai Muslimin Indonesia (Parmusi), Partai Syarikat Islam Indonesia (PSII), dan Partai Islam Perti.
Sebelumnya, PPP menggelar muktamar ke-10 di kawasan Ancol, Jakarta, pada akhir pekan lalu. Pada Sabtu (27/9/2025) malam, Pelaksana Tugas Ketua Umum PPP Muhammad Mardiono menyatakan dirinya terpilih secara aklamasi sebagai ketua umum definitif periode 2025–2030. Namun, muktamar yang sempat diwarnai kericuhan tetap berlanjut dan memutuskan Agus Suparmanto sebagai ketua umum.
Dengan demikian, muncul dua kubu yang sama-sama menyatakan kepemimpinan Ketua Umum PPP periode 2025–2030, yakni kubu Mardiono dan kubu Agus Suparmanto, berdasarkan keputusan Muktamar X PPP.
