Pengamat politik dan hukum Muslim Arbi menyoroti kemiripan hasil survei politik yang dipublikasikan sejumlah lembaga survei. Menurutnya, kondisi tersebut memunculkan pertanyaan di tengah masyarakat mengenai independensi proses pengumpulan data.
Muslim mengatakan, salah satu isu yang kerap dibahas di ruang publik adalah kemungkinan sejumlah lembaga survei menggunakan jaringan pengelola surveyor atau enumerator yang sama dalam pengumpulan data di lapangan. “Banyak orang bertanya mengapa hasil survei politik dari berbagai lembaga sering kali terlihat mirip. Salah satu dugaan yang kerap dibicarakan adalah karena sebagian lembaga survei menggunakan pengelola jaringan surveyor atau enumerator yang sama untuk mengumpulkan data di lapangan,” ujar Muslim kepada wartawan, Jumat (31/7/2026).
Ia menilai, apabila praktik tersebut terjadi, perhatian tidak semata-mata tertuju pada lembaga survei, tetapi juga pada pihak yang mengelola jaringan enumerator di berbagai daerah. Menurutnya, penggunaan jaringan yang sama berpotensi menimbulkan pertanyaan mengenai independensi proses pengumpulan data, sehingga hasil survei dari sejumlah lembaga dapat terlihat memiliki kecenderungan serupa.
“Dugaan permainan bukan terjadi di lembaga surveinya, melainkan pada pihak yang mengelola jaringan surveyor. Mereka diduga memiliki kemampuan mengatur proses pengambilan data sehingga angka-angka yang dihasilkan tampak seolah-olah berasal dari pengambilan sampel yang benar, padahal kualitas pelaksanaannya dipertanyakan,” katanya.
Muslim menyebut pihak yang diduga mengendalikan jaringan tersebut sebagai “mafia survei politik”. Ia menilai, bila dugaan itu terbukti, persoalannya tidak hanya berkaitan dengan metodologi penelitian, tetapi juga menyangkut aspek etika dalam proses demokrasi.
Menurutnya, survei yang semestinya menjadi instrumen ilmiah untuk memotret preferensi masyarakat perlu dijalankan secara independen agar hasilnya tetap mencerminkan kondisi di lapangan. “Survei yang seharusnya menjadi alat untuk mengukur pendapat masyarakat justru dapat berubah menjadi alat untuk menggiring persepsi publik. Angka-angka survei kemudian bukan lagi sekadar mencerminkan kenyataan, melainkan berpotensi memengaruhi pilihan politik masyarakat,” ujarnya.
Dalam kajian ilmu politik, hasil survei tidak hanya berfungsi sebagai alat ukur, tetapi juga dapat memengaruhi perilaku pemilih. Fenomena ini dikenal sebagai bandwagon effect, yakni kecenderungan sebagian pemilih mendukung kandidat yang dinilai unggul berdasarkan hasil survei. Di sisi lain, ada pula underdog effect, yaitu munculnya simpati terhadap kandidat yang dinilai tertinggal.
Muslim menilai, transparansi metodologi menjadi faktor penting untuk menjaga kepercayaan publik. Ia mendorong setiap lembaga survei menjelaskan secara terbuka metode penelitian yang digunakan, mulai dari teknik pengambilan sampel, jumlah responden, waktu pelaksanaan survei, margin of error, tingkat kepercayaan, hingga mekanisme pengawasan terhadap enumerator di lapangan.
Selain itu, ia menekankan pentingnya penjelasan mengenai proses validasi data untuk memastikan seluruh tahapan pengumpulan data dilakukan sesuai prosedur. Menurutnya, semakin terbuka sebuah lembaga survei dalam menjelaskan metodologi dan mekanisme audit internalnya, semakin mudah pula masyarakat menilai kualitas hasil survei yang dipublikasikan.
