JAKARTA — Pengamat Politik Universitas Islam Negeri (UIN) Syarif Hidayatullah Jakarta Adi Prayitno menilai, keterbukaan Partai Golkar menjadi salah satu faktor yang membuat partai tersebut kerap mengalami dinamika internal. Menurut dia, di Golkar tidak ada satu figur kunci yang dapat “mengunci” posisi ketua umum secara absolut dan tidak tergantikan.
Pandangan itu disampaikan Adi saat menanggapi pengunduran diri Airlangga Hartarto dari jabatan Ketua Umum Partai Golkar pada Sabtu, 10 Agustus 2024. “Golkar itu partai yang cukup terbuka, jadi dinamika di internalnya itu memang cukup sering terjadi karena memang tak ada satu figur kunci yang sebenarnya bisa mengunci posisi Ketua Umum secara absolut dan tidak tergantikan,” kata Adi, Selasa (13/8/2024).
Adi menilai keterbukaan tersebut mencirikan Golkar sebagai partai modern, karena seluruh kader memiliki peluang yang sama untuk menjadi ketua umum. Ia menyebut, berbeda dengan partai lain yang cenderung bertumpu pada figur tertentu, di Golkar setiap kader yang dinilai memiliki potensi dan mampu meraih dukungan mayoritas berpeluang menduduki posisi puncak saat pemilihan berlangsung.
Namun, Adi yang juga Direktur Eksekutif Parameter Politik Indonesia (PPI) berpandangan, keterbukaan yang sama turut membuat Golkar lebih mudah bergejolak. Menurut dia, banyaknya faksi dengan latar belakang beragam—mulai dari pengusaha, aktivis, hingga teknokrat—ikut berkontribusi pada dinamika di internal partai.
Sementara itu, Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Partai Golkar dijadwalkan menggelar rapat pleno di Kantor DPP Partai Golkar, Jakarta, pada Selasa (13/8/2024) malam. Ketua DPP Partai Golkar Meutya Hafid menyatakan rapat tersebut digelar untuk menindaklanjuti pengunduran diri Airlangga.
“Sehubungan dengan keputusan Ketua Umum DPP Partai Golkar Airlangga Hartarto untuk mundur yang telah disampaikan pada hari Sabtu 10 Agustus 2024, maka DPP Partai Golkar akan menggelar rapat pleno pada Selasa, 13 Agustus pukul 19.00 WIB,” ujar Meutya dalam keterangannya, Senin (12/8/2024) malam.
Meutya menjelaskan, rapat pleno memiliki tiga agenda, yakni pembacaan surat pengunduran diri Airlangga sekaligus penentuan pelaksana tugas (plt) ketua umum. Selain itu, rapat juga akan menetapkan jadwal rapat pimpinan nasional serta musyawarah nasional luar biasa.
Ia menegaskan rapat pleno akan dilakukan dengan semangat musyawarah mufakat. Meutya juga mengusulkan agar penentuan plt ketua umum tidak dilakukan melalui voting. Ia menyarankan para wakil ketua umum Golkar duduk bersama untuk bermusyawarah menentukan sosok yang dinilai layak mengisi posisi tersebut. “Kader masih terkaget dengan keputusan ketum, jangan dipaksa untuk voting,” kata Meutya.
