Drama politik di Korea Selatan kembali berlanjut setelah Pengadilan Distrik Seoul Pusat, Jumat (07/03), memutuskan pembatalan penahanan Presiden Yoon Suk Yeol. Yoon telah ditahan sejak 15 Januari di pusat penahanan di Uiwang, selatan Seoul, terkait tuduhan pemberontakan setelah menerapkan darurat militer pada 3 Desember 2024.
Dalam putusannya, pengadilan menyatakan dakwaan terhadap Yoon pada 26 Januari—yang menjadi dasar perpanjangan masa penahanan—diajukan beberapa jam setelah masa penahanan awal berakhir. Pengadilan menolak argumen jaksa yang menyebut dakwaan sudah disampaikan dalam batas waktu yang ditentukan.
Menurut pengadilan, ketentuan dalam hukum acara pidana Korea Selatan mengatur bahwa penghitungan batas waktu dilakukan dalam hitungan hari, bukan menit dan jam, sebagaimana yang dipersoalkan tim pengacara Yoon.
Pengadilan juga mengabulkan keberatan tim kuasa hukum Yoon yang mempertanyakan legalitas investigasi oleh Kantor Penyelidikan Korupsi Pejabat Tinggi (CIO) terhadap dugaan pemberontakan. Tim pengacara menilai hal tersebut berada di luar jangkauan kewenangan investigasi CIO.
Dalam pernyataan yang dikutip kantor berita Yonhap, tim pengacara Yoon menyebut putusan tersebut menegaskan bahwa supremasi hukum masih berlaku. Mereka juga menyatakan bahwa langkah berikutnya berada di tangan jaksa penuntut dan meminta agar pembebasan presiden segera diperintahkan.
Jika dibebaskan, Yoon dapat menjalani proses persidangan tanpa penahanan fisik.
Kantor kepresidenan menyambut baik putusan tersebut. Mereka menyatakan menantikan presiden segera kembali bertugas.
Sementara itu, Partai Demokrat (DP) sebagai oposisi utama menyampaikan kemarahan atas apa yang mereka sebut sebagai “pembebasan pemimpin pemberontakan” dan menyerukan jaksa untuk mengajukan banding. Ketua DP, Lee Jae-myung, menilai kesalahan perhitungan jaksa tidak mengubah substansi tuduhan terhadap Yoon.
“Kesalahan perhitungan oleh jaksa penuntut tidak menghapus fakta bahwa kudeta militer yang tidak konstitusional mengganggu tatanan konstitusional,” kata Lee kepada wartawan.
Yoon ditangkap pada 15 Januari dan menjadi presiden aktif pertama Korea Selatan yang ditangkap penegak hukum. Penangkapan itu terjadi setelah ketegangan selama berminggu-minggu antara penyidik dan personel keamanan pribadi presiden.
Penangkapan tersebut merupakan buntut dari upaya Yoon menerapkan status darurat militer pada Desember lalu, yang memicu kekacauan politik. Parlemen kemudian memakzulkan Yoon, sementara penegak hukum berupaya menjeratnya dengan tuduhan pemberontakan.
Saat ditangkap, Yoon secara teknis masih berstatus presiden karena usulan pemakzulan parlemen masih menunggu uji dan pengesahan Mahkamah Konstitusi.
Dalam proses penangkapan di tengah cuaca dingin, penyidik dilaporkan menggunakan tangga dan pemotong kawat untuk memasuki kediaman presiden setelah Pasukan Pengamanan Presiden membentuk barikade. Yoon akhirnya setuju hadir ke kantor CIO untuk menghindari pertumpahan darah.
Dalam pesan video berdurasi tiga menit saat itu, Yoon menyatakan akan mengikuti proses penyidikan meski membantah telah melakukan perbuatan melawan hukum. Ia juga secara konsisten menilai surat perintah penangkapannya tidak sah dan menyebut pihak berwenang “menyerbu” batas keamanan rumahnya dengan peralatan pemadam kebakaran.
Penangkapan Yoon melibatkan lebih dari 1.000 penegak hukum dan merupakan upaya kedua setelah percobaan penangkapan pada 3 Januari. Surat perintah penangkapan diperoleh setelah Yoon mengabaikan beberapa panggilan untuk memberikan keterangan kepada CIO.
Partai Kekuatan Rakyat yang mengusung Yoon mengecam penangkapan tersebut dan menyebutnya ilegal. Sebaliknya, pimpinan oposisi dari Partai Demokrat, Park Chan-dae, menyatakan penangkapan itu menunjukkan “keadilan di Korea Selatan masih hidup” dan menjadi langkah awal pemulihan ketertiban konstitusi, demokrasi, serta supremasi hukum.
Pasca-penangkapan, Korea Selatan dipimpin sementara oleh Menteri Keuangan Choi Sang-mok. Ia menggantikan penjabat presiden pertama, Han Duck-soo, yang juga dimakzulkan oleh parlemen yang dikuasai oposisi.
Yoon kemudian ditahan di Pusat Penahanan Seoul di Uiwang, sekitar 5 kilometer dari kantor CIO. Penangkapan presiden yang sedang menjabat dinilai sebagai peristiwa luar biasa dalam politik Korea Selatan, sementara krisis politik disebut masih jauh dari selesai.
Kerumunan di luar kediaman Yoon pada hari penangkapannya memperlihatkan polarisasi di masyarakat. Kelompok anti-Yoon bersorak merayakan penangkapan, sementara pendukung Yoon menyatakan kekecewaan dan kemarahan, menilai supremasi hukum telah dilanggar.
Kebuntuan tersebut juga mempertemukan dua unsur kekuasaan eksekutif: aparat penegak hukum yang membawa surat perintah resmi dan staf keamanan presiden yang mengklaim berkewajiban melindungi kepala negara. Sebelum pengumuman darurat militer, posisi politik Yoon juga disebut melemah karena partai oposisi memegang mayoritas di parlemen.
