BANDUNG – Pemerintah Provinsi Jawa Barat kembali mempublikasikan posisi Kas Umum Daerah (RKUD) sebagai bagian dari upaya memperkuat transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah.
Penyampaian informasi itu dilakukan dari kawasan Monumen Perjuangan di Kota Bandung. Pemprov Jabar menyampaikan bahwa semangat perjuangan pada era modern tidak hanya diwujudkan melalui perjuangan fisik, tetapi juga melalui tata kelola pemerintahan yang terbuka dan dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat.
“Kalau dulu para pahlawan berjuang demi kemerdekaan, sekarang perjuangan kita adalah mengawal akuntabilitas anggaran daerah,” demikian pernyataan yang disampaikan dalam laporan tersebut.
Berdasarkan data per Selasa, 2 Juni 2026 hingga pukul 17.00 WIB, realisasi penerimaan daerah tercatat sebesar Rp281.104.447.022. Penerimaan itu terdiri atas Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) Rp26.259.710.000, Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB) Rp11.444.636.700, Pajak Air Permukaan Rp68.670.800, Pajak Alat Berat Rp7.439.300, Opsen Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan Rp88.800, Retribusi Daerah Rp276.682.650, lain-lain Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang sah Rp926.234.446, Dana Bagi Hasil Rp16.977.745.650, serta Dana Alokasi Umum (DAU) Rp225.143.238.676.
Sementara itu, realisasi pengeluaran daerah mencapai Rp292.575.215.327. Pengeluaran tersebut mencakup Belanja Pegawai Rp251.868.608.267 dan Belanja Barang dan Jasa Rp40.706.607.060.
Dengan realisasi penerimaan dan pengeluaran tersebut, saldo Kas Umum Daerah Provinsi Jawa Barat hingga saat ini tercatat sebesar Rp620.697.810.135.
Pemprov Jabar menegaskan keterbukaan informasi mengenai kondisi keuangan daerah merupakan bentuk komitmen membangun pemerintahan yang bersih, transparan, dan dipercaya masyarakat. Dalam penutup laporan, Pemprov Jabar menyatakan, “Laporan yang transparan adalah bukti bahwa nilai patriotisme masih terus kita jaga dalam membangun Jawa Barat.”
Melalui publikasi rutin posisi kas daerah, Pemprov Jabar berharap masyarakat dapat ikut mengawasi pengelolaan anggaran sekaligus memperkuat partisipasi publik dalam pembangunan daerah menuju Jawa Barat yang semakin maju dan akuntabel.
