Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta menjalin kerja sama strategis dengan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) untuk memperkuat tata kelola pemerintahan dan transparansi. Sinergi tersebut ditandai dengan penandatanganan Nota Kesepahaman (MoU) tentang penguatan tata kelola pemerintahan menuju Jakarta Kota Global dan Berbudaya, yang digelar di Balairung, Balai Kota DKI Jakarta, Rabu (11/2).
Dalam sambutannya, Pramono menegaskan komitmen Pemprov DKI untuk membuka akses seluas-luasnya kepada BPKP dalam menjalankan fungsi pengawasan. Ia menyatakan tidak akan memberikan batasan dalam proses audit maupun monitoring.
“Kami sebagai institusi yang terus terang membuka diri seluas-luasnya untuk selalu diawasi, diatensi, dimonitor oleh BPKP,” ujar Pramono.
Ia menambahkan, langkah ini merupakan bagian dari komitmen membangun pemerintahan yang bersih, baik, transparan, terbuka, dan kredibel.
Menurut Pramono, keterlibatan BPKP juga diharapkan memberi rasa aman dan nyaman bagi aparatur di lingkungan Balai Kota serta jajaran direksi badan usaha milik daerah (BUMD) dalam bekerja. Dengan pengawasan tersebut, ia meyakini proses administrasi dapat berjalan sesuai koridor hukum.
Pramono menilai kerja sama ini penting untuk mendukung transformasi Jakarta menjadi kota global. Ia menyebut peringkat Jakarta dalam Global City Index naik dari posisi 74 ke 71 di bawah kepemimpinannya.
Selain itu, ia merujuk data Badan Pusat Statistik (BPS) yang mencatat perbaikan perekonomian Jakarta, termasuk terkait gini rasio. Penurunan kesenjangan masyarakat tersebut, menurutnya, didorong oleh kebijakan jaring pengaman sosial seperti pemberian KJP, KJMU, dan pemutihan ijazah.
Sementara itu, Kepala BPKP Muhammad Yusuf Ateh menyambut baik keterbukaan yang ditunjukkan Pemprov DKI. Ia menilai akses tanpa batas yang diberikan akan memudahkan BPKP mengidentifikasi celah yang perlu diperbaiki untuk mencegah terjadinya kecurangan.
“Kami mengapresiasi dan mengucapkan terima kasih pada Pak Gubernur, sehingga kami diberi ruang yang luar biasa,” kata Ateh.
Ateh meyakini, dengan tata kelola pemerintahan yang transparan dan akuntabel, Pemprov DKI dapat menjalankan berbagai programnya dengan lebih baik.
