Pemerintah Kota Payakumbuh terus mendorong peningkatan kualitas pelayanan publik melalui kehadiran layanan keimigrasian di Mall Pelayanan Publik (MPP) Kota Payakumbuh. Layanan ini ditujukan untuk memudahkan masyarakat, mempercepat proses pelayanan, serta memperluas akses yang lebih terjangkau bagi warga Payakumbuh dan sekitarnya.
Kehadiran layanan keimigrasian tersebut ditandai dengan penandatanganan Nota Kesepahaman (MoU) antara Wali Kota Payakumbuh Zulmaeta dan Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Keimigrasian (Ditjenim) Sumatera Barat. Penandatanganan berlangsung di Ruang Kerja Wali Kota pada Selasa (19/5/2026).
Dalam sambutannya, Zulmaeta menyampaikan apresiasi kepada jajaran keimigrasian, khususnya Kantor Imigrasi Kelas I Non TPI Agam dan Kanwil Ditjenim Sumatera Barat, atas kehadiran layanan di MPP Kota Payakumbuh. Ia juga mendorong Kantor Imigrasi Kelas I Non TPI Agam untuk menambah hari layanan sekaligus meningkatkan kuota pelayanan pembuatan dokumen keimigrasian di MPP.
Zulmaeta menegaskan kerja sama ini tidak hanya bersifat administratif, melainkan langkah strategis yang diharapkan berdampak langsung pada kesejahteraan masyarakat. Menurutnya, kemudahan akses layanan keimigrasian dapat mendukung mobilitas warga ke luar negeri untuk berbagai kebutuhan, termasuk bisnis, pariwisata, pendidikan, maupun ibadah.
Ia juga menyatakan kerja sama tersebut diharapkan dapat meningkatkan daya saing perekonomian Payakumbuh. Dengan semakin banyak masyarakat yang memiliki dokumen keimigrasian, peluang untuk menjangkau kesempatan ekonomi di luar negeri dinilai semakin terbuka.
Sementara itu, Kepala Kantor Wilayah Ditjenim Sumatera Barat Nurudin menyambut baik kerja sama ini. Ia menilai layanan keimigrasian di MPP merupakan bentuk integrasi pelayanan pemerintah dalam satu atap, sehingga masyarakat dapat mengurus dokumen perjalanan dengan lebih mudah tanpa harus menempuh perjalanan jauh.
Penandatanganan MoU turut dihadiri Wakil Wali Kota Payakumbuh Elzadaswarman, Kepala Imigrasi Baso Kizlar Assad beserta jajaran, Kepala Dinas DPMPTSP Maizon Satria, serta Kabag Pemerintahan Danil Depo.
