Wakil Bupati Lamongan Dirham Akbar Aksara membuka forum konsultasi publik untuk penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) 2027 di Aula Gadjah Mada, Gedung Pemkab Lamongan, Rabu (21/1/2026). Forum tersebut dihadiri perangkat daerah, organisasi masyarakat, dan tokoh masyarakat.
Dirham menyampaikan RKPD memiliki peran penting sebagai landasan penyusunan rancangan kerangka ekonomi, prioritas pembangunan daerah, rencana kerja, serta pendanaan untuk periode satu tahun. Ia menilai dokumen tersebut turut menentukan dampak pembangunan yang dirasakan masyarakat.
Dalam forum itu, sejumlah persoalan pembangunan di Lamongan turut dibahas, antara lain pertumbuhan ekonomi daerah yang cenderung stagnan, angka kemiskinan yang masih tinggi, serta pertumbuhan tenaga kerja yang lebih cepat dibanding kesempatan kerja.
Terkait pengentasan kemiskinan, Dirham mengarahkan agar strategi tidak lagi bertumpu pada bantuan sosial semata, melainkan diperkuat melalui pola pemberdayaan yang terus dikembangkan. Menurutnya, kebijakan tersebut ditujukan agar penerima manfaat tidak bergantung pada bantuan, melainkan dapat mandiri, produktif, dan keluar dari kemiskinan.
“Selain pendataan yang harus ditertibkan, pengentasan kemiskinan harus dimulai dengan pola pemberdayaan. Karena hal tersebut lebih efektif membawa perubahan dibandingkan dengan hanya menyerahkan bantuan,” kata Dirham.
Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS) Lamongan, angka kemiskinan di daerah tersebut menunjukkan tren menurun dalam tiga tahun terakhir meski masih tergolong tinggi. Pada 2023, jumlah penduduk miskin tercatat 12,2% atau 149,94 ribu jiwa. Angka itu turun menjadi 12,16% atau 146,98 ribu jiwa pada 2024, dan kembali menurun pada 2025.
Data BPS menyebutkan, pada Maret 2025 jumlah penduduk miskin di Lamongan mencapai 145,45 ribu jiwa. Jumlah tersebut berkurang 1,53 ribu jiwa dibanding Maret 2024. Secara persentase, kemiskinan turun dari 12,16% pada Maret 2024 menjadi 12,03% pada Maret 2025.
Dirham menegaskan RKPD juga menjadi landasan utama penyusunan anggaran tahunan, menjabarkan prioritas pembangunan dari RPJMD untuk satu tahun, memuat kerangka ekonomi, program prioritas, rencana kerja, serta pendanaannya. Dokumen itu sekaligus menjadi dasar KUA-PPAS APBD dan pedoman kerja SKPD untuk memastikan sinergi perencanaan dan penganggaran pembangunan daerah.
Untuk 2027, Pemkab Lamongan menetapkan tema “Percepatan Pemerataan Infrastruktur Ekonomi Strategis Yang Berwawasan Lingkungan”. Tema tersebut akan diwujudkan melalui 15 program prioritas, di antaranya Lamongan Sehat, UMKM Naik Kelas, Pendidikan Perintis, Ramasinta (Pariwisata Ramah dan Terintegrasi), Desa Berjaya, Yakin Semua Sejahtera (YSS), Jalan Mantap dan Mulus Lamongan (Jamula), Prestasi Pemuda dan Olahraga, 100% Pelayanan Publik Berkualitas, Lamongan Menyala, Lamongan Hijau, Lamongan Nyantri, Desa Pintar, dan Lamongan Tangguh.
Dirham menyampaikan capaian indikator kinerja makro pada 2025 perlu terus ditingkatkan untuk mencapai target 2027. Salah satunya Indeks Pembangunan Manusia (IPM) yang pada 2025 mencapai 76,81 dari target 76,50, dan ditargetkan meningkat menjadi 77,80 pada 2027.
Data BPS juga menunjukkan IPM Lamongan terus mengalami kemajuan. Sejak 2021, status pembangunan manusia di Lamongan berada pada level tinggi. Sepanjang 2021–2025, IPM Lamongan rata-rata meningkat 0,71% per tahun, dari 73,97 pada 2021 menjadi 76,81 pada 2025.
