Indonesia disebut mencatat tingkat kemiskinan tertinggi kedua di ASEAN. Dalam laporan Bank Dunia, lebih dari 60 persen penduduk Indonesia dinyatakan hidup di bawah garis kemiskinan global. Situasi tersebut memunculkan kekhawatiran terkait efektivitas kebijakan pengentasan kemiskinan yang selama ini dijalankan.
Pakar Sosiologi Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik (FISIP) Universitas Airlangga (UNAIR), Prof Dr Bagong Suyanto Drs M Si, menilai pendekatan karitatif melalui program bantuan seperti Program Keluarga Harapan (PKH) dan Bantuan Pangan Non-Tunai (BPNT) belum cukup menghasilkan dampak jangka panjang bagi kemandirian masyarakat miskin.
Ia menegaskan, selama program pemerintah masih berwatak amal karitatif, upaya pengurangan kemiskinan dinilai tidak akan efektif. Menurutnya, bantuan tunai dan sejenisnya cenderung hanya membantu masyarakat bertahan sementara, tetapi belum mendorong pemberdayaan yang membuat mereka mandiri.
Bagong menekankan bahwa substansi program lebih penting dibanding sekadar nama atau bentuk bantuan. Ia menilai sejumlah program kerap tampak peduli, namun minim muatan pemberdayaan yang konkret. Selain itu, ia mengingatkan adanya faktor lain yang kerap luput dalam perumusan kebijakan, seperti struktur sosial dan rendahnya literasi keuangan masyarakat.
Menurutnya, dukungan modal usaha tetap penting, tetapi akan lebih efektif jika diberikan dalam bentuk aset produksi. Ia memberi contoh, tukang becak yang memperoleh becak sendiri atau penjahit yang mendapatkan mesin jahit berpotensi mengalami peningkatan pendapatan secara lebih signifikan.
Bagong juga menyoroti kemiskinan sebagai persoalan multidimensi yang tidak dapat diselesaikan hanya melalui pendekatan ekonomi. Ia menyebut hanya sekitar 20 persen kemiskinan berkaitan dengan faktor ekonomi, sementara sisanya mencakup aspek sosial, pendidikan, informasi, hingga diskriminasi struktural.
Karena itu, ia mendorong kebijakan pengentasan kemiskinan yang lebih sistematis dan menyentuh berbagai aspek, termasuk sosial, pendidikan, serta pemberdayaan komunitas secara struktural. Di akhir pernyataannya, Bagong menyarankan pemerintah membangun ketahanan ekonomi dari bawah dengan mendorong lahirnya lebih banyak pelaku usaha mikro yang tangguh dan efisien.
Ia mengingatkan, apabila kebijakan hanya berfokus pada pertumbuhan usaha besar, masyarakat miskin akan terdorong berkompetisi langsung dengan kelompok kelas menengah ke atas, kondisi yang ia nilai tidak adil.
