Surabaya – Pemerintah Indonesia memastikan penyelenggaraan ibadah haji 2026 tetap berjalan sesuai jadwal di tengah dinamika geopolitik di kawasan Timur Tengah yang menjadi perhatian dunia. Kepastian itu disampaikan Menteri Haji dan Umrah RI Mochamad Irfan Yusuf yang menyebut persiapan penyelenggaraan telah mencapai hampir 100 persen dan masih berjalan sesuai rencana.
Anggota DPD RI Lia Istifhama mengapresiasi kepastian tersebut. Menurutnya, langkah pemerintah memberikan rasa aman bagi masyarakat, terutama calon jemaah haji, di tengah situasi global yang tidak menentu.
Lia menilai transparansi dan komunikasi yang konsisten dari Kementerian Haji dan Umrah menjadi faktor penting untuk menjaga ketenangan publik. Ia mengatakan, keterbukaan informasi membuat calon jemaah lebih tenang dan tidak perlu khawatir berlebihan.
Ia juga menilai kesiapan pemerintah mencerminkan tata kelola kebijakan publik yang adaptif dan responsif terhadap perkembangan global. Lia menyebut langkah antisipatif yang disiapkan menunjukkan pemerintah bersikap proaktif dalam melindungi warganya, termasuk dengan menyiapkan skenario terburuk.
“Saya mengapresiasi Gus Irfan yang tidak hanya memastikan keberangkatan, tetapi juga menyiapkan berbagai skenario terburuk. Artinya, keselamatan jemaah benar-benar menjadi prioritas,” kata Lia.
Lia turut mengajak masyarakat, khususnya calon jemaah haji, untuk tetap tenang dan mempercayakan proses penyelenggaraan kepada pemerintah. Ia berharap pelaksanaan haji 2026 dapat berjalan lancar, aman, dan nyaman.
Sementara itu, Menteri Haji dan Umrah menegaskan keselamatan ratusan ribu jemaah Indonesia menjadi prioritas utama sesuai arahan Presiden. Pemerintah, kata dia, juga terus menjalin koordinasi intensif dengan otoritas Arab Saudi yang hingga kini menyatakan kondisi tetap aman dan kondusif.
“Persiapan kita sudah hampir 100 persen dan sampai hari ini tidak ada kendala,” ujar Irfan Yusuf saat kunjungan kerja di Sampang.
Ia menjelaskan pemerintah tidak hanya berfokus pada kesiapan teknis, tetapi juga menyiapkan langkah mitigasi serta skenario darurat (contingency plan) untuk mengantisipasi potensi eskalasi konflik di Timur Tengah. Skenario yang disusun mencakup kemungkinan penyesuaian jumlah keberangkatan hingga perubahan rute penerbangan apabila terjadi kondisi darurat.
“Seandainya terjadi konflik, berbagai kemungkinan sudah disiapkan. Apakah itu berangkat separuh, melewati rute berbeda, atau mitigasi jika situasi memburuk saat jemaah sudah di sana. Semua sudah siap,” ujarnya.
