Kabupaten Aceh Barat Daya (Abdya) mencatat sejumlah kemajuan pembangunan, namun masih dihadapkan pada berbagai tantangan yang dinilai memerlukan analisis komprehensif agar strategi yang ditempuh lebih efektif dan tepat sasaran.
Salah satu perkembangan yang disorot adalah penurunan angka kemiskinan. Persentase penduduk miskin di Abdya turun dari 16,34% pada 2022 menjadi 15,44% pada 2023. Meski menunjukkan perbaikan, angka tersebut masih berada di atas rata-rata nasional, sehingga dinilai perlu penguatan strategi pertumbuhan yang lebih berpihak kepada kelompok miskin, terutama melalui sektor-sektor yang menyerap banyak tenaga kerja seperti pertanian dan usaha kecil menengah (UKM).
Di bidang kesehatan, tren penurunan stunting juga menjadi catatan positif. Angka stunting disebut turun dari 10,5% pada Januari menjadi 8,8% pada Juni 2023. Selain itu, jumlah balita stunting dilaporkan berkurang 78 orang dalam sebulan, yang dipandang mencerminkan dampak program edukasi gizi dan upaya peningkatan akses pangan bergizi. Namun demikian, untuk mengejar target Organisasi Kesehatan Dunia (WHO) agar prevalensi stunting berada di bawah 5%, dibutuhkan intensifikasi program serta kolaborasi lintas sektor.
Di sisi lain, persoalan infrastruktur masih menjadi perhatian, antara lain kondisi jalan pertanian yang kerap terendam banjir. Situasi ini dipandang menunjukkan perlunya perencanaan infrastruktur yang lebih adaptif terhadap risiko iklim dan bencana, dengan mempertimbangkan kondisi geografis serta iklim setempat.
Pengawasan aktivitas galian C juga disorot, terutama terkait praktik di kawasan terlarang seperti area bawah bendungan dan irigasi. Kelemahan pengawasan ini dinilai memperlihatkan jarak antara regulasi dan implementasi di lapangan, sehingga diperlukan penguatan penegakan aturan serta transparansi, termasuk melalui pelibatan masyarakat dalam pengawasan.
Dari sisi ekonomi, Abdya disebut memiliki potensi pengembangan industri crude palm oil (CPO), meski realisasinya masih menghadapi hambatan. Salah satu pendekatan yang diusulkan adalah membangun ekosistem industri yang terintegrasi dari hulu ke hilir agar rantai pasok lebih kuat dan efisien.
Gagasan menjadikan Abdya sebagai kabupaten satelit ekonomi juga mengemuka, dengan pengembangan Teluk Surin sebagai pusat ekonomi dan pariwisata yang diharapkan dapat menjadi pemicu pertumbuhan. Implementasi gagasan ini dinilai membutuhkan perencanaan terpadu yang memperhitungkan aspek ekonomi, sosial, dan lingkungan.
Penulis opini, yang menyebut dirinya sebagai pemuda Abdya dan politikus Partai Aceh, menekankan pentingnya perumusan kebijakan berbasis data dan bukti, serta pengintegrasian kearifan lokal dengan prinsip pembangunan modern. Dengan pendekatan tersebut, Abdya diharapkan mampu mempercepat pembangunan yang lebih inklusif dan berkelanjutan.
