Dewan Pimpinan Cabang (DPC) PDI Perjuangan Kabupaten Bekasi menghadapi tantangan berat untuk memulihkan kepercayaan publik menjelang pemilihan umum berikutnya. Situasi ini muncul setelah dua pimpinan partai di daerah tersebut terseret kasus hukum dalam rentang waktu berdekatan.
Bupati nonaktif yang juga Ketua DPC PDI Perjuangan Kabupaten Bekasi periode 2025–2030, Ade Kuswara Kunang, ditetapkan sebagai tersangka oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) pada akhir 2025. Ade diduga terlibat suap ijon proyek.
Sebelumnya, Wakil Ketua DPRD Kabupaten Bekasi yang juga pengurus DPC PDIP, Soleman, ditetapkan sebagai tersangka oleh Kejaksaan Negeri Kabupaten Bekasi pada Oktober 2024. Soleman tersandung dugaan tindak pidana korupsi berupa penerimaan suap atau gratifikasi.
Penanganan hukum terhadap dua pimpinan partai secara berturut-turut itu disebut sebagai “tsunami” bagi DPC PDI Perjuangan Kabupaten Bekasi. Meski demikian, jajaran pengurus partai menilai peristiwa tersebut sebagai tantangan untuk berbenah sekaligus memperbaiki citra partai, dengan target menatap Pemilu 2029.
Wakil Ketua Bidang Kehormatan DPC PDI Perjuangan Kabupaten Bekasi, Nyumarno, mengatakan fokus utama partai ke depan adalah mengembalikan kepercayaan masyarakat. “Tantangan kami ke depan harus mengembalikan kepercayaan masyarakat Kabupaten Bekasi, bahwa bagaimana caranya PDI Perjuangan tetap harus menjadi pemenang di Pilkada dan Pileg 2029,” ujarnya.
Nyumarno menegaskan kader partai tidak akan larut dalam situasi yang terjadi. Ia menyebut kerja politik akan dijalankan lebih masif meski tantangan dinilai semakin berat. “Kami diajarkan untuk tidak larut dalam keadaan. Medannya semakin terjal, tantangan semakin banyak, kemudian musuh juga semakin banyak,” katanya.
Menurut Nyumarno, konsolidasi partai akan dilakukan dari tingkat DPC, pengurus anak cabang (PAC), ranting, hingga anak ranting. Konsolidasi itu, kata dia, menekankan kapabilitas, kemampuan, ideologi partai, serta perekrutan pengurus yang memiliki basis massa yang jelas.
Ia juga menyampaikan rencana penyempurnaan struktur pengurus di semua tingkatan agar kekompakan kader menguat, rapat lebih intens, dan kerja-kerja kerakyatan semakin terlihat di masyarakat. Nyumarno berharap langkah tersebut dapat menjadi cara untuk memulihkan kepercayaan publik kepada PDI Perjuangan di Kabupaten Bekasi.
Di tengah situasi tersebut, Nyumarno menyebut dukungan dari para kader terus mengalir. Ia juga menyampaikan permohonan maaf kepada masyarakat Kabupaten Bekasi atas kekecewaan yang muncul. “Mohon maaf, kami baru pertama kali diberikan kepercayaan untuk memimpin Kabupaten Bekasi. Mohon maaf apabila belum atau dirasa mengecewakan masyarakat,” ujarnya.
