Seratus hari pertama pemerintahan Prabowo Subianto–Gibran Rakabuming Raka menjadi sorotan publik, terutama pada arah kebijakan di bidang hukum, ekonomi, dan politik pemerintahan. Sejumlah kebijakan disebut menuai kritik, termasuk di tengah upaya penghematan anggaran serta kondisi daya beli masyarakat yang dinilai menurun. Sejumlah pakar Universitas Gadjah Mada (UGM) menilai kinerja awal pemerintahan belum berjalan efektif karena berbagai program masih minim kejelasan pada tahap perencanaan maupun implementasi di lapangan.
Dalam bidang supremasi hukum, penguatan demokrasi, dan hukum ketatanegaraan, Dosen Fakultas Hukum UGM Dr. Hendry Noor Julian, S.H., M.Kn menyoroti kecenderungan melemahnya sistem check and balance. Ia merujuk teori Donald Black dalam The Behavior of Law yang menyebut kedekatan politik dapat membuat hukum kehilangan daya berlakunya. Menurut Hendry, dominasi koalisi di parlemen berpotensi mengurangi efektivitas pengawasan terhadap kebijakan pemerintah. “Alih-alih menjadi mekanisme kontrol, hubungan eksekutif dan legislatif saat ini cenderung bersifat partnership,” ujarnya dalam Diskusi Pojok Bulaksumur bertajuk “Dari Janji ke Aksi: 100 Hari Pemerintahan Prabowo-Gibran” di selasar tengah Gedung Pusat UGM, Jumat (7/2).
Hendry juga menyinggung pernyataan di awal pemerintahan terkait ide memaafkan koruptor yang menuai kritik. Ia menekankan bahwa status seseorang sebagai koruptor harus didasarkan pada putusan hukum yang berkekuatan tetap. Jika ada mekanisme yang memungkinkan koruptor bebas setelah mengembalikan uang negara, menurutnya hal itu akan menimbulkan persoalan dalam penegakan hukum dan rasa keadilan. “Kalau melihat pranata dan aparat yang ada sekarang, saya bahkan kurang yakin di atas 20 persen kebijakan ini bisa berhasil,” kata Hendry.
Dari perspektif ilmu politik dan pemerintahan, Dr. Mada Sukmajati dari Departemen Politik dan Pemerintahan Fisipol UGM menilai janji-janji dalam Asta Cita atau delapan program prioritas pemerintahan Prabowo-Gibran belum terealisasi secara konkret. Ia menyebut program seperti makan siang bergizi gratis, pemeriksaan kesehatan gratis, dan pembangunan sekolah unggul masih minim kejelasan dalam perencanaan dan eksekusi. “Kalau kita bicara program dengan hasil terbaik dan cepat, seharusnya dalam 100 hari ini desainnya sudah jelas. Tapi kenyataannya implementasi masih parsial dan bahkan dalam beberapa aspek kita tidak tahu bagaimana mekanismenya,” ujarnya.
Mada juga mempertanyakan tingginya tingkat kepuasan publik terhadap pemerintahan Prabowo-Gibran meskipun realisasi kebijakan dinilai masih terbatas. “Approval rating 80 persen ini jadi tanda tanya besar. Apakah karena masyarakat masih optimis terhadap pemerintah, ataukah survei dilakukan dalam konteks tertentu yang mendukung hasil tersebut?” ucapnya.
Dari sisi ekonomi, Ekonom UGM Dr. Yudistira Hendra Permana menyoroti kebijakan penghapusan utang UMKM, petani, dan nelayan. Ia menilai kebijakan itu lebih tampak sebagai langkah desperatif ketimbang solusi jangka panjang untuk mendorong perekonomian. “Apakah ini langkah untuk merangsang pertumbuhan ekonomi, atau justru tanda bahwa pemerintah sudah kehabisan opsi?” katanya.
Yudistira juga menanggapi pemangkasan anggaran di berbagai sektor yang disebut berkaitan dengan defisit fiskal yang membesar serta kebijakan yang dinilai kurang memperhitungkan keberlanjutan ekonomi jangka panjang. Ia turut menilai target pertumbuhan ekonomi hingga 8% terlalu ambisius mengingat perlambatan ekonomi global. Bahkan, ia menyebut dalam beberapa bulan terakhir pertumbuhan ekonomi Indonesia menghadapi tekanan deflasi. “Capaian 8% dalam lima tahun ke depan saya rasa tidak realistis tanpa strategi konkret dan kebijakan ekonomi yang lebih terstruktur,” ujarnya.
Menjawab pertanyaan wartawan, Mada menambahkan bahwa dalam konteks politik, pemerintahan Prabowo-Gibran dinilai masih mencari keseimbangan dalam dinamika kekuasaan dan kepentingan oligarki. Ia menyebut konstelasi hubungan antara penguasa dan pengusaha tengah mengalami rekonfigurasi, dengan jejaring ekonomi-politik lama dan baru saling bernegosiasi untuk menentukan dominasi dalam kebijakan pemerintahan saat ini.
Mada juga menanggapi kebijakan Presiden Prabowo yang mengandalkan jejaring militer untuk mendukung program pemerintah. Menurutnya, pilihan itu dipandang masuk akal karena jejaring politik dan birokrasi yang terbatas membuat tentara menjadi alat utama dalam mendistribusikan program prioritas, seperti makan siang gratis. Namun ia mengingatkan langkah tersebut berpotensi memunculkan tantangan dalam aspek hukum dan demokrasi. “Meski demikian, langkah ini juga berpotensi menimbulkan tantangan dalam aspek hukum dan demokrasi,” ujarnya.
Para pakar memandang evaluasi 100 hari sebagai momen penting untuk membaca arah kebijakan dan komitmen pemerintah dalam merealisasikan janji kampanye. Meski tidak menjadi penentu akhir keberhasilan pemerintahan, periode awal ini kerap memberi gambaran mengenai prioritas dan cara kerja pemerintahan. Karena itu, masyarakat dan media diharapkan terus mengawal program-program utama agar berdampak nyata bagi kesejahteraan publik.
