Ketua Umum Perkumpulan Analis Efek Indonesia (PAEI) David Sutyanto menilai pembentukan PT Danantara Sumberdaya Indonesia (DSI) berpotensi memperkuat transparansi tata kelola ekspor komoditas sumber daya alam (SDA) strategis sekaligus meningkatkan kepercayaan investor terhadap Indonesia.
Menurut David, DSI dapat menjadi instrumen untuk memperbaiki pencatatan devisa hasil ekspor (DHE), memperkuat pengawasan perdagangan komoditas strategis, serta memastikan nilai ekonomi ekspor memberikan manfaat yang lebih optimal bagi perekonomian nasional. Ia menyoroti komoditas seperti batu bara, kelapa sawit, dan ferro alloy yang memiliki kontribusi besar terhadap ekspor nasional, sehingga memerlukan sistem pengelolaan yang mendorong akuntabilitas dan transparansi perdagangan.
David juga menilai, dari perspektif ekonomi, DSI berpotensi memperkuat monitoring ekspor sekaligus menekan praktik under invoicing dan transfer pricing yang selama ini menjadi perhatian dalam perdagangan komoditas. Jika dijalankan dengan baik, ia menyebut dampaknya dapat positif terhadap cadangan devisa, penerimaan negara, stabilitas nilai tukar, hingga kinerja emiten ekspor karena pendapatan dapat tercermin lebih wajar.
Meski demikian, David menekankan bahwa implementasi kebijakan menjadi faktor krusial agar tujuan tersebut tercapai tanpa mengganggu aktivitas ekspor yang sedang berjalan. Ia menilai masa transisi yang terukur dan kepastian aturan menjadi penting, termasuk memastikan proses berjalan mulus, aktivitas bisnis tetap berjalan seperti biasa, kontrak ekspor yang sudah ada dihormati, serta aturan main disampaikan secara jelas kepada pelaku usaha dan investor. Dengan langkah tersebut, DSI diharapkan tidak dipersepsikan sebagai tambahan birokrasi, melainkan reformasi tata kelola yang mendukung pasar dan pertumbuhan.
David mengingatkan bahwa cakupan komoditas awal yang masuk dalam skema DSI memiliki porsi signifikan terhadap ekspor nasional. Ia menyebut tiga komoditas awal tersebut mencakup sekitar 23% ekspor nasional, sehingga keberhasilan implementasi akan memengaruhi persepsi investor dan pelaku pasar internasional terhadap Indonesia. Menurutnya, jika implementasi tidak berjalan baik, dampaknya tidak hanya dirasakan pelaku usaha, tetapi juga dapat memengaruhi kepercayaan pembeli global, persepsi investor, serta kredibilitas Indonesia dalam perdagangan internasional.
Karena itu, David menilai DSI perlu dibangun sebagai institusi yang kredibel, profesional, dan memiliki tata kelola yang kuat agar mampu memperoleh kepercayaan pasar serta memberikan dampak bagi negara. Ia juga memandang pembentukan DSI dapat menjadi momentum transformasi tata kelola ekspor nasional dari pendekatan yang bersifat administratif menuju sistem yang lebih berbasis data, transparansi, dan akuntabilitas. Untuk mewujudkan hal tersebut, ia menekankan pentingnya governance DSI yang kuat, profesional, transparan, serta dapat diawasi.
Dalam konteks pengawasan implementasi, David mendorong adanya evaluasi berkala dengan indikator terukur. Indikator tersebut mencakup realisasi DHE, kelancaran ekspor, tingkat kepatuhan eksportir, dampak terhadap cadangan devisa dan penerimaan negara, hingga respons pasar. Ia menilai, jika dijalankan secara konsisten dan transparan, DSI berpotensi menjadi katalis positif bagi perekonomian nasional dan turut memperkuat kepercayaan investor terhadap Indonesia.
