Polemik keikutsertaan tim Israel pada Piala Dunia U-20 2023 di Indonesia kembali memunculkan perdebatan lama: apakah olahraga bisa dipisahkan dari politik. Sejumlah peristiwa dalam sejarah menunjukkan, ajang olahraga besar kerap menjadi ruang kontestasi kepentingan politik sekaligus arena politisasi yang berdampak luas, termasuk bagi negara tuan rumah.

Perhelatan seperti Olimpiade dan Piala Dunia tidak hanya menyedot perhatian karena pertandingan dan prestasi atlet, tetapi juga karena isu-isu yang mengiringinya. Magnet menjadi tuan rumah sering kali menarik beragam kepentingan, sementara kontroversi dan konsekuensi politik kerap menyertai penyelenggaraan.

Olimpiade sebagai arena ekspresi politik

Dalam berbagai edisi Olimpiade, ruang untuk ekspresi politik hampir selalu hadir mengikuti konteks zamannya. Salah satu momen paling ikonik adalah aksi pelari Amerika Serikat Tommie Smith dan John Carlos yang naik podium tanpa alas kaki, mengangkat satu tangan bersarung hitam, dan menundukkan kepala saat lagu kebangsaan Amerika Serikat dikumandangkan. Aksi itu dipahami sebagai protes terhadap diskriminasi yang dialami warga kulit hitam di Amerika Serikat.

Olimpiade Muenchen 1972 juga menjadi sorotan besar ketika terjadi penyanderaan terhadap atlet Israel. Peristiwa itu dilakukan kelompok teroris yang menuntut pembebasan 200 tahanan Palestina. Dalam kejadian tersebut, sembilan sandera Israel tewas, begitu pula lima teroris dan satu polisi. Presiden Komite Olimpiade Internasional (IOC) saat itu, Avery Arundage, memutuskan Olimpiade tetap dilanjutkan setelah sempat ditunda beberapa jam.

Memasuki dekade 1980-an, nuansa politik Olimpiade menguat seiring rivalitas Perang Dingin antara Uni Soviet dan Amerika Serikat. Olimpiade Moskwa 1980, Los Angeles 1984, dan Seoul 1988 menjadi contoh ketika isu geopolitik, termasuk aksi saling boikot, menyita perhatian.

Olimpiade Barcelona 1992 disebut sebagai salah satu ajang yang sangat sukses menarik perhatian media massa, berlangsung setelah runtuhnya Tembok Berlin dan berakhirnya Perang Dingin. Kehadiran tim bola basket Dream Team yang dihuni pemain-pemain terbaik NBA seperti Michael Jordan, Magic Johnson, dan Charles Barkley menjadi salah satu ikon liputan ketika itu, sekaligus dipandang sebagai penanda era baru pasca-Perang Dingin.

Di periode lebih mutakhir, sejumlah Olimpiade tetap diwarnai isu politik yang cenderung bersifat internal. Olimpiade Beijing 2008 disorot terkait hak asasi manusia, Olimpiade London 2012 terkait upah pekerja, dan Olimpiade Brasil 2016 dengan kehadiran peserta dari negara asal pengungsi.

Piala Dunia dan kepentingan citra politik

Piala Dunia juga berulang kali dipandang sebagai panggung politik bagi penyelenggaranya. Piala Dunia 1934 di Italia kerap disebut menjadi alat propaganda politik diktator fasis Benito Mussolini. Piala Dunia 1978 di Argentina turut dikaitkan dengan upaya pemimpin kudeta militer Jorge Rafael Videla membangun citra pascakudeta, di tengah aksi protes di luar stadion yang menyoroti tuduhan penculikan dan pemenjaraan aktivis demokrasi.

Piala Dunia 2018 di Rusia disebut memiliki nuansa politik yang kuat. Niat Rusia memanfaatkan turnamen tersebut untuk membangun citra di mata internasional juga memunculkan reaksi dari negara-negara Barat.

Adapun Piala Dunia 2022 di Qatar diwarnai menguatnya isu hak asasi manusia, termasuk perdebatan mengenai LGBT, konsumsi alkohol, serta pekerja migran. Qatar, yang dikenal memiliki budaya dan nilai keagamaan yang kuat, menghadapi tantangan besar dalam merespons sorotan tersebut. Di tengah dinamika itu, keberhasilan Lionel Messi disebut mampu menghibur dan meredakan dominasi isu-isu politik sepanjang turnamen.

Dalam pandangan yang disampaikan, Piala Dunia memiliki dimensi politik yang lebih dalam dibanding banyak ajang olahraga lain, karena menjadi ruang tempat interpretasi yang berbeda dan berlawanan saling bergulat untuk meraih pengaruh.

Konsekuensi politik dan lobi tuan rumah

Rangkaian contoh tersebut menguatkan argumen bahwa perhelatan olahraga sulit dilepaskan dari politik. Kontroversi dinilai hampir selalu ada, konsekuensi kerap muncul, dan dinamika kekuatan saling memengaruhi di sekitar ajang olahraga besar.

Proses menjadi tuan rumah multievent seperti Olimpiade dan Piala Dunia juga dinilai membutuhkan lobi-lobi politik, baik ke IOC maupun FIFA. Contoh yang diangkat adalah era Presiden Soekarno saat menggelar Ganefo; penolakan terhadap Israel dan Taiwan di Asian Games 1962 disebut membuat IOC kecewa dan memunculkan konsekuensi politik setelahnya.

Kesimpulannya, olahraga dan politik kerap berimpitan dari berbagai sisi. Menjadikan perhelatan olahraga sebagai panggung politik dinilai bukan hal baru, melainkan fenomena yang berulang dalam ajang besar seperti Olimpiade dan Piala Dunia.

• Ajang olahraga besar kerap memunculkan isu politis yang menyedot perhatian publik dan media.
• Olimpiade dan Piala Dunia berulang kali menjadi ruang ekspresi politik maupun alat pembentukan citra negara.
• Upaya menjadi tuan rumah juga melibatkan proses dan lobi yang tidak lepas dari dimensi politik.

Di bagian akhir, tulisan mengingatkan bahwa olahraga melibatkan banyak aktor, institusi, dan kelompok yang saling berkelindan. Dikutip pula ungkapan Dave Zirin (2013) yang menyebut upaya memisahkan politik dan olahraga kerap mempertahankan sebuah mitos.