Pengamat politik dan hukum Muslim Arbi mengkritik praktik survei politik di Indonesia. Menurut dia, kemiripan hasil survei yang dirilis sejumlah lembaga memunculkan pertanyaan publik terkait independensi proses pengumpulan data.
Muslim menilai salah satu dugaan yang kerap dibicarakan adalah penggunaan jaringan pengelola surveyor atau enumerator yang sama oleh beberapa lembaga survei. Jika pengumpulan data di lapangan bergantung pada jaringan yang sama, ia menilai hasil temuan berpotensi membentuk pola yang serupa.
“Banyak orang bertanya, mengapa hasil survei politik dari berbagai lembaga sering kali terlihat mirip? Salah satu dugaan yang kerap dibicarakan adalah karena sebagian lembaga survei menggunakan pengelola jaringan surveyor atau enumerator yang sama untuk mengumpulkan data di lapangan,” ujar Muslim dalam keterangannya kepada wartawan, Jumat (31/7).
Ia menambahkan, persoalan yang perlu mendapat perhatian tidak hanya menyasar lembaga survei, tetapi juga dugaan adanya pihak ketiga yang mengelola jaringan enumerator di berbagai daerah. Muslim berpendapat, apabila proses pengumpulan data bergantung pada jaringan yang sama, independensi survei dapat dipertanyakan.
“Dugaan permainan bukan terjadi di lembaga surveinya, melainkan pada pihak yang mengelola jaringan surveyor. Mereka diduga memiliki kemampuan mengatur proses pengambilan data sehingga angka-angka yang dihasilkan tampak seolah-olah berasal dari pengambilan sampel yang benar, padahal kualitas pelaksanaannya dipertanyakan,” katanya.
Muslim menyebut pihak yang diduga mengendalikan jaringan tersebut sebagai “mafia survei politik”. Menurutnya, bila dugaan itu benar, masalah yang muncul tidak lagi sebatas metodologi penelitian, tetapi juga menyangkut etika dalam demokrasi karena survei berpotensi memengaruhi pembentukan opini publik.
“Survei yang seharusnya menjadi alat untuk mengukur pendapat masyarakat justru dapat berubah menjadi alat untuk menggiring persepsi publik. Angka-angka survei kemudian bukan lagi sekadar mencerminkan kenyataan, melainkan berpotensi memengaruhi pilihan politik masyarakat,” ujarnya.
