Kepala Staf Kepresidenan Moeldoko menyatakan Daftar Inventarisasi Masalah (DIM) Rancangan Undang-Undang Perlindungan Pekerja Rumah Tangga (UU PPRT) telah final. Ia mendorong agar langkah berikutnya segera dilakukan dengan membangun komunikasi politik dan komunikasi publik.
Pernyataan tersebut menekankan pentingnya penyampaian informasi dan koordinasi kepada para pemangku kepentingan, seiring tahapan lanjutan pembahasan UU PPRT setelah DIM dinyatakan rampung.
Moeldoko menilai komunikasi politik dan publik diperlukan agar proses pembahasan berjalan lebih efektif dan dipahami oleh masyarakat.
