Pemerintah kerap mengandalkan kebijakan fiskal untuk menjaga keseimbangan perekonomian, terutama saat menghadapi tekanan seperti pandemi COVID-19 maupun krisis global. Salah satu bentuk penerapannya terlihat melalui berbagai insentif perpajakan. Secara umum, kebijakan fiskal digunakan untuk mengatur pendapatan dan pengeluaran negara agar kondisi ekonomi tetap terkendali.

Definisi kebijakan fiskal

Istilah “fiskal” berasal dari bahasa Latin, fiscus, yang berarti harta pribadi. Pada masa Kekaisaran Romawi, istilah ini identik dengan harta yang berkaitan dengan kekaisaran, termasuk yang diperoleh dari retribusi masyarakat di wilayah jajahan. Seiring waktu, maknanya berkembang dan digunakan lebih luas.

Di Inggris, kata fiscal diserap menjadi fisc, yang merujuk pada uang yang dimiliki dan digunakan pemerintah yang bersumber dari publik. Istilah fiskal kemudian digunakan di banyak negara, termasuk Indonesia. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), fiskal adalah sesuatu yang berkenaan dengan pajak atau pendapatan negara.

Dengan demikian, kebijakan fiskal dapat dipahami sebagai landasan atau langkah pemerintah untuk mengatur kondisi keuangan negara, termasuk mengendalikan penerimaan dan pengeluaran negara.

Tujuan kebijakan fiskal

• Meningkatkan pertumbuhan negara, melalui pengelolaan keuangan negara yang mendorong perbaikan ekonomi.
• Mengurangi tingkat pengangguran, karena peningkatan ekonomi dapat mendorong produktivitas dan inovasi industri.
• Menjaga kestabilan perekonomian, terutama dalam upaya meningkatkan daya beli masyarakat.
• Mendukung pembangunan jangka panjang, dengan menciptakan pertumbuhan sesuai target yang direncanakan.
• Mendorong laju investasi, untuk meningkatkan perekonomian dan memperkuat kepercayaan investor terhadap stabilitas ekonomi.
• Mewujudkan keadilan sosial, misalnya melalui Program Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) yang ditujukan menjaga stabilitas ekonomi sekaligus membantu kelompok rentan.

Instrumen kebijakan fiskal

• Pendapatan negara, dengan pajak sebagai sektor penting. Penurunan pajak dapat meningkatkan output barang dan jasa serta daya beli, sedangkan kenaikan pajak dapat menurunkannya.
• Pengeluaran belanja, yang dapat ditambah atau dikurangi sesuai kebutuhan. Dalam kondisi tertentu, misalnya saat neraca pembayaran defisit, pemerintah dapat mengurangi belanja pada sektor tertentu, seperti menunda pembayaran tunjangan hari raya (THR) bagi Pegawai Negeri Sipil (PNS).
• Obligasi publik, yaitu surat utang negara yang ditujukan kepada masyarakat sebagai instrumen investasi.

Contoh kebijakan fiskal di Indonesia

• Program Pengampunan Sukarela 2022, yang ditujukan meningkatkan kepatuhan Wajib Pajak untuk mengoptimalkan penerimaan dan rasio pajak.
• Subsidi dan bantuan, seperti subsidi BBM, kesehatan, pendidikan, dan fasilitas negara. Salah satu contoh yang disebutkan adalah pengurangan subsidi BBM untuk memberikan Bantuan Langsung Tunai (BLT).
• Kebijakan bebas visa ke negara lain, sebagai strategi untuk meningkatkan penerimaan negara dari sektor pariwisata.

Melalui definisi, tujuan, instrumen, dan contoh penerapannya, kebijakan fiskal menjadi salah satu perangkat utama pemerintah dalam mengelola perekonomian—baik untuk merespons situasi krisis maupun mendorong pertumbuhan yang lebih berkelanjutan.