Iran dinilai mampu mengguncang pasar energi global tanpa harus mengandalkan senjata nuklir—cukup dengan mengancam atau mengganggu pelayaran di Selat Hormuz, jalur laut sempit di pintu masuk Teluk Persia. Efeknya terlihat kembali pada Selasa dini hari, 7 Juli 2026, ketika tiga kapal komersial—satu tanker gas alam cair (LNG) dan dua tanker minyak mentah—diserang proyektil saat melintas di selat tersebut. Dalam hitungan jam, harga minyak Brent dilaporkan melonjak lebih dari 6 persen, bursa saham Eropa melemah, dan Departemen Keuangan AS mencabut kembali keringanan sanksi yang baru diberikan kepada Iran tiga minggu sebelumnya.

Insiden itu memperpanjang pola yang berulang sejak perang AS-Israel-Iran pecah pada 28 Februari 2026. Setiap kali tekanan meningkat terhadap Teheran, Selat Hormuz kerap menjadi titik respons awal—bahkan sebelum eskalasi lain seperti ancaman rudal jarak jauh atau isu nuklir. Pertanyaannya kemudian bergeser dari sekadar kronologi: mengapa Selat Hormuz begitu efektif sebagai instrumen tekanan Iran?

Direktur Eksekutif Badan Energi Internasional (IEA) Fatih Birol pernah menggambarkan situasi ini secara tajam: ekonomi dunia senilai 110 triliun dolar AS dapat “disandera” oleh segelintir orang bersenjata di sepanjang jalur selebar sekitar 50 kilometer. Analisis berikut menyoroti tiga faktor yang membuat ancaman di Hormuz memiliki daya tekan tinggi: geografi yang sulit digantikan, kemampuan militer asimetris yang cocok untuk perairan sempit, serta kalkulasi biaya-manfaat yang menguntungkan pihak yang lebih lemah secara konvensional. Namun, strategi ini juga memiliki batas dan risiko bagi Iran sendiri.

Geografi yang sulit digantikan

Selat Hormuz membentang sekitar 167 kilometer dan menghubungkan Teluk Persia dengan Teluk Oman. Lebarnya menyempit hingga sekitar 33 kilometer di titik tersempit, sementara jalur pelayaran efektif untuk kapal tanker raksasa hanya beberapa kilometer. Di utara terdapat Iran; di selatan Oman dan eksklave Musandam milik Uni Emirat Arab.

Menurut data Badan Informasi Energi AS (EIA) dan IEA, sekitar 20 persen konsumsi minyak dunia dan hampir 20 persen perdagangan LNG global melintasi selat ini setiap hari. Pada 2025, lalu lintasnya disebut mencapai sekitar 15 juta barel minyak mentah per hari, atau sekitar 34 persen dari total perdagangan minyak mentah dunia.

Keunikan Hormuz tidak hanya pada volumenya, tetapi pada minimnya alternatif. IEA mencatat hanya Arab Saudi dan Uni Emirat Arab yang memiliki jalur pipa operasional untuk mengurangi ketergantungan pada Hormuz: pipa East-West Aramco (kapasitas hingga 7 juta barel per hari) dan pipa Habshan-Fujairah (sekitar 1,8 juta barel per hari). Namun kapasitas cadangan gabungan yang tersedia diperkirakan hanya sekitar 3,5 hingga 5,5 juta barel per hari—jauh di bawah hampir 20 juta barel per hari yang biasa melintasi Hormuz. Artinya, bahkan dalam skenario terbaik, jalur alternatif disebut tidak mampu menampung lebih dari sepertiga volume yang terganggu.

Sejarah panjang sebagai kartu tawar

Hormuz telah lama menjadi bagian dari kalkulasi tekanan Iran. Pada 1980-an, selama Perang Iran-Irak, kedua negara terlibat serangan terhadap kapal tanker dalam episode yang dikenal sebagai “Perang Tanker”, yang kemudian mendorong keterlibatan Angkatan Laut AS untuk mengawal kapal-kapal netral. Sejak periode itu, ancaman penutupan Hormuz kerap muncul setiap kali Iran menghadapi tekanan sanksi atau ancaman militer.

Meski demikian, penutupan penuh secara historis jarang terjadi, antara lain karena Iran sendiri bergantung pada jalur yang sama untuk ekspor minyaknya. Namun, ancaman dan gangguan parsial dinilai sudah cukup untuk memantik reaksi pasar.

Senjata untuk perairan sempit: strategi asimetris

Kekuatan Iran di Hormuz tidak bertumpu pada armada laut konvensional yang setara dengan armada AS, melainkan pada kemampuan asimetris yang dirancang untuk memanfaatkan karakter perairan sempit. Korps Garda Revolusi Islam (IRGC) disebut mengoperasikan speedboat berkecepatan tinggi dalam jumlah besar, ranjau laut yang dapat ditanam secara tersembunyi, rudal antikapal jarak pendek, serta drone.

Kombinasi ini membuat kapal tanker—yang besar, lambat, dan sulit bermanuver—menjadi sasaran rentan. Di sisi lain, kemampuan itu dapat menciptakan ancaman yang tetap kredibel meski Iran menghadapi tekanan militer dari pihak yang lebih unggul secara teknologi.

Terkait seberapa besar kemampuan Iran yang tersisa setelah rangkaian serangan AS-Israel sepanjang 2026, terdapat perbedaan penilaian. CNN, mengutip sumber yang mengetahui asesmen intelijen AS, melaporkan sekitar separuh peluncur rudal Iran dan separuh kemampuan dronenya masih utuh per awal April 2026, termasuk sebagian besar rudal antikapal yang mengancam pelayaran di Hormuz. Sementara militer Israel menilai jumlahnya lebih rendah, sekitar 20–25 persen, dengan perbedaan kriteria perhitungan, termasuk soal peluncur yang terkubur di bawah tanah. Sejumlah analisis lain menilai penurunan intensitas serangan Iran bisa mencerminkan strategi penghematan amunisi dan pengalihan fokus ke Hormuz, bukan semata-mata kehabisan kemampuan.

Status hukum yang ambigu

Selat Hormuz merupakan jalur pelayaran internasional yang, menurut Konvensi Hukum Laut PBB (UNCLOS), semestinya menjamin hak lintas transit bagi kapal dari negara mana pun. Namun terdapat aspek penting: Iran dan Amerika Serikat sama-sama bukan negara peserta UNCLOS. Iran menandatangani konvensi pada 1982 tetapi tidak meratifikasinya, sementara AS bahkan tidak menandatanganinya. Kondisi ini disebut menciptakan “kekosongan aturan” karena masing-masing pihak mengklaim berpegang pada hukum internasional namun merujuk pada kerangka yang berbeda.

Iran mendasarkan klaimnya pada kombinasi Konvensi Jenewa 1958 tentang Laut Teritorial (yang juga ditandatangani namun tidak diratifikasi) serta Undang-Undang Wilayah Laut Iran tahun 1993. Aturan domestik itu disebut memberi kewenangan untuk menangguhkan pelayaran kapal asing di perairan teritorialnya dan mewajibkan izin bagi kapal perang atau kapal yang membawa material berbahaya—kategori yang dalam interpretasi tertentu dapat mencakup tanker minyak komersial. Sejumlah kajian hukum internasional juga menyoroti dugaan penerapan pungutan transit yang oleh sebagian pihak disebut sebagai “toll booth Teheran” dan dinilai tidak memiliki dasar hukum.

Biaya rendah, dampak tinggi: logika perang ekonomi

Efektivitas strategi Hormuz bertumpu pada asimetri biaya. Iran tidak perlu menutup selat secara total untuk memicu gejolak; ancaman yang kredibel, serangan sporadis terhadap satu-dua kapal, atau siaran radio yang menyatakan pelayaran tidak diizinkan dapat memicu kenaikan harga energi dalam waktu singkat.

Contohnya, pada awal Maret 2026, ketika IRGC menyiarkan larangan pelayaran melalui radio VHF, sekitar 3.200 kapal—setara 4 persen tonase pelayaran global—dilaporkan sempat menganggur di Teluk, berdasarkan data Clarksons Research yang dikutip cermat.co.id.

Sejumlah pengamat menilai nilai tawar Hormuz bagi Iran dapat melampaui instrumen lain karena dampaknya cepat menyentuh kepentingan domestik negara lawan, dengan biaya yang relatif lebih rendah dan lebih sulit dicegah dibanding serangan konvensional.

Batas strategi: risiko bagi Iran sendiri

Di balik daya tekan yang besar, strategi ini memiliki ongkos bagi Iran. Pertama, ekonomi Iran juga bergantung pada Selat Hormuz. Disebutkan hampir 90 persen ekspor minyak mentah Iran melintasi selat ini, sementara pipa alternatif Goreh-Jask menurut data EIA hanya berkapasitas efektif sekitar 300 ribu barel per hari—tidak cukup untuk menggantikan ekspor jika Hormuz tertutup total dalam jangka panjang.

Kedua, serangan terhadap kapal-kapal netral berisiko memperburuk hubungan Iran dengan negara-negara Teluk. Sejumlah pejabat Teluk menyebut munculnya “kesenjangan kepercayaan” yang dapat mendorong upaya jangka panjang untuk mengurangi ketergantungan pada jalur tersebut.

Ketiga, ambiguitas hukum yang memberi ruang manuver juga memiliki batas praktis. Iran dilaporkan memberlakukan biaya transit informal yang ditaksir sekitar 2 juta dolar AS per kapal. Jika praktik itu dipersepsikan sebagai sumber pendapatan darurat, negara-negara lain dapat memperkuat argumen bahwa tindakan tersebut bukan lagi soal keamanan nasional, melainkan pemerasan ekonomi atas jalur pelayaran internasional.

2026 sebagai studi kasus: ketika ancaman menjadi tindakan

Perang sepanjang 2026 memberikan gambaran bagaimana strategi ini dijalankan. Setelah serangan AS-Israel pada 28 Februari, Iran disebut menutup Hormuz secara efektif sejak 5 Maret. Dampaknya, harga Brent sempat bergerak di kisaran 100–110 dolar AS per barel dan sekitar 320 kapal energi dilaporkan terjebak, menurut Kompaspedia. EIA mencatat volume minyak dan produk minyak yang melintasi selat pada kuartal pertama 2026 turun hampir 30 persen dibanding tahun sebelumnya, dari sekitar 20,4 juta barel per hari menjadi 14,6 juta barel per hari.

Data itu menunjukkan bahwa gangguan yang tidak sepenuhnya total pun dapat memicu guncangan besar, karena pasar merespons risiko dan ketidakpastian, bukan semata volume yang benar-benar berhenti. Pola serupa dilaporkan kembali muncul pada 20 Juni dan 7 Juli, ketika gangguan di Hormuz menjadi indikator awal eskalasi setiap kali negosiasi menemui jalan buntu.

Kesimpulan

Selama dunia belum memiliki jalur pengganti yang memadai untuk menggantikan volume minyak dan LNG yang melintasi Selat Hormuz, jalur ini akan tetap menjadi kartu tekanan yang murah dan efektif bagi Iran. Namun, setiap langkah di Hormuz juga membawa risiko: memperburuk hubungan kawasan, mempercepat investasi untuk mencari rute alternatif, dan menekan ekonomi Iran sendiri yang turut bergantung pada selat tersebut. Pertanyaan kuncinya adalah kapan ongkos itu akan melampaui manfaat taktis yang diperoleh—dan apakah titik itu akan dicapai melalui negosiasi atau melalui kerusakan yang terlanjur meluas.