Teheran kehilangan Pemimpin Tertinggi Ali Khamenei, ratusan rudal, serta sebagian infrastruktur nuklirnya dalam waktu singkat. Namun, alih-alih meredakan konflik, Iran justru kembali memilih jalur konfrontasi. Rangkaian peristiwa sejak Maret hingga Juli 2026 menunjukkan bahwa keputusan itu tidak hanya terkait kemampuan militer, tetapi juga kalkulasi politik domestik—terutama setelah naiknya Pemimpin Tertinggi baru, Mojtaba Khamenei, yang legitimasinya belum mapan.
Ketegangan internal terlihat jelas pada 8–9 Juli 2026, saat prosesi pemakaman Khamenei di Teheran. Menteri Luar Negeri Abbas Araghchi dilempari batu oleh sekelompok pelayat yang menuduhnya “penjual bangsa yang berkhianat”. Araghchi dikenal sebagai diplomat yang bernegosiasi langsung dengan pemerintahan Presiden Donald Trump dan membawa pulang gencatan senjata pada April 2026. Ia dilaporkan terpaksa meninggalkan lokasi pemakaman.
Sepuluh hari kemudian, Mojtaba Khamenei—yang sejak dilantik pada 8 Maret 2026 jarang tampil di depan publik—mengeluarkan pernyataan tertulis yang menyebut tanda tangan Trump pada kesepakatan gencatan senjata sebagai “tidak berharga dan tidak dapat diandalkan”. Dalam waktu kurang dari dua pekan, Iran memperlihatkan bahwa pukulan militer besar, termasuk tewasnya pemimpin tertinggi, tidak otomatis membuat rezim mengambil posisi menyerah.
Perang terbaru antara Iran dan koalisi Amerika Serikat–Israel meletus pada 28 Februari 2026. Washington menamainya Operation Epic Fury, sementara Israel menyebutnya Operation Roaring Lion. Konflik ini menyusul perang sebelumnya pada Juni 2025—dikenal sebagai “Perang Dua Belas Hari” (Operation Midnight Hammer)—yang telah melumpuhkan sebagian besar infrastruktur nuklir Iran di Natanz, Fordow, dan Esfahan.
Sembilan bulan setelah perang 2025, saat Iran dinilai membangun kembali kemampuan konvensional dan persenjataannya, koalisi AS–Israel melancarkan serangan kedua yang lebih besar. Disebutkan hampir 900 serangan udara terjadi hanya dalam 12 jam pertama. Dalam serangan awal itu, Khamenei tewas bersama panglima IRGC, kepala staf angkatan bersenjata, serta puluhan perwira senior.
Meski demikian, asumsi bahwa kematian Khamenei akan menciptakan kevakuman kekuasaan yang melumpuhkan pengambilan keputusan Iran tidak terbukti dalam jangka pendek. Ali Larijani, Sekretaris Dewan Keamanan Nasional Tertinggi, segera tampil sebagai pemimpin de facto untuk mengoordinasikan respons militer dan strategis. Mojtaba Khamenei kemudian dilantik sebagai Pemimpin Tertinggi ketiga Republik Islam pada 8 Maret 2026, hanya sekitar sepuluh hari setelah kematian ayahnya.
Kecepatan suksesi ini mengindikasikan adanya mekanisme darurat yang telah disiapkan. Namun, struktur yang tetap berjalan itu tidak menghentikan serangan lanjutan terhadap lingkar kepemimpinan. Pada 17 Maret 2026, Larijani dilaporkan tewas dalam serangan udara Israel di pinggiran Teheran bersama putranya, kepala kantor, dan komandan Basij Gholamreza Soleimani. Peristiwa ini memperlihatkan bahwa koalisi AS–Israel tidak hanya membidik simbol puncak, tetapi juga lapisan kedua pemimpin.
Dari sisi militer, Iran masih memiliki instrumen untuk menahan tekanan meski mengalami penyusutan persenjataan. Analisis lembaga riset pertahanan Alma Research and Education Center pada Februari 2026 menyebut arsenal rudal balistik jarak menengah Iran turun tajam dari sekitar 2.500 rudal sebelum perang menjadi sekitar 1.000–1.200 unit. Penurunan itu terjadi setelah sekitar 550 rudal ditembakkan dan sepertiga hingga separuh sisanya dihancurkan Israel. Namun, infrastruktur peluncur bawah tanah dinilai sebagian besar bertahan, memungkinkan rekonstruksi.
Doktrin yang selama ini dipakai Iran adalah membangun jumlah rudal besar untuk menjenuhkan sistem pertahanan udara berlapis Israel, termasuk Arrow 2, Arrow 3, dan David’s Sling. Logikanya, kuantitas rudal yang lebih murah dapat menekan sistem intersepsi yang biayanya jauh lebih tinggi.
Leverage paling nyata yang tersisa adalah Selat Hormuz. Pada pertengahan Juli 2026, setelah IRGC menyerang kapal kontainer berbendera Siprus dan insiden tersebut menyebabkan salah satu kru asal India terbakar, Iran menyatakan menutup selat itu “hingga pemberitahuan lebih lanjut”. Langkah itu memicu lonjakan harga minyak, dengan Brent crude ditutup sekitar 76,56 dolar AS per barel menjelang akhir pekan. Penasihat Pemimpin Tertinggi Mohsen Rezaee bahkan menyebut Hormuz “lebih penting dari puluhan bom atom”, sebuah pernyataan yang mencerminkan nilai strategis jalur yang dilalui sekitar seperlima pasokan minyak dunia.
Sementara itu, jaringan proksi Iran mengalami perubahan besar. Hizbullah dan Hamas—yang selama bertahun-tahun menjadi lapis pencegahan terhadap serangan langsung ke Iran—disebut pada dasarnya berhenti berfungsi sebagai kekuatan ofensif strategis akibat pukulan beruntun Israel sejak 2024. Kondisi ini mendorong Teheran mengalihkan fokus operasional dan pendanaan ke Yaman, Irak, serta jaringan internasional Pasukan Quds. Houthi di Yaman muncul sebagai proksi paling signifikan yang tersisa, terus mengganggu jalur pelayaran di Laut Merah dan sesekali meluncurkan rudal maupun drone ke Israel, meski juga mengalami kerusakan akibat serangan balasan.
Pergeseran itu menunjukkan adaptasi, tetapi juga batas kemampuan. Tanpa Hizbullah sebagai pencegah di front utara Israel, Iran kehilangan salah satu instrumen pencegahan paling efektif dan menjadi lebih bergantung pada serangan langsung menggunakan rudal—opsi yang dinilai lebih mahal secara politis dan militer.
Di tengah tekanan perang, isu nuklir kembali menjadi pusat kalkulasi. Pada September 2025, lebih dari 70 anggota parlemen Iran menyerukan perubahan doktrin pertahanan untuk mengizinkan pengembangan senjata nuklir sebagai alat pencegahan. Anggota parlemen Ahmad Naderi berargumen bahwa akuisisi nuklir dianggap sebagai cara mempertahankan integritas teritorial dan menghindari nasib seperti Irak maupun Libya.
Ada pula klaim bahwa Khamenei memberi “lampu hijau” pengembangan hulu ledak kompak pada Oktober 2025, yang dikutip dari sumber anonim oleh lembaga think-tank Italia ISPI. Klaim ini disebut belum dapat diverifikasi independen dan karenanya diperlakukan sebagai indikasi arah kebijakan, bukan kepastian. Sejumlah analisis lembaga seperti Carnegie Endowment dan The Friday Times setelah perang menilai esensi kemampuan pengayaan uranium Iran tetap utuh meski fasilitas fisiknya rusak berat. Dalam pembacaan ini, Iran kemungkinan mempertahankan “status ambang” nuklir—cukup dekat untuk memberi efek gentar tanpa melintasi garis yang dapat memicu serangan preventif baru.
Namun kemampuan bertahan tidak otomatis menjawab mengapa Iran memilih terus bertahan. Di sinilah tekanan politik internal menjadi kunci. Insiden pelemparan batu terhadap Araghchi di pemakaman Khamenei dipandang sebagai cerminan menguatnya tuduhan dari faksi garis keras bahwa negosiasi dan penandatanganan gencatan senjata dengan Washington merupakan bentuk “kudeta lunak” dan pengkhianatan terhadap cita-cita revolusi. Dalam pandangan kelompok ini, gencatan senjata April 2026 dianggap bertentangan dengan semangat pembalasan atas kematian Khamenei.
Tekanan tersebut disebut ikut mendorong Mojtaba Khamenei bersuara keras menolak gencatan senjata pada pertengahan Juli 2026, setelah serangkaian serangan CENTCOM selama empat hari berturut-turut dan pemberlakuan kembali blokade laut AS terhadap pelabuhan Iran. Pola ini menimbulkan dugaan bahwa keputusan melanjutkan perang tidak semata kalkulasi strategis menghadapi Amerika Serikat, melainkan juga kebutuhan pemimpin baru untuk menunjukkan ketegasan di hadapan basis kekuasaan domestiknya.
Di sisi lain, ongkos konflik terus membesar. Serangan hari pertama pada 28 Februari dilaporkan menewaskan ratusan warga sipil Iran, termasuk siswi sekolah di Minab. Angka korban di lokasi itu dilaporkan bervariasi dan terus direvisi, berkisar 108 hingga 168. Pada pertengahan Juli, dua prajurit AS dilaporkan tewas dan satu hilang dalam serangan Iran di Yordania—korban militer AS pertama sejak Maret. Estimasi CSIS menyebut biaya operasi militer AS mencapai sekitar 3,7 miliar dolar AS hanya dalam 100 jam pertama.
Strategi “dekapitasi” kepemimpinan yang digunakan AS dan Israel juga menjadi sorotan. Meski berhasil membunuh pemimpin tertinggi dan sejumlah pejabat puncak, strategi itu belum memaksa Iran menerima perundingan dengan syarat menyerah. Dalam jangka pendek, serangan-serangan tersebut disebut berpotensi mengonsolidasikan legitimasi faksi paling garis keras di Teheran—hasil yang berlawanan dengan tujuan yang dinyatakan Washington pada awal perang.
Situasi ini juga memunculkan konsekuensi yang lebih luas. Gangguan di Selat Hormuz telah memengaruhi harga energi global dan berpotensi berdampak pada negara importir energi neto seperti Indonesia. Di saat bersamaan, upaya mediasi disebut masih berlangsung, dengan Qatar, Oman, dan Pakistan berupaya menjadi penengah sejak gencatan senjata April 2026 runtuh pada Juli.
Rangkaian peristiwa tersebut menggambarkan bahwa keteguhan Iran tidak hanya ditopang oleh sisa kemampuan militer—rudal, pengaruh proksi, dan kartu Selat Hormuz—melainkan juga oleh dinamika politik dalam negeri. Dalam pembacaan ini, keputusan eskalasi pada Juli 2026 berkaitan erat dengan kebutuhan kepemimpinan baru untuk menghindari kesan lemah di hadapan faksi garis keras, pada saat legitimasi Mojtaba Khamenei masih rapuh dan dipertanyakan.
Jika faktor domestik ini memang dominan, maka tekanan militer tambahan berisiko memunculkan efek sebaliknya: memperkuat narasi bahwa kompromi adalah pengkhianatan, sehingga mempersulit ruang bagi perundingan. Dengan demikian, arah akhir konflik tidak hanya ditentukan oleh superioritas militer, tetapi juga oleh sejauh mana kepemimpinan Iran mampu menanggung risiko politik untuk kembali ke jalur diplomasi.
