Lembaga Pemantau Pembangunan dan Pendidikan Indonesia (LPPPI) menyampaikan aspirasi di depan kantor Dinas Pendidikan (Disdik) Kabupaten Bogor, Kamis (30/7/2026). Aksi tersebut menyoroti dugaan ketidakberesan dalam pengelolaan pendidikan di wilayah itu.

Dalam aksi itu, LPPPI mengangkat dua isu, yakni dugaan permainan data Seleksi Penerimaan Murid Baru (SPMB) di SMPN 1 Sukaraja serta dugaan penyelewengan Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) di SMPN 1 Bojonggede.

Ketua LPPPI Imam Kurtubi mengatakan pihaknya mendesak Kepala Disdik Kabupaten Bogor beserta jajaran untuk bersikap transparan, membuka data, dan menjelaskan dugaan penyimpangan yang disebut telah menjadi keresahan masyarakat.

Namun, aksi tersebut belum menghasilkan pertemuan dengan pihak dinas. Tidak ada pejabat Disdik yang menemui massa. Seorang petugas keamanan menyampaikan bahwa pimpinan dinas sedang berada di luar kantor.

"Maaf pak, pak Kadis dan jajaran sedang rapat di luar pak. Jadi belum bisa ada yang nemuin untuk mediasi melalui audiensi," ujar salah satu petugas keamanan.

Ketiadaan respons dari pihak dinas membuat peserta aksi kecewa. Imam menyatakan LPPPI berencana melanjutkan aksi lanjutan hingga aspirasi mereka didengar dan Disdik Kabupaten Bogor bersedia membuka data secara transparan.

Aksi tersebut menjadi perhatian publik karena menyangkut integritas proses penerimaan siswa baru serta pengelolaan dana pendidikan yang seharusnya digunakan untuk kepentingan peserta didik.