Disinformasi politik yang beredar di ruang digital disebut menjadi tantangan serius bagi demokrasi, terutama di kalangan mahasiswa yang merupakan pengguna aktif media sosial. Dalam situasi ini, mahasiswa dinilai kerap berada pada posisi rentan: menjadi target sekaligus berpotensi ikut menyebarkan informasi yang belum terverifikasi secara faktual.
Sebuah artikel bertajuk Peran Literasi Digital Dalam Menangkal Disinformasi Politik di Kalangan Mahasiswa: Tinjauan Sains Informasi dan Psikologi menyoroti pentingnya literasi digital sebagai langkah untuk memperkuat ketahanan mahasiswa menghadapi arus informasi yang manipulatif. Kajian tersebut menggunakan pendekatan interdisipliner dengan memadukan perspektif Sains Informasi dan Psikologi untuk membaca persoalan secara lebih menyeluruh.
Dalam artikel itu, literasi digital tidak dipahami semata sebagai kemampuan teknis menggunakan perangkat dan platform digital. Literasi digital juga mencakup kesadaran kritis dalam menilai validitas konten, memahami cara kerja algoritma media sosial, serta mempertimbangkan etika ketika menyebarkan informasi. Penguatan aspek-aspek tersebut dipandang dapat membantu mahasiswa membedakan informasi yang sahih dari konten yang menyesatkan.
Disinformasi politik dalam artikel tersebut didefinisikan sebagai informasi keliru yang sengaja disebarkan untuk memengaruhi opini publik. Dampaknya dinilai dapat melemahkan partisipasi politik yang sehat dan memicu polarisasi sosial. Kondisi ini disebut semakin mengkhawatirkan menjelang momentum politik seperti pemilu, ketika peredaran konten bermuatan politik meningkat dan persaingan narasi menguat di media sosial.
Dari sudut pandang Sains Informasi, media sosial dipandang berperan besar dalam mempercepat penyebaran disinformasi melalui algoritma yang menyesuaikan konten berdasarkan preferensi pengguna. Mekanisme ini dinilai dapat membentuk echo chamber atau ruang gema, yakni situasi ketika pengguna lebih sering terpapar satu perspektif yang sama dan semakin jarang bertemu sudut pandang berbeda. Konten disinformasi juga kerap dikemas dalam narasi emosional dan sensasional sehingga menarik perhatian, meski belum tentu benar.
Artikel tersebut juga menyinggung konsep information disorder, yakni gangguan dalam ekosistem informasi ketika konten tidak disaring, tidak diverifikasi, namun tetap menyebar luas. Dalam kerangka ini, disinformasi dipandang menyusup ke siklus informasi—mulai dari pengumpulan hingga penyebaran—karena tidak melewati proses validasi yang memadai, tetapi tetap menjadi viral.
Selain itu, kajian tersebut menyoroti posisi mahasiswa sebagai konsumen sekaligus produsen informasi. Meski aktif bermedia sosial, masih banyak mahasiswa yang disebut belum memahami cara kerja algoritma dan belum menyadari bagaimana bias kognitif serta pengaruh emosional dapat membentuk persepsi mereka terhadap informasi politik.
Melalui tinjauan pustaka, artikel itu menyimpulkan bahwa penguatan literasi digital dapat membangun resiliensi kognitif mahasiswa dalam menghadapi informasi manipulatif dan emosional. Karena itu, penulis merekomendasikan strategi edukatif dan kolaboratif untuk menciptakan ketahanan informasi serta mendorong ekosistem digital yang lebih sehat dan demokratis.
