Penetapan kuota nasional Liga 4 musim 2025–2026 oleh PSSI Pusat memicu polemik. Kebijakan tersebut dinilai menabrak regulasi kompetisi yang selama ini disosialisasikan ke daerah, sehingga memunculkan pertanyaan soal integritas dan keadilan pembagian slot promosi antardaerah.
Ketua Panitia Pelaksana (Panpel) Liga 4 Piala Gubernur Papua Tengah, Alfred Fredy Anouw, menyatakan pihaknya mempertanyakan transparansi PSSI Pusat terkait dasar penetapan kuota. Menurut Alfred, ada kejanggalan dalam sistem penilaian yang diterapkan induk organisasi sepak bola nasional itu.
PSSI Pusat meloloskan dua tim dari Provinsi Papua Tengah untuk melaju ke babak Liga 4 Nasional. Namun, Alfred menilai keputusan tersebut ganjil karena dianggap tidak sejalan dengan pakem regulasi yang berlaku.
Kebijakan itu juga memicu kekhawatiran bahwa tim-tim dari Papua hanya menjadi pelengkap kompetisi, dan pada akhirnya tidak benar-benar memperoleh peluang promosi.
“Saya merasa kami, tim-tim dari Papua, kayak terlalu mudah untuk dipermainkan dengan posisi melenceng dari regulasi PSSI Pusat. Bahwasannya ada kesan, bukan tim dari Papua yang nanti akan mendapatkan tiket promosi ke Liga 3,” kata Alfred melalui sambungan telepon, Senin (18/5/2026).
Ia menyoroti kondisi kompetisi Liga 4 di Papua Tengah yang hanya diikuti tujuh tim. Durasi kompetisi juga tergolong singkat karena setiap tim disebut hanya memainkan empat hingga lima pertandingan.
Dalam konteks itu, Alfred menilai jatah dua kuota yang diberikan PSSI kepada Papua Tengah setara dengan provinsi di luar Papua yang memiliki basis klub lebih besar. Ia mengaku bersyukur dengan alokasi tersebut, tetapi menekankan pentingnya konsistensi regulasi.
“Saya secara pribadi merasa bersyukur karena kami di Papua Tengah mendapatkan dua kuota. Namun, dari sisi regulasi, ini akan mempertaruhkan kemajuan sepak bola Indonesia ke depan,” ujarnya.
Alfred menilai situasi tersebut berbanding terbalik dengan dinamika kompetisi sepak bola di luar Pulau Papua. Ia mendesak PSSI Pusat menjelaskan secara terbuka dasar penetapan kuota agar tidak menimbulkan kecurigaan dan polemik berkepanjangan.
