Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung Wibowo menegaskan pelaksanaan program Padat Karya di lingkungan Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta dilakukan dengan sistem yang transparan.
Menurut Pramono, penerapan sistem tersebut ditujukan untuk memastikan program berjalan terbuka dan dapat dipertanggungjawabkan. Ia juga menekankan bahwa mekanisme yang digunakan dirancang untuk mencegah munculnya praktik “titipan orang dalam” atau ordal, yang selama ini dikhawatirkan oleh sebagian masyarakat.
Dengan penegasan itu, Pemprov DKI menyatakan komitmennya menjaga transparansi dalam pelaksanaan program Padat Karya.
