JAKARTA — Anggota Komisi VI DPR RI Mufti Anam mendesak pemerintah dan PT PLN (Persero) memberikan penjelasan yang transparan kepada masyarakat terkait pemadaman listrik bergilir yang belakangan terjadi di sejumlah daerah. Ia menilai kejelasan informasi dibutuhkan untuk meredam keresahan warga yang terdampak gangguan pasokan listrik.
“Pemadaman listrik bergilir yang melanda sejumlah daerah makin lama semakin sering terjadi dan sangat membebani masyarakat,” kata Mufti dalam keterangannya, Jumat (19/6/2026).
Pemadaman listrik bergilir diketahui terjadi di berbagai wilayah sejak awal Juni 2026. PLN menyatakan berkurangnya kapasitas pasokan listrik dipicu gangguan pembangkit dan kegiatan pemeliharaan sistem, sehingga diperlukan manajemen beban di beberapa daerah.
Sementara itu, Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) mengakui sempat terjadi kendala pasokan batu bara kalori menengah yang dibutuhkan sejumlah pembangkit listrik.
Menanggapi situasi tersebut, Mufti meminta pemerintah dan PLN menyampaikan informasi secara utuh agar tidak memunculkan spekulasi maupun kekhawatiran berlebihan di tengah masyarakat. “Pemerintah dan PLN harus memberikan penjelasan secara transparan dan komprehensif mengenai insiden pemadaman listrik bergilir ini,” ujarnya.
Politisi Fraksi PDI Perjuangan itu juga menyoroti dampak pemadaman yang dirasakan masyarakat, mulai dari aktivitas rumah tangga, pendidikan, hingga kegiatan ekonomi. Ia menilai pemadaman yang berlangsung lama dan berulang berpotensi menimbulkan kerugian, terutama bagi pelaku usaha kecil dan UMKM yang bergantung pada pasokan listrik.
“Pemadaman listrik yang berlangsung lama dan berulang tentu menimbulkan kerugian, baik secara materiil maupun nonmateriil bagi masyarakat,” kata Mufti.
Menurutnya, pelayanan kelistrikan perlu menjadi perhatian serius pemerintah dan PLN karena listrik merupakan kebutuhan dasar yang menopang berbagai aktivitas. Ia mengingatkan bahwa keberhasilan sektor ketenagalistrikan tidak hanya diukur dari capaian bisnis, tetapi juga dari kualitas layanan yang dirasakan masyarakat.
“Transformasi BUMN harus mampu menghadirkan layanan yang andal bagi masyarakat. Dalam sektor ketenagalistrikan, ukuran yang paling mudah dilihat publik adalah apakah listrik tersedia secara stabil ketika dibutuhkan,” ujarnya.
Mufti pun meminta pemerintah dan PLN segera mengambil langkah konkret untuk mengatasi persoalan tersebut serta memastikan pemadaman bergilir tidak terus berulang di masa mendatang. “Masyarakat membutuhkan kepastian dan solusi nyata agar pemadaman listrik bergilir tidak terus terjadi,” katanya.
